Sebaran Temuan Belum TL I.01


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama membuat kebijakan intern untuk pengaturan kembali mekanisme pencatatan dan pelaporan aset tetap dengan mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait Telah Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas, Yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No: PER.004/M.PPN/10/2008 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
2 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama mengadakan pengaturan kembali atas pengelolaan dan atau penatausahaa dokumen sumber pencatatan aset tetap. Sebagai contoh, setiap Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) diwajibkan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen kepemilikan lainnya kepada Biro Umum sebagai dasar pencatatan dan pelaporan aset tetap BAP Barang TA 2006 sudah dilakukan dengan seluruh PPA 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
3 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Melakukan inventarisasi ulang untuk memutakhirkan laporan ofname fisik barang inventaris (LOFBI) Tahun 1999 disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan asset tetap dan kelengkapan serta mutasi yang terjadi Inventarisasi telah dilakukan antara pihak Bappenas dan KPKNL 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
4 2017 Laporan Audit Tujuan Tertentu Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana 1.Melakukan evaluasi/kajian terhadap kebutuhan tenaga PTT, antara lain dengan melakukan analisis kebutuhan PTT untuk seluruh Kementerian PPN/Bappenas. 1)Hasil audit PTT Sarpras sudah selesai 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
5 2017 Laporan Audit Tujuan Tertentu Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana 2.Menginstruksikan kepada para PPK untuk dalam setiap pengadaan PTT selelu mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 1)Hasil audit PTT Sarpras sudah selesai 2)Pemantauan Tindak Lanjut belum dapat dilakukan, karena LHA belum terbit. 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
6 2017 Laporan Hasil Audit Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari S.D 31 Oktober 2017) PPK: 1.Melakukan revisi SPM atas kesalahan MAK tersebut. 2.Meningkatkan pengawasan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan masing-masing MAK belanja. 1.Telah dilakukan revisi SPM atas kesalahan MAK pada tanggal 17 November 2017 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
7 2017 Laporan Hasil Audit Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari S.D 31 Oktober 2017) PPK: 1.Lebih teliti dalam menetapkan besaran tarif honor output kegiatan. 2.Membayarkan kelebihan pembayaran honor senilai Rp8.000.000 ke kas negara Melakukan permintaan dokumen tambahan terkait rekomendasi administrasi 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
8 2017 Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari s.d Oktober 2017) PPK menarik kelebihan pembayaran dan melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan penarikan honor panitia tersebut. 1) Telah dilakukan pengembalian belanja ke Kas Negara senilai Rp975.000. untuk kegiatan Sriwijaya CSR Award pada Dekonsentrasi Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelatihan Aplikasi e-Planning dan e-musrenbang RKP 2016. 2) Melengkapi daftar hadir peserta kegiatan 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
9 2017 Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari s.d Oktober 2017) PPK dan bendahara pengeluaran menelusuri pembayaran honor narasumber tersebut. Telah dilakukan revisi alokasi belanja jasa profesi dan melakukan pertanggungjawaban dan melakukan penyetoran Ke Kas Negara atas Kekurangan PPh 21 atas pembayaran honor narasumber senilai Rp1.215.000 dengan NTPN 5831013GP6VPL0G8 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
10 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama membuat kebijakan intern mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan dan pemantauan atas pembayaran dan/atau penyetoran angsuran ganti rugi tanah. Pada tahun 2011 angsuran tanah sawangan telah dilunasi seluruhnya. 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC