Sebaran Temuan Belum TL SES


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2009 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2008 Kementerian PPN/Bappenas agar melakukan penertiban atas aset-aset kendaraan dan segera melakukan proses TGR terhadap kendaraan yang dinyatakan hilang. Telah diterbitkan SK pembebanan penggantian kerugian negara atas nama Abdul Haris yaitu Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.55/M.PPN/HK/04/2011. Kerugian negara telah diangsur ke Kas Negara sebanyak dua bulan. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Memerintahkan Sekretaris Menteri menegur secara tertulis Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana sebagai Penyusun Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2009 karena tidak cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menegur Kepala Renortala secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 383/SES/07/2010 tanggal 19 Juli 2010 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Memerintahkan Sekretaris Menteri menegur secara tertulis Kepala Biro Umum dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan a. Menegur Kepala Biro Umum secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no376/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 b. Menegur Bendahara Pengeluaran Anggaran secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no 377/SES/07/2010 tanggal 19/7/10. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Memerintahkan Sekretaris Menteri menegur secara tertulis Kepala Biro Umum yang tidak melaksanakan penatausahaan atas BMN yang dimilikinya secara memadai dan juga agar segera melakukan inventarisasi dan pengidentifikasian peralatan dan mesin dengan labelisasi dan Daftar Barang Ruangan, serta menelusuri selisih pencatan Peralatan dan Mesin selain angkutan darat bermotor senilai Rp5.250.976.817 Catatan Selisih pencatatan aset peralatan dan mesin senilai Rp1.190.365.333,00 belum dapat dijelaskan. Masih menunggu penyelesaian pelaksanaan inventarisasi ruangan. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Verifikasi untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan; Disposisi Menteri kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 305/Ses/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 kepada Kepala Biro Umum agar Kabag Keuangan dan Kabag Verifikasi melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Inspektur Utama untuk lebih intensif dalam melakukan pembinaan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan. Disposisi kepada Irtama Bappenas No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 Memo Irtama No. 068/IU/03/2012 tanggal 21 Maret 2012 kepada IBAU agar IBAU lebih intensif dan cermat dalam melakukan pembinaan dalam proses penyusunan LK serta reviu atas TOR dan RAB. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Panitia Anggaran Kementerian PPN/Bappenas untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menganggarkan pekerjaan pengembangan sistem aplikasi agar dapat dianggarkan di belanja modal Disposisi Menteri kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011. Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 306/Ses/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 kepada Panitia Anggaran/Kepala Biro Perencana-an, Organisasi dan Tata Laksana melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dalam menganggarkan pekerjaan pengembangan sistem aplikasi agar dapat dianggarkan di belanja modal. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Inspektur Utama untuk lebih cermat dalam melakukan reviu atas TOR dan RAB. IBAU telah menindaklanjuti Memo Irtama No. 068/IU/03/2012 dengan melaporkan reviu atas TOR dan RAB TA 2011 (LHR No 8/IU/02/2011 tanggal 8 Februari 2011) dan reviu LK BA 055 dan 999 periode semesteran (LHR No LAP.208/I.01/07/2011 tgl 29 Juli 2011 dan Tahunan (LHR No 01 dan 02/I.01/01/2012 tgl 12 Jan 2012) untuk LK TA 2011. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
9 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memperbaiki penatausahaan dan pengelolaan piutang Tagihan Penjualan Angsuran telah lunas seluruhnya sesuai bukti SSBP terlampir. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
10 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Bagian Keuangan sebagai pengelola piutang dan pendapatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha dalam hal ini Subbagian Penatausahaan Barang sebagai penata usaha aset dan menagih sisa tunggakan Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp3,59 juta. Telah melunasi sisa tunggakan Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp3,59 juta sesuai SSBP tanggal 5 Mei 2011. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
11 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Segera menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan persediaan SOP tentang pengelolaan persediaan sudah disusun sesuai Lampiran Memo Sesmen No 534/Ses/12/2011 tanggal 21 Desember 2011. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
12 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Mengembangkan sistem aplikasi persediaan yang terintegrasi satu sama lain. Membuat formulir pencatatan barang persediaan dan disampaikan kepada seluruh UKE I dan II serta PPK melalui Memo No. 416/Ses/09/2011 tanggal 30 September 2011. Melakukam workshop aplikasi SIMAK BMN dan Barang Persediaan kepada PPK setiap tahun. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan ATK, dengan rekomendasi usulan pengadaan satu pintu untuk mengintegrasi harga satuan masing-masing PPK dengan Biro Umum. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
13 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha agar Lebih cermat dalam penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan aset; PMK No 96 Tahun 2007 mengatur bahwa untuk melengkapi penghapusan BMN disertakan surat keterangan hasil audit dan penjelasan mengenai selisih belum ada/belum tuntas. Masih menunggu penyelesaian pelaksanaan inventarisasi ruangan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
14 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Segera membuat Berita Acara Serah Terima Fasilitas Kerja atas semua aset yang digunakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai fasilitas kerja; BASTFK belum dibuat atas 6 kendaraan roda 4, yaitu Nopol B 1567 LQ, B 8942 ER, B 8445 ZH, B 8610 ZG, B 8442 ZH, dan B 1591 KQ 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
15 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Melakukan pengidentifikasian serta penelusuran atas selisih absolut aset tetap peralatan dan mesin selain alat angkutan darat bermotor sebesar Rp2.199,44 juta. Catatan PMK No 96 Tahun 2007 mengatur bahwa untuk melengkapi penghapusan BMN disertakan surat keterangan hasil audit dan penjelasan mengenai selisih belum ada/belum tuntas. Masih menunggu penyelesaian pelaksanaan inventarisasi ruangan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
16 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan agar Meningkatkan koordinasi dalam proses pencatatan aset tetap lainnya ke SIMAK BMN Disposisi Menteri kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 308 dan 309/Ses/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Pusdatinrenbang agar Kabag Perlengkapan dan TU serta Kabid Perpustakaan dan Kearsipan meningkatkan koordinasi dalam proses pencatatan aset tetap lainnya ke SIMAK BMN. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
17 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 Melakukan inventarisasi dan penelusuran atas selisih pencatatan aset tetap lainnya sebesar Rp741,80 juta. Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha Biro Umum dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Pusat Data dan Informasi telah melakukan inventarisasi dan penelusuran atas selisih pencatatan aset tetap lainnya sebesar Rp741,80 juta dengan membandingkan hasil Laporan BMN dengan keadaan sebenarnya sesuai Berita Acara Invetarisasi Aset Tetap Lainnya Nomor 001/BAI-ATL/12/2012 tanggal 31 Desember 2012. Selisih pencatatan aset tetap lainnya telah dapat ditelusuri dan inventarisir. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
18 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas supaya dalam penyusunan anggaran kegiatan pemeliharaan yang berakibat penambahan nilai aset tetap dikapitalisasi dengan menggunakan belanja modal Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210A, 210B/Ses/04/2012 tanggal 20 April 2012 kepada Ka Biro Renortala dan PPK TA 2012 agar melakukan ketepatan evaluasi ketepatan terhadap akun belanja modal dan belanja pemeliharaan pada DIPA 2012. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
19 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar melakukan langkah-langkah penertiban dengan penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan keadaan nyata kepemilikan dengan kondisi terkini a. Hasil Perbandingan Luasan Tanah HP dikurangi HM dan SK Golongan III (Daftar Tanah Hasil Inventarisasi Kementerian PPN/Bappenas); dan b. Surat Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas No.0063/SES/01/2017 pada tanggal 5 Januari 2017 perihal permohonan masukan/arahan/klarifikasi atas hasil inventarisasi. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
20 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Bagian Keuangan supaya lebih cermat dan optimal dalam melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing proyek Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210C/Ses/04/2012 tgl 20 Apr 2012 kepada Ka Biro Umum agar Ka Bagian Keuangan lebih cermat dan optimal dalam melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing proyek hibah off treasury. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
21 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar mengajukan usulan penghapusan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan untuk tupoksi berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan Memo Ka Biro Umum No. 404/B.05/04/2012 tgl 2 Mei 2012 kepada Ka Pusdatinrenbang untuk mengklasifikasikan aset tak berwujud yang sudah tidak terpakai atau masa pakainya sudah habis. Bappenas sudah melakukan pendataan mengenai data aset tak berwujud dan telah menyampaikan surat Ka Biro Umum nomor 0073/B.05/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 mengenai Usulan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara kepada DJKN. Telah dilakukan penghapusan atas Aset berupa 5 bh software senilai Rp769,63 juta. Dokumen pendukung telah diterima: 1) BA Pemusnahan No. 001/BA-PMSH/08/2014 tanggal 13 Agust 2014 dan Foto; 2) Surat persetujuan dari Kemenkeu No. S-22/MK.6/WKN.07/2014 tgl 27 Juni 2014.; 3) SK Kepala Bappenas No. 73/M.PPN/07/2014 ttg penghapusan BMN berupa ATB Kementerian PPN/Bappenas tgl 15 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
22 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya Memanfaatkan kendaraan-kendaraan tersebut untuk kepentingan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; Ka Biro Umum sepakat untuk mengoperasikan seluruh kendaraan untuk mendukung aktivitas Bappenas secara maksimal (surat terlampir). 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
23 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Membuat tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menghindari terjadinya risiko rusak dan hilang. Sudah dibuat shelter (garasi) untuk mengamankan kendaraan agar menghindari risiko hilang dan rusak 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
24 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (Renortala) agar melakukan konsultasi dengan DJA mengenai kemungkinan pencantuman PNBP dalam DIPA terkait Perjanjian Bangun Guna/BOT (Build Operate and Transfer) Tanah dan gedung Bappenas PNBP telah dicantumkan dalam DIPATahun 2015, DIPA tersebut telah disampaikan ke BPK." 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
25 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk Meningkatkan pengawasan dalam penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Daftar jurnal neraca per 1 Jan s.d 31 Des 2013; b. Buku besar SAI per 1 Jan s.d 31 Des 2013, 132211 Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan; c. Buku besar SAI per 1 Jan s.d 31 Des 2013, 133211 Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan; d. Buku besar SAI per 1 Jan s.d 31 Des 2013, 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap; dan e. Laporan Hasil Reviu RKA KL TA2015 Kementerian PPN/Bappenas oleh IBAU-Inspektorat Utama. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
26 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait agar meningkatkan pengawasan dalam mengklasifikasi anggaran menurut jenis belanja sesuai ketentuan; dan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengklasifikasikan anggaran menurut jenis belanja sesuai ketentuan. Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. Namun implementasi atas memo kepada PPK belum disampaikan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
27 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menginstruksikan kepada Bagian Verifikasi Anggaran agar meningkatkan pengendalian terkait klasifikasi anggaran sesuai jenis belanja. Penyampaian dokumen tambahan : 1) Memorandum Kepala Renortala Nomor: 350/B.04/09/2015 perihal Undangan penelitian RKA-KL 2015 tanggal 23 September 2014. 2) Surat Tugas Kepala Renortala Nomor 144/ST/b.04/09/2014 perihal penelitian RKA-KL, TOR, dan RAB. 3) Surat Tugas Inpektur Utama Nomor ST-213/IU/09/2014 untuk melaksanakan Reviu RKA Kementerian PPN/Bappenas TA 2015. Namun implementasi atas memo Sesmen kepada Kepala Bagian Verifikasi Anggaran belum disampaikan." 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
28 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menginstruksikan kepada Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam bidang administrasi maupun bidang pengawasan terutama dalam hal Koordinasi dengan pelaksana di daerah terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana dekonsentrasi melalui kegiatan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan RKAK/L dan penyusunan laporan keuangan; dan Telah terdapat Surat Tugas Nomor 219/ST/SES/09/2014 tanggal 22 September 2014 dalam rangka penyelenggaraan Rapat Teknis II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di Hotel Harris Kuta Beach Bali tanggal 24-27 September 2014 yang diikuti oleh pejabat/staff di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Sesuai dengan temuan, hal tersebut belum sepenuhnya menunjukkan optimalisasi Sekretariat Pengelola Dana Dekonsentrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam bidang administrasi maupun bidang pengawasan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
29 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Koordinasi dengan daerah untuk memperbaiki alokasi pembiayaan dan penganggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dana dekonsentrasi Satker Bappeda Provinsi Sumatera Utara agar meningkatkan pengawasan dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi. belum ada jawaban dari Bappeda Sumatera Utara 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
30 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas untuk Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan; dan Namun, implementasi yaitu langkah-langkah yang dilakukan terkait pengendalian dan pengawasan atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan dokumen tambahan yang disampaikan tidak sesuai (tidak mendukung bahwa ruang rapat penuh) 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
31 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Memberikan sanksi kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan pekerjaan Paket Meeting sesuai ketentuan yang berlaku. Memorandum Nomor : 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
32 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas untuk: Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan ketentuan biaya/tarif untuk kegiatan perjalanan dinas dhi. kunjungan ke lapangan (dari Provinsi ke Kabupaten/Kota); dan Bukti pendukung yang belum diperoleh tentang inventarisasi permasalahan yang ada, tingkat signifikansi dan solusi yang dilakukan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
33 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Memberikan sanksi kepada PPK terkait sesuai ketentuan yang berlaku Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang isinya PPK agar lebih cermat dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Memorandum No. 405/b.4/11/2014 tanggal 2014 dari Karo Renortala perihal Penyusunan standar perjalanan ke daerah kabupaten/kota memuat a.l. telah dilakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran dan diperoleh penjelasan bahwa mengingat jumlah kabupaten/kota maka pengaturan standar perencanaan biaya perjalanan dinas ke kabupaten/kota dipandang tidak efektif dan efisien karena perjalanan tersebut tidak bersifat rutin. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
34 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas untuk: Menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum agar meningkatkan pengawasan atas pengelolaan barang persediaan; Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum agar meningkatkan pengawasan atas pengelolaan barang persediaan. Memorandum Nomor 401/Ses/ 07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
35 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menginstruksikan kepada pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja agar meningkatkan pengendalian terkait pengelolaan barang persediaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan penyeragaman satuan barang persediaan; dan Belum terdapat dokumen yang menunjukkan terdapat penyeragaman barang persediaan sampai dengan unit terkecil 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
36 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menginstruksikan kepada PPK sebagai atasan langsung dari petugas pengelola barang persediaan agar meningkatkan pengawasan untuk mencapai tujuan penatausahaan/pengelolaan barang persediaan dan lebih intensif dalam melakukan rekonsiliasi dengan Biro Umum terkait laporan BMN/barang persediaan. Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen Register Transaksi Harian Saldo Awal, Tanggal Pembukuan 1 Juli 2014 s.d. 31 Juli 2014 terkait pencatatan buku kajian dari Aplikasi SIMAK-BMN. Telah terdapat penambahan saldo awal BMN sebanyak 27 buku kajian dengan nilai total sebesar Rp1.777.000,00. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
37 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia supaya segera menyusun draft peraturan terkait tunjangan prestasi untuk disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Belum ada bukti bahwa draft peraturan terkait tunjangan prestasi telah disusun dan disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, sehingga TL Belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
38 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 menyempurnakan aplikasi presensi dengan menambahkan keterangan nomor bukti dokumen atas ketidakhadiran. Dalam Semester I Tahun 2016 Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan dokumen berupa screenshot aplikasi presensi yang menunjukkan perbaikan/penyempurnaan aplikasi persensi dengan menambahkan keterangan dan nomor bukti 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
39 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 melakukan pembinaan terhadap PIC program presensi pegawai Namun tidak disertai bukti bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap PIC program presensi pegawai, seperti notulensi pengarahan/coaching dari pimpinan. Selain itu, belum ada bukti hasil evaluasi buku kendali UKE. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
40 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 meningkatkan pengawasan terkait presensi dan ketidakhadiran pegawai Pada tindak lanjut Semester I 2016, Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan dokumen berupa nota dinas dari Kepala Biro SDM kepada PIC Buku Kendali Unit Kerja Nomor 153/B.02.ND/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 mengenai Reminder Pengisian Nomor Bukti Dokumen Ketidakhadiran, dan screenshot aplikasi presensi . 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
41 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan: Penanggung jawab unit pelaksana kegiatan supaya lebih memperhatikan ketentuan terkait penganggaran untuk pengadaan aset Terdapat memorandum dari PLT Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Para Pejabat eselon II/Penanggung Jawab dan Para PPK Nomor 874/Ses.M/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 mengenai instruksi untuk lebih memperhatikan ketentuan terkait penganggaran untuk pengadaan aset. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
42 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menyusun dan menetapkan prosedur koordinasi antara unit pelaksana kegiatan, PPK, dan Biro Renortala dalam menyesuaikan anggaran yang sumbernya dari dana hibah Luar Negeri dengan DIPA dalam hal penggunaan belanja. Namun, pengaturan terkait penganggaran belanja yang berasal dari hibah belum ada. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
43 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan: Majelis Wali Amanat MCC untuk menginstruksikan Direktur Eksekutif supaya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Namun belum ada bukti bahwa Direktur Eksekutif telah menjalankan tugas dan wewenangnya berupa teguran dari Sestama kepada Direktur Eksekutif untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
44 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 KPA dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Namun belum ada bukti bahwa KPA dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC telah menjalankan tugas dan wewenangnya berupa teguran dari Sestama/Direktur Eksekutif kepada KPA dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
45 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 KPA Satker Pengelola Hibah MCC supaya menyusun dan menetapkan prosedur koordinasi antara UPP dengan Unit Pendukung KPA dan Biro Renortala untuk menyesuaikan penganggaran Hibah MCC dengan DIPA dalam hal penggunaan akun belanja Prosedur koordinasi antara UPP dengan Unit Pendukung KPA dan Biro Renortala untuk menyesuaikan penganggaran Hibah MCC dengan DIPA dalam hal penggunaan akun belanja belum disusun dan ditetapkan, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
46 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya merevisi dan menetapkan SOP Persediaan yang lebih komprehensif SOP-SOP terkait persediaan telah dimutakhirkan dan ditetapkan oleh Kepala Biro Umum, sehingga sudah sesuai rekomendasi 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
47 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 melakukan konsolidasi persediaan secara rutin Konsolidasi persediaan antara PPK dengan biro umum sudah dilakukan secara rutin, sehingga TL sudah sesuai rekomendasi 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
48 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 melakukan pemutakhiran data dan inventarisasi persediaan secara periodik Dalam Semester I Tahun 2016 telah disampaikan dokumen tindak lanjut berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) per 31 Desember 2015 seluruh PPK pada Kementerian PPN/Bappenas sebagai tindak lanjut pemutakhiran data dan inventarisasi persediaan 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
49 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah dan bangunan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku Foto pemasangan papan nama pada BMN tanah milik Bappenas yang diatasnya berdiri bangunan liar. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengeluarkan izin penggunaan tanah dan bangunan atas pemanfaatan oleh pihak luar dan telah tertuang dalam berita acara perjanjian penggunaan BMN. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
50 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya melaksanakan penelitian dan penelusuran nilai ke SIMAK BMN atas barang rusak berat di gudang serta segera mengusulkan penghapusan BMN yang rusak berat ke Kemenkeu sesuai ketentuan yang berlaku Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Penelitian dan penelusuran nilai BMN rusak berat, serta telah dilakukan penghapusan atas BMN rusak berat sebagaimana tertuang dalam SK Penghapusan 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
51 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya menyusun dan mengusulkan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang Kementerian PPN/Bappenas belum menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagai keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang karena masih dalam bentuk konsep/draft dan belum ditetapkan dengan keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
52 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk segera menetapkan kebijakan terkait pengadaan tenaga kerja kontrak di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terkait proses seleksi, pengangkatan, disiplin kerja dan pemberhentian pegawai tidak tetap. 1. Memorandum Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas No. 510/SES.M/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT); dan 2. Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT) Kementerian PPN/Bappenas. Pengelolaan PTT akan dilakukan secara bertahap dan akan diberlakukan secara efektif pada Tahun Anggaran 2018. Kebijakan terkait pengadaan PTT khususnya terkait proses seleksi, pengangkatan, disiplin kerja dan pemberhentian pegawai tidak tetap telah termuat dalam Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT) Kementerian PPN/Bappenas. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
53 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk: 1) menetapkan pedoman pengelolaan hibah yang mengatur secara rinci dan detail atas proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;" Pedoman belum mengatur pengelolaan hibah secara rinci dan detail atas proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
54 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyajikan LK terkait hibah langsung sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan. Belum ada dokumen yang menyatakan bahwa penyajian LK terkait hibah langsung belum sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
55 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memerintahkan Deputi selaku penanggungjawab hibah agar memberikan teguran kepada pengelola hibah di unit kerja masing-masing untuk lebih tertib mengelola hibah langsung dan mengajukan revisi DIPA serta pengajuan pengesahan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;" Belum semua pengelola hibah mendapat surat teguran 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
56 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Menentukan jadwal konfirmasi secara berkala terkait penerimaan hibah langsung dengan pemberi Hibah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) serta sesuai ketentuan dalam pengelolaan hibah; Belum ada penentuan jadwal konfirmasi secara berkala terkait penerimaan hibah langsung dengan pemberi Hibah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
57 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memberikan informasi secara memadai kepada Bagian Keuangan terkait pengelolaan hibah langsung pada kedeputian yang menjadi tanggung jawabnya. Konfirmasi masih dalam bentuk draft sehingga tidak diketahui apakah konfirmasi sudah dilakukan 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
58 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar: a. mengelola belanja pengadaan BBM/BBK secara tertib dan menyusun mekanisme penggunaan/pengelolaan BBM/BBK; Belum Sesuai Rekomendasi 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
59 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Menegur Kabag Urdal agar meningkatkan pengawasan penggunaan BBM/BBK dan memastikan bahwa BBM/BBK telah dimanfaatkan sesuai peruntukan. Laporan penggunaan RFID Sudah ada, ND terkait pengalihan penggunaan voucher ke RFID juga sudah ada, namun belum didukung dengan bukti pengalihan dari PT Pertamina Retail, daftar penerima operasional BBM/BBK, dan bukti fisik kartu BBM/BBK sehingga belum dapat diyakini apakah pemanfaatan BBM/BBK sesuai peruntukannya. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
60 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menertibkan pengelolaan aset Kementerian PPN/Bappenas dengan melakukan inventarisasi atas seluruh aset dan bukti kepemilikannya untuk selanjutnya melakukan pemutakhiran atas informasi aset dalam SIMAK BMN sesuai hasil pelaksanaan inventarisasi. Namun, laporan hasil pelaksanaan inventarisasi belum disetujui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemutakhirannya dalam SIMAK BMN belum ada 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
61 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memperhitungkan amortisasi pada aset tak berwujud sesuai SAP. Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Laporan Amortisasi BMN audited 2016; b. Laporan Posisi BMN di Neraca; dan c. CALBMN. Sesuai dengan dokumen laporan amortisasi BMN audited 2016 dan Laporan Posisi BMN di Neraca, telah dilakukan amortisasi aset tak berwujud pada Tahun Anggaran 2016. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
62 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM karena ketidakcermatannya dalam menguji SPP beserta dokumen pendukung; Belum dikenai sanksi (masih berupa draft) 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
63 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memberikan sanksi sesuai kepada PPK DM 2 karena ketidakcermatannya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Draft Surat teguran dari Setmen PPN/Sestama Bappenas kpd PPK DM II 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
64 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK P2SPAB, konsultan pengawas, tenaga ahli pengawas, tenaga pengawas lapangan, serta masing-masing Panitia Penerima Hasil Pekerjan karena ketidakcermatannya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan; Belum semua pihak terkait diberikan sanksi; (dokumen poin b masih berupa draft). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
65 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memerintahkan Kepala Bagian Urdal untuk memantau dan menyelesaikan pengurusan IMB Gedung Arsip; Dokumen Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor. 179/8.1/31.74/-1.785.51/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Gudang Arsip telah terbit. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
66 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Menganggarkan kegiatan pengadaan sistem pendingin ruangan, sistem pengaman kebakaran, dan lift pada Gedung Arsip. sudah dianggarkan dan sudah ditindaklanjuti melalui proses pengadaan di ULP. Sistem pendingin ruangan, sistem pengaman kebakaran dan lift pada gedung gudang arsip telah terealisasi pada TA 2016 . Selain itu, Inspektorat telah melakukan review Reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL Tahun 2016. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
67 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan KPA untuk: A. Menyusun perencanaan anggaran hibah MCC sesuai ketentuan yang berlaku; dan a. Memorandum No. B.004/M.PPN/IU/ KU.05.01/06/2017 dari Menteri PPN ke Sestama, Ittama, dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan b. Memorandum Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.920/Ses.M/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 c. Surat Dirjen Plh. Direktur Pinjaman dan Hibah No. S-206/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) beserta Rupiah Murni Pendamping (RMP) TA 2018 dan Proyeksi Maju Penarikan PHLN 2019-2022 d. Undangan Rapat Dirjen Pinjaman dan Hibah No. UND-79/PR/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Undangan Rekonfirmasi Usulan Anggaran Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman dan Hibah dalam rangka Penyusunan Pagu Anggaran RAPBN 2018. e. Berita Acara Hasil Pembahasan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TA 2018 (Pagu Anggaran 2018 Kementerian PPN/Bappenas). f. Nota Dinas Kepala Bagian Verifikasi Anggaran No. 540/B.05-VA.ND/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan. g. Berkas TL dari PPK MCC sbb: Nota Dinas PPk Pengelola Hibah MCC Nomor 159/06.13.ND/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
68 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan KPA untuk: A. Menyusun perencanaan anggaran hibah MCC sesuai ketentuan yang berlaku; dan Catatan 1)Dokumen pengesahan pendapatan Hibah MCC; 2)Laporan keuangan yang menunjukkan pencatatan hibah MCC telah sesuai sistem dan akuntansi kebijakan pemerintah" Namun demikian, belum terdapat dokumen pelaksanaannya 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
69 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar : A. Melaksanakan inventarisasi fisik persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada akhir periode pelaporan dan merekonsiliasi Catatan: Masih terdapat dokumen yang belum lengkap (belum memenuhi rekomendasi BPK terkait unventarisasi fisik persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, yaitu: 1) Dokumen disposisi/Instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen PPN/Sesmen Bappenas 2) Bukti/Hasil pelaksanaan inventarisasi fisik persediaan untuk dilaporkan kepada masyarakat 3) Bukti/Dokumen rekonsiliasi inventarisasi fisik dengan catatan persediaan Catatan: Belum ada bukti/dokumen rekonsiliasi inventarisasi fisik dengan catatan persediaan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
70 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Melakukan pembinaan kepada petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja supaya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku. a. Sesmen memerintahkan Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian BMN dan Persuratan agar melakukan pembinaan kepada petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja supaya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku Biro Umum akan melakukan: a. Pembinaan kepada petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja supaya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku, berupa Rapat koordinasi Biro Umum dengan Petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja dan PPK 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
71 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: A. lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan, pengamanan dan pengendalian BMN a. Menyusun instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk membuat disposisi agar 1) Lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan, pengamanan, dan pengendalian BMN; 2) Memerintahkan Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam mengelola BMN dan mengamankan bukti kepemilikan BMN; 3) Berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk melakukan penilaian atas Barang-barang eks hibah sesuai ketentuan b. Sesmen akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian atas barang-barang eks hibah sesuai ketentuan c. Biro Umum akan: 1) Lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan, pengamanan dan pengendalian berupa melaksanakan inventarisasi aset tetap melalui: a) pengendalian atas pencatatan buku gudang, b) pengendalian pelaksanaan Daftar Barang Ruangan, c) Identifikasi aset tetap yang masa manfaat telah habis untuk dihapuskan 2) Lebih cermat dalam mengelola BMN dan mengamankan kepemilikan BMN melalui penyimpanan bukti kepemilikan BMN di gedung arsip yang dikelola oleh Pusdatinrenbang 3) Menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi BMN termasuk perbedaan luas tanah hasil inventarisasi melalui: a) Mengirimkan surat ke BPN untuk menelaah perbedaan luas tanah inventarisasi b) Berkoordinasi dengan BPN 4) Inspektorat akan: a) Melakukan reviu RKBMN 2019 b) Mereviu RKA KL Biro Umum terkait belanja modal tahun 2018 c) Mereviu Laporan SIMAK BMN semesteran dan tahunan d) Mendampingi proses penilaian serah terima aset eks hibah untuk Kementerian PPN/Bappenas 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
72 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: B. memerintahkan Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam mengelola BMN dan mengamankan bukti kepemilikan BMN Catatan: Dokumen TL belum lengkap, diantaranya yaitu: 1) Hasil koordinasi dengan BPN terkait bukti kepemilikan BMN yang hilang 2) Surat permintaan kepada BPN Depok yang ditindaklanjuti surat tanggapan dari BPN Depok 3) Terdapat daftar dokumen yang tercatat di tindak lanjut namun belum di terima Tim BPK, yaitu: a ) Undangan Rapat koordinasi dengan BPN Depok dan Direktorat BMN No. 4581/B.05/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 perihal Permohonan Narasumber b) Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.4956/SES/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Permohonan Masukan/ Arahan/Klarifikasi 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
73 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: C. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian atas barang-barang eks hibah sesuai ketentuan; Catatan: 1) Hasil kesimpulan dan/atau tanggapan atas surat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Direktur Penilaian DJKN No. 4958/SES/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 hal Permohonan Penilaian Barang Milik Negara (BMN); 2) Langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian penilaian barang-barang eks Hibah. Catatan Belum ada hasil penilaian atas seluruh barang-barang eks hibah 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
74 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: D. menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi BMN termasuk perbedaan luas tanah hasil inventarisasi Catatan: 1) Dokumen inventarisasi ruangan belum mencakup ringkasan seluruh kegiatan inventarisasi yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas 2) Dokumen bukti pelaksanaan inventarisasi BMN atas perbedaan luas tanah hasil inventarisasi dan/atau hasil rekonsiliasi/penyesuaian yang telah ditetapkan" Belum ada dokumen bukti pelaksanaan inventarisasi BMN atas perbedaan luas tanah hasil inventarisasi dan/atau hasil rekonsiliasi/penyesuaian yang telah ditetapkan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
75 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: E. Memerintahkan APIP agar lebih cermat dalam melakukan monitoring pengelolaan BMN dan reviu atas pencatatan aset. Catatan: Belum terdapat bukti dokumen rencana kegiatan Inspektorat untuk melakukan monitoring pengelolaan BMN dan reviu atas pencatatan aset, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Aksi, yaitu: a.Melakukan reviu RKBMN 2019 b.Mereviu RKA KL Biro Umum terkait belanja modal tahun 2018 c. Mereviu Laporan SIMAK BMN semesteran dan tahunan d. Mendampingi proses penilaian serah terima aset eks hibah untuk Kementerian PPN/Bappenas" Catatan Belum terdapat laporan reviu RKA KL Biro Umum terkait belanja modal 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
76 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama BAPPENAS memperingatkan kepada pengelola SAI agar dimasa mendatang melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN secara rutin bulanan Rekonsiliasi telah dilakukan secara rutin, untuk bulan Januari s.d Maret 2006 digabung karena program SAI dari Departemen Keuangan baru diterima bulan Maret 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
77 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Melakukan pendataan ulang untuk memperoleh saldo awal aset tetap yang akurat Telah dibentuk Tim Inventaris Tahun 2007 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
78 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Meningkatkan koordinasi dan prosedur rekonsiliasi antara bagian Keuangan dengan Bagian Penatausahaan Barang sebagai sarana check and balance dalam pelaporan aset tetap Sesmen PPN/Sestama Bappenas telah menginstruksikan kepada pegawai yang belum melunasi pembayaran ganti rugi/angsuran tanah. Pada tahun 2011 angsuran tanah sawangan telah dilunasi seluruhnya 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
79 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP Pemanfaatan BMN di lingkungan Bappenas serta mekanisme pembayarannya. update : 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1087/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1422/B.05.ND/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penyampaian SOP Pemanfaatan BMN 4. SOP Nomor 1422/B.05/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan Periodesitas Tahun 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
80 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar : A.Melakukan pembinaan terhadap Tenaga ahli manajemen keuangan Satker MCC dalam memahami kesesuaian anggaran dan kegiatan yang dianggarkan; dan B.Memberikan sanksi kepada Inspektur Utama yang kurang optimal melakukan reviu dalam proses penganggaran dan pengawasan pelaksanaan anggaran. 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Inspektur Utama, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Biro Umum, KPA Satker Pengelola Hibah MCC dan PPK Satker Pengelola HIbah MCC No. 1088/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
81 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : A.berkoordinasi dengan PT BSU dan entitas terkait untuk memperoleh kejelasan IMB sesuai dengan bangunan terpasang; B.berkoordinasi dengan PT BSU untuk melakukan revisi perjanjian disesuaikan dengan Peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara; C.memberikan sanksi kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim Persiapan Pengakhiran Perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) gedung Wisma Bakrie 2 yang tidak menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan Tim Persiapan Gedung Wisma Bakrie II. *) 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1091/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1431/B.05.ND/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 4.Nota Kesepahaman Rencana Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah dan Gedung Kementerian PPN/Bappenas antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Bakrie Swasakti Utama Nomor 01/SES/11/2017 Nomor 028/BSU-PRESDIR/SH/XI-2017 5.Nota Kesepahaman Tambahan I Rencana Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah dan Gedung Kementerian PPN/Bappenas antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Bakrie Swasakti Utama Nomor 03/SES/02/2018 Nomor 010/BSU-PRESDIR/SH/II-2018 6.Nota Kesepahaman Tambahan II Rencana Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah dan Gedung Kementerian PPN/Bappenas antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Bakrie Swasakti Utama Nomor NKB 06/SES/05/2018 Nomor 025A/BSU-Dirut/SH/V-18 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
82 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 melakukan koordinasi dengan BPN setempat untuk melakukan pengukuran ulang atas luas tanah yang menjadi hak Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya mencatatnya dalam SIMAK BMN 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1088/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Surat Sanksi dari Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1090/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
83 2009 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2008 Mengajukan permintaan persetujuan kepada Menteri Keuangan mengenai Permohonan Penetapan Status Tanah untuk tanah seluas 57.229 m² yang sudah terlanjur dibangun perumahan pegawai Persetujuan dari DPR dan Menteri Keuangan mengenai Permohonan Penetapan Status Tanah untuk tanah seluas 57.229 m² yang sudah terlanjur dibangun perumahan pegawai belum ada. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
84 2009 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2008 Menyerahkan tanah seluas 12.000 m² yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian kepada Menteri Keuangan Kementerian Keuangan menyarankan agar status penggunaan tanah diubah menjadi pemindahtanganan/penjualan pada tanggal 19 Januari 2011. dan terhadap tanah seluas 12.000 m² agar dilakukan tindakan pengamanan secara administrasi fisik dan yuridis. Surat Ka Biro Umum kepada Dirjen KN Cq. Dir BMN No 2486/B.05/04/2012 tanggal 18 April 2012 tentang usulan pemindahtanganan dan penetapan penggunaan tanah jatisari dan jati sampurna, dan atas tanah seluas 12.000 m² tersebut telah dibuatkan peta kapling perumahan pegawai. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
85 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menegur secara tertulis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerbit SPM atas kelalaiannya dalam memverifikasi kelengkapan dokumen dan biaya perjalanan dinas serta menyetor kelebihan pembayaran perjalanan Dinas ke Kas Negara dan melengkapi kekurangan dokumen. a. Menegur seluruh PPK TA 2009 dan 2010 secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no.378/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 b. Menegur Pejabat penerbit SPM secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN./Sestama Bappenas no379/SES/07/2010 tanggal 19/07/2010 c. Kelebihan pembayaran yang telah disetor adalah sebesar Rp32.039.324 (Sesuai LHP no 027c/LHP/XV/04/2010 halaman 4, copy Bank/SSPB terlampir) sehingga nilai yang masih harus disetor Rp5.646.299, tanggal 21/05/2010, copy Bank Mandiri dan SSPB terlampir d. Belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung telah disetor sebesar Rp1.342.200 (sesuai LHP no 027c/LHP/XV/04/2010 halaman 5, copy bank Mandiri terlampir tanggal 17-5-2010) dan sebesar Rp24.656.400 telah dibuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perjalanan dinas(PPK Regional dan Otda). 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
86 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menegur secara tertulis PPK, Penanggung Jawab Kegiatan, dan Pegawai atas kelebihan harga tiket dan tiket yang tidak sesuai dengan database Garuda a. Menegur seluruh PPK TA 2009 dan 2010 secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no.380/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 b. Diklarifikasi sebesar Rp30.203.675 dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp58.615.525 c. Sebesar Rp58.095.700 telah disetor ke kas negara, tiket perjalanan dinas yang tidak sesuai sebesar Rp54.156.400 telah diklarifikasi sebesar Rp23.759.800 dan Sisa sebesar Rp30.396.600 telah disetor ke kas Negara 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
87 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Segera menetapkan penanggung kerugian atas hilangnya kendaraan. Telah diterbitkan SK pembebanan penggantian kerugian negara atas nama Abdul Haris yaitu Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.55/M.PPN/HK/04/2011. Kerugian negara telah diangsur ke Kas Negara sebanyak dua bulan. posisi per Juni 2011 yang disetorkan ke Kas Negara Rp2.400.000,00 dan Rp2.380.000,00 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
88 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Menegur secara tertulis Kepala Biro Umum atas ketidakcermatannya melakukan pengelolaan aset yang dimilikinya Tuntas 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
89 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Menegur secara tertulis Kepala Biro Umum atas ketidakcermatannya melakukan pengelolaan aset yang dimilikinya. Menegur Kepala Biro Umum secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no.382/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
90 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Lebih intensif melakukan penagihan atas pembayaran angsuran tanah di Sawangan dan ganti Rugi Kendaraan yang hilang Menindaklanjuti dengan surat penagihan atas pembayaran angsuran tanah di Sawangan no4342/B.05/07/2010 tanggal 7 Juli 2010 dan atas kendaraan hilang no 4586/B.05/07/2010 tanggal 16 Juli 2010. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
91 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Menegur secara tertulis Kepala Biro Umum karena tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan secara memadai atas BMN yang dikuasai Telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian tanah kavling berupa: Penilaian ulang (appraisal) rumah dan kavling oleh KPKNL Kemenkeu pada tanggal 1 April 2011 dan menetapkan bobot dan kriteria calon penerima tanah kavling pada tanggal 20 Mei dan 7 Juni 2011. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
92 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Segera menentukan status tanah kavling seluas 620 m² Telah diterbitkan 3 SK Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai Bappenas. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
93 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk Menarik kembali kelebihan pembayaran biaya paket meeting senilai Rp5,80 juta dan menyetorkannya ke kas negara; dan Pihak ketiga telah melakukan penyetoran sebesar Rp5.800.000,00 dengan surat setoran pajak (SSP) dengan NTPN 0910061008111111 sebesar Rp5.040.000,00 dan SSP dengan NTPN 0902090613150506 sebesar Rp760.000,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
94 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengujian atas pertanggungjawaban belanja paket meeting. Ka Biro Humas dan TU Pimpinan menyampaikan surat teguran (sanksi) kepada PPK untuk bekerja lebih cermat 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
95 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas supaya menginstruksikan kepada PPK, pejabat pengujian dan perintah pembayaran (penerbit SPM) dan Kepala Bagian Verifikasi agar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya lebih optimal dan selanjutnya supaya dalam penyerapan anggaran dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Memo Sesmen No. 210E/Ses/04/2012 tgl 20 April 2012 kepada PPK TA 2012, Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM TA 2012 dan Kabag Verifikasi Anggaran agar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya lebih optimal dan selanjutnya supaya dalam penyerapan anggaran dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
96 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan kepada pejabat pengujian dan perintah pembayaran (penerbit SPM), dan bendahara pengeluaran supaya lebih cermat dalam melaksanakan peraturan perpajakan Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210F/Ses/04/2012 tgl 20 April 2012 kepada Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM TA 2012 dan Bendahara Pengeluaran TA 2012 agar lebih cermat dalam melaksanakan peraturan perpajakan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
97 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar melakukan langkah-langkah pengosongan atas aset (rumah negara) yang masih dalam penguasaan pihak yang tidak berhak untuk dipergunakan bagi yang berhak. SK Sesmen PPN/Sestama Bappenas tentang Penetapan Pengalihan Penggunaan Tanah Kavling No. B-95 Perumahan Pegawai Bappenas Sawangan, Kedaung, Depok seluas 140 m² ditargetkan minggu ke-4 Juni sudah terbit. SK Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. KEP.47 dan 48/M.PPN/HK/03/2012 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Kavling No. A-128 dan No. A-54 Perumahan Pegawai Bappenas; menetapkan pengguna tanah kavling agar membayar uang muka dan cicilan kredit rumah serta diwajibkan mengembalikan tanah kavling tersebut kepada Sesmen PPN up. Ka Biro Umum. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
98 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar melakukan langkah-langkah penertiban atas tanah berupa fasum dan tanah idle (sisa) yang digunakan tidak sesuai peruntukannya agar dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan tanah berupa fasum dan tanah idle (sisa) dikembalikan sesuai fungsinya. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
99 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya menyelesaikan permasalahan aset tersebut kepada USAID Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210G/Ses/04/2012 kepada Kepala Biro Umum agar menyelesaikan permasalahan aset tersebut kepada USAID. Memo Kepala Biro Umum No. 370A/B.05/04/2012 tanggal 23 April 2012 kepada Direktur Hukum dan HAM agar pengembalian kendaraan kepada USAID segera diproses dan telah mendapat tanggapan dari USAID tanggal 26 September 2013 bahwasanya aset tersebut dapat diproses register balik nama dari In-ACCE ke Bappenas. Selanjutnya, kendaraan Kijang Mini Bus sebanyak 1 unit telah dilakukan pencatatan BMN pada Tahun 2013 dengan kondisi baik. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
100 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana serta bendahara pengeluaran atas ketidakcermatan dalam pengendalian terkait dokumen pembayaran perjalanan dinas Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan PPK Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk lebih cermat dalam pengendalian terkait dokumen pembayaran perjalanan dinas. Memorandum Nomor 401/Ses/07/ 2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
101 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK IRSDP atas ketidakcermatan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan konsinyering Telah dilakukan penyetoran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan NTPN 0815051314021115 tanggal 25 April 2014 sebesar Rp12.350.000,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
102 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK Kedeputian Bidang Sarana Prasarana atas ketidakcermatan dalam pengendalian terkait dokumen pembayaran pelaksanaan kegiatan. Telah dilakukan penyetoran SSBP dengan NTPN 1006120400011208 tanggal 7 April 2014 sebesar Rp7.000.000,00. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
103 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk: memberi sanksi kepada Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas ketidakcermatan dalam pengendalian terkait hasil pelaksanaan kegiatan; dan Telah dilakukan penyetoran SSBP dengan NTPN 0813001511120209 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp91.033.622,00 (Rp84.797.282,00 + Rp3.691.973,00 + Rp2.544.367,00). Untuk Rp2.544.367,00 merupakan pembayaran atas kelebihan pembayaran pekerjaan tambah daya listrik PLN gedung Pusbindiklatren sebesar 5.910.000,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
104 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum agar segera memanfaatkan aset berupa pesawat telephone. Dokumen Tanda Terima BMN berupa pesawat telepon. Kementerian PPN/Bappenas telah mendistribusikan aset berupa pesawat telephone ke unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas." 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
105 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK P2SPAB dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas ketidakcermatan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatannya. Telah dilakukan penyetoran dengan 2 SSBP dengan NTPN 0813001511120209 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp2.544.367,00 dan NTPN 1112060302070113 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp3.365.633,00. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
106 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Kepala Pusdatin dan Kepala Biro Umum agar segera menetapkan petugas operasional perangkat Vicon dan memanfaatkan Perangkat Ruang Decision Support System (DSS) dan Alat Perangkat Video Conference Ruang Sesmen sesuai dengan ketentuan. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan Kepala Pusdatin Renbang dan Kepala Biro Umum agar berkoordinasi untuk menetapkan petugas operasional perangkat Video Conference dan memanfaatkan perangkat ruang DSS dan Alat Perangkat Video Conference Ruang Sesmen. Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
107 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk segera menyelesaikan pembayaran atas belanja PPK DM IV sebesar Rp7.390.647.481,00 yang seharusnya dilakukan pada TA 2013 Dengan demikian masih kurang (belum diperoleh) bukti pembayaran senilai Rp11.882.657,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
108 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk: menginstruksikan KPA Satker Bappeda Prov. Sumut, Bappeda Prov. Jateng, dan Bappeda Prov. Sulteng agar melaksanakan pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dokumen tambahan belum diperoleh terkait implementasi untuk melakukan koordinasi dg satker Dana Dekonsentrasi. Satker Bappeda Provinsi Sumut dan Sulteng belum menyampaikan pelaksanaan Implementasi dari instruksi untuk melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
109 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 menginstruksikan KPA satker Bappeda Prov. Sumut untuk mem-black list agen travel yang terbukti menaikkan harga tiket diatas harga resmi serta menyetorkan kurang setor pajak sebesar Rp45.000,00; Belum ada surat black list agen travel 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
110 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 menginstruksikan Sekretariat Pengelola Dana Dekonsentrasi berkoordinasi dengan seluruh satker Dana Dekonsentrasi terkait dengan anggaran Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
111 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk memberi sanksi kepada: BPP pada masing-masing PPK atas ketidakcermatan dalam pengendalian atas penyetoran sisa UP/TUP; dan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada BP dan BPP agar lebih cermat dalam pengendalian atas penyetoran sisa UP/TUP Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
112 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 PPK atas ketidakcermatan dalam pengawasan terhadap bendahara dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap BPP dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
113 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar segera mengajukan permohonan persetujuan atas sewa gedung dan bangunan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas kepada Kemenkeu sehingga segera dapat dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan pemanfaatan sewa BMN Kementerian PPN/Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas telah mengajukan permohonan persetujuan sewa BMN berupa sebagian tanah dan bangunan kepada Kepala Kanwil VII Jakarta, DJKN, Kemenkeu dengan surat nomor 7074/SES/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015; 4. Telah dilakukan Pemeriksaan Fisik dan Survey Lapangan oleh Tim Kanwil DJKN DKI Jakarta atas BMN berupa sebagian tanah dan bangunan yang disewakan pada tanggal 29 September 2015 yang tertuang dalam Berita Acara. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
114 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya lebih memperhatikan ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan sewa BMN. "Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Surat KPKNL Jakarta I Nomor S-22/MK.6/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) berupa sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian PPN/Bappenas; b. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 62/SES/HK/03/2017 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian PPN/Bappenas; c. Surat DJKN DKI Jakarta Nomor S-28/MK.6/WKN.07/2016 tanggal 11 Agustus 2016 perihal Persetujuan Sewa Atas sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian PPN/Bappenas; dan d. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.113/SES/HK/09/2016 tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Kementerian PPN/Bappenas." 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
115 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Penanggung Jawab Kegiatan Hibah DFAT untuk segera melaksanakan proses registrasi hibah baru tersebut dan memproses pengesahannya sesuai dengan ketentuan. Nilai hibah yang belum sesuai ketentuan senilai AUD99.000.000,00 pada dokumen yang diserahkan belum menunjukkan kesesuaian hibah yang disahkan dengan hibah DFAT. Selain itu, masih terdapat perbedaan nilai antara nilai temuan dengan nilai hibah yang disahkan pada tahun 2016. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
116 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Pusbindiklatren untuk menyusun dan menetapkan prosedur khusus yang terintegrasi untuk mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atas pembayaran biaya beasiswa SPIRIT Prosedur khusus yang terintegrasi untuk mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atas pembayaran biaya beasiswa SPIRIT belum disusun, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
117 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 meningkatkan pengawasan atas pengelolaan beasiswa SPIRIT Belum ada bukti bahwa pengawasan atas pengelolaan beasiswa SPIRIT telah ditingkatkan, sehingga belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
118 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM dan PPK DM IV agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas 1. Terdapat SK Ka Biro Umum Nomor KEP 3091/B.05/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada PPSPM; 2. Terdapat SK Kapusbindiklatren Nomor KEP 2413/P.01/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada PPK DM IV Tahun 2014. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
119 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 menginstruksikan kepada PPK DM IV supaya menagih kelebihan pembayaran biaya tunjangan hidup dan tunjangan buku Tahun 2014 senilai Rp326.922.086,81 kepada karyasiswa dan segera menyetorkan ke Kas Negara Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Bukti Setor Ke Kas senilai Rp36.198.700 tanggal 20 Januari 2017 dengan bukti NTPN D5F961D7U720AR48 a.n Desak Nyoman; b. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp2.180.000 tanggal 23 Februari 2016 dengan bukti NTPN 655408CRQ91H6LNG a.n Wiliyanti; c. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp2.180.000 tanggal 23 Februari 2016 dengan bukti NTPN 578278CRNUHB8DNG a.n Wiliyanti; d. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp2.180.000 tanggal 23 Februari 2016 dengan bukti NTPN 45D878CRMFV7HGNG a.n Wiliyanti; e. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp13.080.000 tanggal 21 September 2016 dengan bukti NTPN A731429VHCHELG4P a.n Wiliyanti; dan f. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp6.540.000 tanggal 29 Oktober 2016 dengan bukti NTPN 077438P3G4DTVUQP a.n Wiliyanti. g. Sebesar Rp15.486.500,00 pada tanggal 1 Februari 2017 dengan NTPN Nomor 5D8B7598M0O6424P. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
120 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 menginstruksikan kepada PPK DM IV supaya menghitung kelebihan pembayaran biaya tunjangan hidup dan tunjangan buku Tahun 2013 kepada karyasiswa dan segera menyetorkan ke Kas Negara Dalam Semester I Tahun 2016 Bappenas telah menyetorkan kelebihan senilai Rp20.534.806,00 dengan SSBP No.1309180608030504 tanggal 22 Januari 2016 menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas No.LHA-06/1.01/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perhitungan kelebihan tunjangan biaya hidup dan buku 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
121 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp239.439.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Nilai tersebut terdiri atas: 1) PT CA senilai Rp191.553.000,00; 2) PT LE senilai Rp22.886.000,00; dan 3) PT IUJM senilai Rp25.000.000,00. Atas rekomendasi terkait kelebihan pembayaran tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyetorkan seluruh kekurangan volume pekerjaan senilai Rp239.439.000,00 ke Kas Negara 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
122 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas (P2SPAB) serta Panitia Penerima Barang karena ketidakcermatannya dalam pengendalian pelaksanaan: 1) Pekerjaan akses jalan gudang BMN Jati Sampurna dan jalan garasi bus pegawai Jati Sari; 2) Pekerjaan perbaikan aset tanah Kompleks Bappenas Sawangan; dan 3) Pekerjaan renovasi interior Gedung Utama. 1. Terdapat SK Ka Biro Umum Nomor KEP 3092/B.05/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas (P2SPAB). 2. Terdapat SK Ka Biro Umum Nomor KEP 3093/B.05/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun 2014. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
123 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/ Sestama untuk melakukan proses kaderisasi bendahara pengeluaran Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 36/M. PPN/HK/04/2014 perubahan atas KEP. 103/M.PPN/HK/12/2013 tentang pengangkatan ZPejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Stuan Kerja (BPA Satker) --> Tuhu Wagiono; b. SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1/M. PPN/HK/01/2016 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Stuan Kerja (BPA Satker) --> Aryo Wicaksono. Telah dilakukan pengangkatan Bendahara Pengeluaran baru sesuai SK Menteri PPN/Bappenas. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
124 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran Satker Settama, Bendahara Pengeluaran Satker MCC dan BPP supaya mengelola kas yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Belum ada bentuk konkrit pembinaan kepada bendahara seperti coaching dari pimpinan atau adanya diklat, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
125 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 meningkatkan pengawasan atas pengelolaan kas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Belum ada perintah dari Menteri kepada Sesmen/Sestama, Sesmen/Sestama kepada BP dan BPP terkait peningkatan pengawasan pengelolaan kas, sehingga TL belum sesuai rekomendasi 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
126 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Penanggung Jawab UBL untuk melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan ILK dan Pernyataan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Terdapat memorandum dari Plt. Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Deputi Bidang Sarpras, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informasi Nomor 870/Ses.M/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 mengenai instruksi untuk melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan ILK dan Pernyataan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
127 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK RI merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar : a. menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan Kepala Biro Renortala untuk meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai; Belum adanya surat instruksi dari Sestama kepada Biro Renortala untuk meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
128 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Menginstruksikan Inspektur Utama untuk meningkatkan kapasitas Inspektorat dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin ketepatan pengklasifikasian anggaran dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran. a. Laporan Hasil Reviu RKA KL Tahun Anggaran 2015 Nomor Lap-1/IU/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014; dan b. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas No. LAP-01/IU/02/2016 tanggal 19 Februari 2016. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
129 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara PPK DM 1 yang lalai tidak segera menyetorkan sisa kas kegiatan perjalanan Musrenbang ke Kas Negara; Namun sanksi belum diberlakukan (masih berupa draft). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
130 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas; Namun sanksi belum diberlakukan (masih berupa draft). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
131 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 Memerintahkan PPK terkait supaya menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp40.554.375,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Sanksi belum diberlakukan dan masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp9.245.975,00 (Rp40.554.375-(Rp31.308.400). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
132 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk: Memerintahkan Sekretaris Utama Bappenas untuk menyelenggarakan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan hibah; Melakukan sosialisasi peraturan pengelolaan hibah luar negeri dengan menghadirkan DJPPR Kemkeu dan Kedeputian Pendanaan Bappenas pada tanggal 15 Juni 2017 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
133 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Menginstruksikan para Deputi di Kementerian PPN/Bappenas agar mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; Mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; (termasuk hibah yang lingkupnya lintas sektoral kementerian lembaga). 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
134 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Menginstruksikan para Deputi di Kementerian PPN/Bappenas agar mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; Berkoordinasi dan melibatkan kementerian/lembaga yang menjadi penanggungjawab pada prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN terkait proyek hibah luar negeri yang lingkupnya lintas kementerian/sektoral; 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
135 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Sekretaris Utama untuk mengkaji ulang peraturan-peraturan yang mengatur kelembagaan dana perwalian MCAI agar selaras dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian dan PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Memerintahkan Sekretaris Utama untuk memastikan keselarasan peraturan yang mengatur kelembagaan dana perwalian MCAI dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian dan PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
136 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Deputi terkait untuk menyempurnakan ketidaksinkronan kegiatan satker ICCTF dengan kegiatan RAN-GRK dan output yang telah ditetapkan; Memerintahkan Deputi terkait untuk memastikan kegiatan satker ICCTF sinkron dan mendukung pelaksanaan kegiatan RAN-GRK dan output yang telah ditetapkan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
137 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Mengkaji kesesuaian perjanjian-perjanjian yang dilakukan MCAI sebagai wakil pemerintah RI dengan Perjanjian Hibah Compact MCC dan ketentuan pelaksanaan lainnya antara lain: perjanjian pengelola dana amanat, perjanjian fiscal agent, dan perjanjian procurement agent; Mengkaji kesesuaian perjanjian yang dilakukan MCAI sebagai wakil pemerintah RI dengan Perjanjian Hibah Compact MCC dan ketentuan pelaksanaan lainnya 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
138 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Mengkaji ulang Financial Management Guidelines yang diterapkan di MCAI terkait kepemilikan rekening agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah untuk transaksi dari rekening MCA-I ke rekening pegawai, rekanan, atau pihak ketiga lainnya yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan PBI MCAI akan menyurati MCC Amerika Serikat untuk meminta konfirmasi/mengklarifikasi terkait penetapan bunga 0%, fiscal agent dan procurement agent, dengan dokumen pendukung: 1. Berita Acara Rapat Klarifikasi dengan Pihak MCC dalam rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri Tahun 2013 s.d Semester I Tahun 2016 di Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 di Gedung Jasindo. 2. Surat Executive Director MCA-I kepada Resident Country Director MCC for Indonesia tanggal 15 Maret 2017 perihal Request fo MCC's Clarification 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
139 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta A. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait, ABT Associates Inc. dan LEI untuk memutakhirkan database GIS dan memfasilitasi pelatihan lanjutan untuk menganalisa GIS; 1. Instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas sMemorandum No. B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal tindak lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2016 2. Surat dari Sekretaris MWA MCA-Indonesia kepada Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 004/MWA/MCA-I/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
140 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: B. segera menyelesaikan pelaksanaan perangkat keras dan software untuk sistem informasi manajeman perijinan yang mendukung kegiatan PmAP1 dan PmAP2 berjalan sesuai workplan yang ditetapkan; MCAI akan menindaklanjuti dengan melakukan amandemen kontrak PmAP1 dan PmAP2, dengan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
141 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: C. memerintahkan ABT Associates Inc. untuk segera menyelesaikan penyelesaian penegasan batas desa pada Kabupaten Muaro Jambi dan berkoordinasi dengan TPPBD untuk pengesahan penetapan batas desa. MCAI akan menindaklanjuti dengan melakukan amandemen kontrak PmAP1 dan PmAP2 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
142 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: D. Menegur dan memerintahkan CEO Yayasan WWF untuk: melaksanakan kegiatan sesuai dengan AWP yang telah direncanakan; melakukan penatausahaan aset secara memadai; menindaklanjuti hasil financial management review quarter 1; menghitung dan menarik denda keterlambatan kepada pihak ketiga dhi. PT Digital Imaging Geospatial yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan; dan menegur pihak ketiga dhi. Pengurus PLTMH Desa Tuo, Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Lematang, dan Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Tembesi agar segera menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada WWF-Indonesia sesuai dengan ketentuan. 1. Surat dari Sekretaris MWA MCA-Indonesia kepada Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 004/MWA/MCA-I/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri 2.Surat Perintah Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 473.1/UUP/MCA-I/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Tindak Lanjut atas Instruksi Sekretaris MWA MVA-Indonesia terkait Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Hibah MCC 3. Surat Teguran Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 470.1/UUP/MCA-I/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Surat Teguran kepada CEO Yayasan WWF-Indonesia 4. Surat Teguran Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 650/UPP/MCA-I/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Surat Teguran kepada CEO Yayasan WWF-Indonesia Catatan: Dokumen TL yang diterima baru berupa surat teguran kepada pihak-pihak terkait dan belum terdapat bukti-bukti pelaksanaan dokumen terkait langkah-langkah sesuai rekomendasi , yaitu: a. melakukan penatausahaan aset secara memadai b. menindaklanjuti hasil financial management review quarter 1; menghitung dan menyetor denda keterlambatan kepada pihak ketiga dhi. PT Digital Imaging Geospatial yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan; c. menegur pihak ketiga dhi. Pengurus PLTMH Desa Tuo, Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Lematang, dan Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Tembesi agar segera menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada WWF-Indonesia sesuai dengan ketentuan" 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
143 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: E. lebih cermat dalam menyusun isi perjanian Grant Agreement GP-SCPP dan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai langkah-langkah penyelesaian kegiatan yang tidak sesuai dengan target termasuk kegiatan yang akan diluncurkan kembali di tahun berikutnya; Akan terus memonitor kontribusi mitra Swisscontact, termasuk menegur Swisscontact Indonesia 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
144 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: F. lebih cermat dalam menyusun isi perjanian Grant Agreement GP-SCPP dan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai langkah-langkah penyelesaian kegiatan yang tidak sesuai dengan target termasuk kegiatan yang akan diluncurkan kembali di tahun berikutnya MCAI akan terus memonitor progress secara rutin melalui reviu laporan progress dan monitoring lapangan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
145 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: G. Menegur Swisscontact-Indonesia untuk: 1. menjalankan kegiatan pelatihan sesuai dengan SOP Sekolah Lapang Petani Kakao; dan MCAI melakukan pertemuan bersama pihak Swisscontact untuk membahas SOP sekolah lapangan dan kontrak PT Kaltrendo 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
146 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: G. Menegur Swisscontact-Indonesia untuk: 2. menghitung dan menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan menegur pihak rekanan dhi. PT Kaltrendo untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. MCAI akan melakukan pertemuan bersama pihak Swisscontact untuk membahas SOP sekolah lapangan dan kontrak PT Kaltrendo 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
147 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: H. memerintahkan Konsorsium Hivos untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan deliverables schedule yang telah ditetapkan dalam perjanjian; MCAI akan terus memonitor progress secara rutin melalui reviu laporan progress dan monitoring lapangan, 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
148 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: I. mengkaji dan merumuskan mekanisme yang lebih detail terkait pengeluaran kegiatan Hibah Green Knowledge dengan mempertimbangkan standar biaya yang berlaku pada Universitas yang berstatus Satuan Kerja MCAI akan mengkaji keseragaman standar biaya yang digunakan Universitas untuk kegiatan Hibah Green Knowledge 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
149 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: J. memerintahkan Risk and Audit Director untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan GK Petuah Tahun 2015-2016 khususnya terkait biaya konsultan untuk seluruh anggota konsorsium serta melaporkan hasilnya kepada BPK Melakukan pemeriksaan kegiatan GK Petuah terkait biaya konsultan dan menindaklanjuti dengan mengundang wakil rektor Universitas Jambi dan Nusa Cendana untuk membahas mekanisme pengelolaan proyek dan standar honorarium Konsorsium Petuah. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
150 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA agar kedepan supaya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pengelolaan hibah EGSLP didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib dan memadai. Draft Kajian EGSLP (Penjelasan dalam Penutupan/Penyelesaian Program). EGSLP sudah closing bulan Juni 2015, (MoU yang ditandatangani tahun 2007, Program EGSLP seharusnya telah selesai pada Bulan Juni 2014, karena adanya keterlambatan dimulainya program dan kendala di lapangan, maka penyelesaian program diperpanjang sampai dengan Bulan Juni 2015) Catatan: a. Draft Kajian sebagai dokumen TL belum memenuhi rekomendasi terkait instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas b. Belum ada instruksi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA agar kedepannya supaya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pengelolaan hibah didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib dan memadai.(Memo B.002/M.PPN/lUlKU.05.01/03/2017 dari Menteri PPN perihal Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK alas Pengelolaan Hibah Luar Negeri, tidak termasuk instruksi rekomendasi ini) 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
151 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk menguji kebenaran pelaksanaan kegiatan ICCTF dan melaporkan hasilnya ke BPK a. Inspektorat Utama melalui IBAU telah menetapkan tim reviu untuk menguji kebenaran pelaksanaan kegiatan ICCTF (ST. 113/I.01.ST/03/2017 b. Disposisi Irtama No. 0376 tanggal 27 Maret 2017 tentang rencana TL LHP Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan HLN. Dan disposisi IBAU No. 472 tanggal 29 Maret 2017 tentang rencana TL LHP BPK atas pengelolaan HLN. c. Surat Tugas Inspektur Bidang Administrasi Umum No. 113/I.01/ST/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 untuk melakukan reviu/uji kebenaran atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi (Honor Narasumber dan Moderator) kegiatan Satuan Kerja ICCTF Tahun Anggaran 2015. d. Telah terbit LHR No.03/I.01.LHR/05/2017 tanggal 16 Mei 2017. LHR menyatakan kesimpulan terdapat perbedaan perhitungan menurut BPK-RI dengan hasil reviu inspektorat atas uji kebenaran dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp88.650.000,00 (Rp101.250.000,00 - Rp 12.600.000,00). e. Berita Acara Pembahasan/Klarifikasi Hasil Reviu atas Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi Kegiatan Satker ICCTF TA 2015 f. Bukti SSBP Pengembalian Belanja sebesar Rp11.320.000,00 (Rp12.600.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp1.280.000) Catatan: Dalam LHR belum terdapat analisis lengkap/mendalam terkait perbandingan antara temuan BPK sebesar Rp101.250.000,00 dengan reviu Itama yang menjadi hanya sebesar Rp12.600.000,00." 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
152 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi untuk memerintahkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menatausahakan dokumen pengelolaan hibah secara tertib, tepat waktu, dan melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengelolaan hibah sesuai ketentuan yang berlaku Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi untuk memerintahkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan pengelolaan hibah sesuai Rekomendasi BPK. Namun demikian, belum terdapat dokumen menunjukkan bahwa pelaporan hibah telah sesuai periodesasi, selain itu dalam pemeriksaan LK Tahun 2016 masih ditemukan bahwa pengesahan hibah Prisma, SPP, MAMPU, KSI, ICCTF masih belum sesuai periodisasi LK dan pada hibah MAMPU, prisma, dan KSI sebagian belum disahkan Catatan: Belum terdapat perintah atau instruksi dari Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi untuk memerintahkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan pengelolaan hibah sesuai Rekomendasi BPK dan belum terdapat dokumen menunjukkan bahwa pelaporan hibah telah sesuai periodesasi 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
153 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Berkoordinasi dengan pihak pemberi hibah untuk menambahkan informasi yang lebih detail atas barang/jasa atas hibah EGSLP, MAMPU, SPP, KSI, dan PRISMA yang akan diserahterimakan kepada Kementerian PPN/Bappenas; dan Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur Utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar berkoordinasi dengan pihak pemberi hibah untuk menambahkan informasi yang lebih detail atas barang/jasa atas hibah EGSLP, MAMPU, SPP, KSI, dan PRISMA yang akan diserahterimakan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun demikian, belum terdapat dokumen tindak lanjut berupa koordinasi dengan pihak pemberi hibah EGSLP, MAMPU, SPP, KSI, dan PRISMA. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
154 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan: Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkordinasi dengan Pemerintah Kanada (CIDA) untuk menginventarisir kegiatan hibah EGSLP serta melaksanakan serah terima hibah EGSLP sesuai ketentuan yang berlaku; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar memerintahkan Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkordinasi dengan Pemerintah Kanada (CIDA) untuk menginventarisir kegiatan hibah EGSLP serta melaksanakan serah terima hibah EGSLP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa telah terdapat koordinasi antara Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA dengan Pemerintah Kanada (CIDA) dalam menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
155 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkordinasi dengan DFAT untuk menginventarisir kegiatan hibah MAMPU, PRISMA, dan KSI serta melaksanakan serah terima hibah sesuai ketentuan yang berlaku; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkordinasi dengan DFAT untuk menginventarisir kegiatan hibah MAMPU, PRISMA, dan KSI serta melaksanakan serah terima hibah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa telah terdapat koordinasi antara Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan DFAT dalam menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
156 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial untuk berkordinasi dengan Pemerintah Jerman (GIZ) dalam menginventarisir kegiatan hibah SPP serta melaksanakan serah terima hibah SPP sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial untuk berkordinasi dengan Pemerintah Jerman (GIZ) dalam menginventarisir kegiatan hibah SPP serta melaksanakan serah terima hibah SPP sesuai ketentuan yang berlaku.Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa telah terdapat koordinasi antara Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial untuk berkordinasi dengan Pemerintah Jerman (GIZ) dalam menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
157 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan : Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA memerintahkan Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang EGSLP Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikanDeputi Bidang Kemaritiman dan SDA memerintahkan Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang EGSLP." 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
158 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan agar: 1. Segera melakukan pengesahan atas pengembalian dana Hibah UNICEF sebesar Rp630.703.719,00; Telah dilakukan pengesahan atas pengembalian dana Hibah UNICEF sebesar Rp1.227.023.746,00 sesuai dengan SP4HL Nomor 161400506560002 tanggal 31 Desember 2016. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
159 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan agar: 2. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban serah terima realisasi hibah UNICEF melalui mekanisme direct cash transfer monitoring telah sesuai ketentuan dan didukung bukti-bukti yang memadai. Selanjutnya, memproses pencatatannya di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan bukti-bukti pengesahan tersebut. Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan agar berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang EGSLP. Namun demikian, belum terdapat dokumen yang menunjukkan koordinasi terkait mekanisme direct cash transfer monitoring telah sesuai ketentuan dan proses pencatatannya Bappenas dengan antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
160 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk: 1. Bersama-sama dengan UNDP segera menyelesaikan serah terima aset dan melaporkan penutupan rekening kegiatan hibah PcDP di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan didukung bukti-bukti yang memadai; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk bersama-sama dengan UNDP segera menyelesaikan serah terima aset dan melaporkan penutupan rekening kegiatan hibah PcDP di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan didukung bukti-bukti yang memadai. Namun demikian, belum terdapat dokumen resmi serah terima aset dan penutupan rekening dari pihak UNDP dn Kementerian PPN/Bappenas atas kegiatan hibah PcDP di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan didukung bukti-bukti yang memadai 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
161 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk: 2. memerintahkan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan dan Kepala Biro Umum untuk segera melakukan serah terima barang kegiatan PcDP terkait proses pencatatan Aset di SIMAK BMN maupun penerushibahan barang ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untukmemerintahkan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan dan Kepala Biro Umum untuk segera melakukan serah terima barang kegiatan PcDP terkait proses pencatatan Aset di SIMAK BMN maupun penerushibahan barang ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun demikian belum terdapat serah terima barang kegiatan PcDP maupun penerushibahan barang. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
162 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk: memerintahkan Direktur Otonomi Daerah dan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untu kmemerintahkan memerintahkan Direktur Otonomi Daerah dan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang. Namun demikian belum terdapat serah terima barang kegiatan PcDP maupun penerushibahan barang. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
163 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Memerintahkan Direktur Eksekutif ICCTF segera mengesahkan pengeluaran belanja senilai Rp6.737.121.044,09 Kementerian PPN/Bappenas telah menyerahkan dokumen pengesahan pengeluaran belanja proyek hibah ICCTF melalui SPHL tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut : 1. Nomor 161400505500001 senilai 49.940.000; 2. Nomor 161400000000050 senilai 288.313.421; 3. Nomor 161400506270001 senilai 2.028.773.907; 4. Nomor 161400506270002 senilai 4.035.425.237; dan 5. Nomor 161400506270003 senilai 1,927,372.274 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
164 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hibah MCC termasuk dana persiapan hibah MCC melalui dana 609(g) sesuai mekanisme APBN, yaitu melalui penerbitan SPHL untuk hibah uang untuk kegiatan dan/atau Berita Acara Serah Terima untuk hibah barang/jasa Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor: B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan untuk Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hibah MCC termasuk dana persiapan hibah MCC melalui dana 609(g) sesuai mekanisme APBN, yaitu melalui penerbitan SPHL untuk hibah uang untuk kegiatan dan/atau Berita Acara Serah Terima untuk hibah barang/jasa. Namun demikian, belum terdapat bukti bahwa dana hibah 609(g) telah dipertanggungjawabkan melalui penerbitan SPHL yang menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mengesahkan belanja hibah 609g 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
165 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar: A. Memerintahkan Direktur pada Direktorat Kehutanan dan Konservasi SDA Bappenas, Direktorat Otonomi Daerah, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktorat Kemiskinan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi sehingga progres pencapaian tujuan hibah dapat dipantau. 1. Dokumen tindak lanjut berupa nota dinas dari Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi debagai PIC proyek Hibah PCDP, belum terdapat dokumen tindak lanjut dari proyek hibah lainnya. 2. Dokumen tindak lanjut dari proyek Hibah PCDP berupa nota dinas belum disertai laporan hasil monitoring dan evaluasi sehingga progres pencapaian tujuan hibah dapat dipantau. Belum terdapat dokumen dari EGLSP, PRISMA dan AIPD sesuai rekomendasi 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
166 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dalam monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan hibah di Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan dokumen sbb: 1. Disposisi Irtama untuk melakukan TL di IU 2. Disposisi IBAU melakukan TL 3. Undangan Rapat TL Hibah 4. Nota Dinas Penyampaian Konsep Rencana TL Monev dan Pengawasan 5. Notulen Rapat 6. Daftar Hadir 7. Rencana Aksi Monev dan Pengawasan Pengelolaan Hibah 8. Permintaan Informasi Hibah 9. Inventarisasi Hibah Semester II-2017 Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yaitu dalam rangka Meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dalam monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan hibah di Kementerian PPN/Bappenas 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
167 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK RI merekomendasikan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: A. Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan hibah langsung sehingga seluruh hibah langsung pada Kementerian PN/Bappenas terlaporkan; dan Catatan: Belum terdapat SOP pengelolaan hibah langsung sehingga seluruh hibah langsung pada Kementerian PN/Bappenas terlaporkan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
168 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK RI merekomendasikan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: B. Mengajukan pengesahan hibah langsung kas dan/atau barang/jasa sesuai periodisasi hibah Belum terdapat dokumen pengajuan pengesahan hibah langsung kas dan/atau barang/jasa pada Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan diajukan sesuai periodisasi hibah 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
169 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, Kepala Biro Umum, Plt. Kepala Bagian Urdal, PPK P2SPAB, dan Pokja IV ULP/Panita Pengadaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift Gedung Bappenas Pada Memo Instruksi Sesmen Nomor 923/Ses.M/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 menginstruksikan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, Kepala Biro Umum, Plt. Kepala Bagian Urdal, PPK P2SPAB, dan Pokja IV ULP/Panita Pengadaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift Gedung Bappenas" 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
170 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Memerintahkan penyerahan barang dhi. PT Pinang Ranti Perdana untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku serta menyetorkan sejumlah uang Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Bappenas sebagai pengganti klaim pencairan garansi bank; Catatan: Dokumen TL belum lengkap yaitu: 1.Bukti pelaksanaan penyelesaian pekerjaan 2.Bukti penambahan nilai jaminan 3.Bukti setoran ke Kas Negara 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
171 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan sesuai klausul kontrak perjanjian dan menyetorkan ke kas negara. Catatan: Belum ada bukti pengenaan denda dan setoran ke Kas Negara 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
172 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Settama Bappenas agar: 1. Meminta kepada pihak PT Bakrie Swasakti Utama untuk melaksanakan renovasi dan rehabilitasi sesuai perjanjian BOT. Memorandum Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.925/Ses.M/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016. Pada Memo Instruksi Sesmen menginstruksikan kepada Biro Umum dan Biro Hukum untuk Meminta kepada pihak PT Bakrie Swasakti Utama untuk melaksanakan renovasi dan rehabilitasi sesuai perjanjian BOT 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
173 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Settama Bappenas agar: 2. Mengajukan revisi perjanjian BOT atas perubahan kondisi yang berdampak terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Belum disertai: 1.Daftar hadir rapat 2.Notulensi hasil rapat 3.Perjanjian yang telah direvisi sesuai dengn TL HP Tim BPK Catatan belum terdapat perjanjian yang telah direvisi sesuai dengan TL HP Tim BPK 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
174 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama BAPPENAS agar mengajukan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai dasar penetapan penerimaan penyelenggaraan TPA sebagai dasar Penetapan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan TPA bukan termasuk penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai UU No. 20 Tahun 1997. Sejak tanggal 24 Mei 2006 tanggung jawab pengelolaan Unit Pelayanan Penyelenggaraan (UPP) TPA oleh koperasi Bappenas sesuai Perjanjian No. 001/PKS-TPA/05/2006 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
175 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar mengintruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : A.memberikan sanksi kepada PPK DM III yang lalai dalam menguji dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan BPP DM III yang lalai dalam melaksanakan pembayaran; B.mengintruksikan Kepala Biro Umum agar memerintahkan bagian verifikasi melakukan pencatatan dan selalu mengumumkan apabila terjadi kegiatan maintenace pada SIMBAR. 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran No. 1092/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Surat Sanksi dari Sesmen ke Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III TA 2017 No. 1093/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 4.Surat Sanksi dari Sesmen ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Dukungan Manajemen III TA 2017 No. 1094/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
176 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : A.memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam menyusun HPS sehingga tidak memperoleh harga yang kompetitif dan menguntungkan negara; B.menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP Penyusunan dan Penetapan HPS. 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1095/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Surat Sanksi dari Sesmen ke Pejabat Pembuat Komitmen P2SPAB TA 2017 No. 1096/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
177 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database belum sepenuhnya didukung perencanaan yang memadai Tim Anggaran belum menilai seluruh usulan kegiatan, proses penilaian usulan kegiatan tidak didukung dokumen indikator output dan outcomes, dan hasil penilaiannya tidak didukung dengan berita acara hasil penilaian Biro Renortala untuk melakukan penilaian usulan kegiatan dari direktorat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.KEP.024/Ses/07/2003 tentang pedoman penilaian usulan kegiatan pembangunan kantor kantor Menteri PPN/Bappenas atau melakukan perubahan ketentuan pedoman penilaian usulan kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan waktu yang dimiliki oleh Bappenas Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan beberapa dokumen antara lain 1. Draft Revisi atas Permen PPN NO 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran 2. Juklak Ses No 1 Tahun 2014 3. Draft revisi Juklak ses No 1 Tahun 2014 4. Laporan Reviu RKA KL 2016 5. Catatan hasil reviu Deputi Bid Ekonomi dan Deputi Bid Kemiskinan 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
178 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan TOR tidak sesuai dengan kerangka yang diatur dalam peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.08/M.PPN/12/2006 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di Bappenas Penanggung jawab kegiatan untuk melakukan reviu terhadap usulan kegatan yang disampaikan oleh direktorat sebelum disampaikan ke Biro Renortala dan agar Tim Anggaran lebih teliti dalam melakukan penilaian TOR sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.08/M.PPN/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB dari salah satu UKE-II di Kedeputian KKUKM dan Kedeputian Bidang Ekonomi yang telah diparaf dan ditandatangani. Namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan lembar reviu, sehingga belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
179 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Unit kerja, Biro Renortala, dan Biro Umum melakukan koordinasi dan analisa mengenai keterkaitan beban kerja dengan kebutuhan sumber daya manusia Bappenas telah menyampaikan bukti analisa beban kerja yang dilakukan oleh Biro SDM Tahun 2015. Namun demikian belum ditindaklanjuti dengan diskusi antara Biro SDM dan Unit kerja terkait analisa keterkaitan beban kerja denan sumber daya manusia sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan SDM kedepan, sehingga belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
180 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Unit kerja dan Biro Renortala memperbaiki proses perencanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan Notulensi dan absensi koordinasi penyusunan Juklak Ses 01/2012 dan Undangan dan Notulensi rapat koordinasi revisi Permen No 1 2012 pada tanggal 10 November 2015. Belum terdapat bukti hasil perbaikan proses perencanaan 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
181 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Penanggung jawab kegiatan lebih memperhatikan penyusunan KAK yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar disusun sesuai dengan ketentuan Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB yang diparaf dan ditanda-tangani, Laporan Reviu RKA KL IBKK 2016, Catatan Hasil Reviu untuk Kedeputian Bidang Ekonomi dan Kedeputian Bidang Kemiskinan. Atas dokumen tersebut belum terdapat lembar reviu KAK penyusunan KAK terkait, sehingga belum selesai. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
182 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Tim anggaran menjalankan proses penilaian usulan kegiatan dari Direktorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB yang diparaf dan ditanda-tangani, Laporan Reviu RKA KL IBKK 2016, Catatan Hasil Reviu untuk Kedeputian Bidang Ekonomi dan Kedeputian Bidang Kemiskinan. Atas dokumen tersebut. Namun belum terdapat lembar reviu revisi RKAKL terkait 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
183 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Perubahan tema kegiatan kajian tidak didukung persetujuan Tim Anggaran Tim Anggaran untuk melakukan penilaian dan evaluasi usulan kegiatan kajian dan Tim Anggaran untuk memberi persetujuan secara tertulis atas revisi TOR dan RAB yang diajukan oleh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB yang diparaf dan ditanda-tangani, Laporan Reviu RKA KL IBKK 2016, Catatan Hasil Reviu untuk Kedeputian Bidang Ekonomi dan Kedeputian Bidang Kemiskinan, namun belum menyampaikan bukti penelitin dan reviu atas usulan revisi RKA-K/L 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
184 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Sarana penunjang baik secara kelembagaan maupun infrastruktur belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database Penatausahaan dokumen input, proses, dan output kegiatan pada Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM belum berjalan baik Bappenas untuk membentuk suatu unit organisasi yang melaksanakan fungsi administrasi pada unit kerja kedeputian sehingga dapat mendokumentasikan semua output parsial pelaksanaan kegiatan termasuk notulen rapat dan rincian realiasasi biaya pelaksanaan untuk setiap jenis kegiatan Kementerian PPB/Bappenas telah menyampaikan Memorandum PPK Kedeputian Ekonomi terkait penerapan central file. Central File dioptimalkan di masing-masing unit kerja pada sub bagian tata usaha. Pada tahun 2016, Kedeputian Ekonomi menjadi pilot project salah satu kedeputian yang menerapkan central file, namun belum menyampaikan surat resi dari Kemenpan/RB tentang tidak diperbolehkannya pembentukan data center. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
185 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan, kegiatan kajian, koordinasi, monitoring, evaluasi dan database belum sepenuhnya didukung ooleh sarana penunjang berupa Standard Operating Procedure (SOP) Bappenas untuk merevisi SOP yang ada untuk mengatur secara rinci dan jelas tentang muatan minimal dari keluarannya (output) dari kegiatan evaluasi, koordinasi, pemantauan database serta tentang dokumen yang menunjukkan aktivitas pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pembayaran honorarium Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan SOP berupa KepSes No 01/Juklak/SesMen/12/2012. Namun demikian, dalam Kepses tersebut hanya mengatur mengenai pengusulan RKA, KAK dan RAB; penilaian usulan kegiatan dan anggaran; pelaksanaan kegiatan; pencairan dan revisi anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan pengaturan kegiatan kajian dan koordinasi tidak dijelaskan secara khusus. Revisi peraturan terkait masih dalam bentuk draft 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
186 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan, dan database sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan Proses penetapan harga pasar tenaga ahli dan pembayaran jasa konsultan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Panitia pengadaan agar lebih ketat dalam melakukan klarifikasi honor tenaga ahli dengan mensyaratkan bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan untuk meyakini validitas penghasilan yang disebutkan dalam dokumen penawaran; Bukti bahwa pengadaan telah mensyaratkan bukti potong PPh dan bukti pengadaan telah melakukan klarifikasi terhadap bukti tersebut yang berupa Persyaratan dokumen pengadaan dan check list evaluasi kelengkapan pengadaan belum disampaikan, sehingga belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
187 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan, dan database sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan Proses penetapan harga pasar tenaga ahli dan pembayaran jasa konsultan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan PPK dalam melakukan pembayaran kepada pihak konsultan lebih memperhatikan ketentuan dalam kontrak dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung dari biaya yang ditagihkan pihak konsultan Ketentuan kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan terkait syarat-syarat pengajuan SPP Tahun 2015. persyaratan akan pengajuan SPP oleh PPK telah ditetapkan bagian verifikasi, diharapkan pengendalian tersebut akan bisa mencegah PPK tidak mengajukan pembayaran tidak sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan LK 2015 tidak ada temuan terhadap kekurangan berkas tenaga konsultan, dengan demikian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
188 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan output dan laporan pelaksanaan kegiatan kajian/evaluasi dan prakarsa strategis, kegiatan koordinasi, kegiatan pemantauan dan kegiatan penyusunan database tidak sesuai dengan ketentuan Biro Renortala melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan pada tahun berjalan dan mengatur ketentuan tentang batas akhir penyampaian laporan kegiatan dan sanksi jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan dan jika direktorat tidak menyampaikan laporan kemajuan Biro Renortala telah melakukan pemantauan dan laporan kegiatan dari direktorat namun belum didukung dengan bukti-bukti pemantauan tersebut 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
189 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pembayaran honorarium untuk kegiatan koordinasi, pemantauan dan database belum sepenuhnya didasarkan dokumen pendukung yang lengkap berupa daftar hadir dan notulensi rapat kegiatan Bappenas untuk melakukan revisi terhadap Permen No.04 Tahun 2009 tabel 9 untuk mewajibkan notulensi rapat dan daftar hadir sebagai dokumen pendukung dalam pembayaran honorarium. Bappenas telah merevisi Permen No.o4 tahun 2009 dengan Permen No 1 tahun 2012. Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa Permen No. 04 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan terkait bukti pendukung dalam pembayaran adalah ketentuan pada verifikasi SPP yang mensyaratkan notulensi rapat dan daftar hadir untuk pencairan honorarium. Syarat verifikasi telah disampaikan, sehingga tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
190 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pembayaran honorarium untuk kegiatan koordinasi, pemantauan dan database belum sepenuhnya didasarkan dokumen pendukung yang lengkap berupa daftar hadir dan notulensi rapat kegiatan Deputi untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Koordinator kegiatan untuk mendokumentasikan setiap output kegiatan termasuk daftar hadir dan notulen rapat Teguran tidak diberikan secara tertulis, namun diberikan pada saat dilakukan rapat pimpinan kepada pimpinan unit kerja yang bermasalah 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
191 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pembayaran narasumber belum didukung dengan dokumen yang lengkap dan valid serta tidak sesuai dengan standar Pelaksana kegiatan, koordinator kegiatan, dan PPK untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya melengkapi bukti pembayaran kegiatan secara akuntabel dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku Kedeputian Kemiskinan: Hingga saat ini, pendokumentasian bukti-bukti semakin diperhatikan, didokumentasikan dengan lebih baik. 'Memorandum Deputi Bidang Ekonomi Nomor 111/D-IV/08/2011 tanggal 2 Agustus 2011 menyampaikan agar pelaksanaan anggaran lebih memperhatikan SOP dan mendokumentasikan bukti pembayaran. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
192 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses penentuan harga dan pembayaran Tenaga Ahli Individu (Individual Consultant) tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Individu tidak didukung output kegiatan Panitia pengadaan agar lebih cermat dalam melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atas pekerjaan konsultasi Bappenas telah menyampaikan dokumen Permen PPN No 6 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan. Namun Bappenas belum menyampaikan bukti-bukti terkait kecermatan dalam melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pekerjaan konsultansi, sehingga tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
193 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses penentuan harga dan pembayaran Tenaga Ahli Individu (Individual Consultant) tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Individu tidak didukung output kegiatan Sestama Bappenas untuk menegur secara tertulis PPK dan memerintahkan PPK untuk lebih teliti dalam menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan Memorandum No.329/Ses/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Kegiatan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, dan Deputi Bidang Ekonomi pada Kementerian PPN/Bappenas, dinyatakan mengintruksikan kepada PPK Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM TA 2009 dan PPK Kedeputian Bidang Ekonomi TA 2009 agar lebih teliti dalam menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan jasa konsultan 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
194 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses penentuan harga dan pembayaran Tenaga Ahli Individu (Individual Consultant) tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Individu tidak didukung output kegiatan Deputi teknis terkait menegur secara tertulis koordinator dan memerintahkan koordinator pelaksana kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bappenas telah menyampaikan laporan kegiatan dari masing-masing tenaga konsultan terkait, sehingga rekomendasi telah ditindaklanjuti 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
195 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan evaluasi memadai terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database UKE I dan UKE II untuk lebih memperhatikan kewajibannya dalam membuat laporan evaluasi kinerja Kedeputian Bidang Ekonomi dan KKUKM beserta UKE 2 dibawahnya telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Manual book e-performance dan aplikasi e-performance, sehingga tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
196 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan evaluasi memadai terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database Biro Renortala dan IBKK lebih memperhatikan kewajibannya dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Bappenas telah menyampaikan Laporan Evaluasi LKJ UKE I tahun 2015, Laporan Kinerja Kementerian 2015, dan Laporan Reviu LKj Kementerian yang dilakukan di 2015 Laporan Evaluasi dilakukan oleh IBKK. Sedangkan sesuai dengan Juklak No.1 Tahun 2012, Bro Renortala melakukan laporan kinerja sekurang-kurangnya tiga bulan dan tidak ada kewajiban dalam juklak tersebut untuk melakukan evaluasi. Sehingga tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
197 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya mengukur pelaksanaan kinerja kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database a. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum sepenuhnya valid dan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Pelaksana kegiatan, PPK. Biro Umum dan Biro Renortala agar lebih berkoordinasi dalam melakukan penyusunan LAKIP dan laporan pemantauan Kementerian PPN/Bappenas belum menyampaikan LAKIP TA.2015 dan Laporan Pemantauan Kegiatan untuk menunjukkan bahwa sudah tidak terdapat perbedaan jumlah SDM 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
198 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses pengukuran kinerja dan pelaksanaan kegiatan kajian, koordinasi, monitoring, evaluasi dan database belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Biro Renortala agar melakukan koordinasi secara lebih efektif dalam melakukan pengukuran kinerja antara dokumen penetapan kinerja dengan LAKIP dan agar Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM lebih cermat dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan direktorat Kementerian PPN/Bappenas belum menyerahkan dokumen dan TAPKIN dan LAKIP TA.2015 yang menggambarkan sudah tidak terdapat lagi perbedaan kegiatan. Sehingga tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas