Sebaran Temuan Belum TL ADMIN


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Melakukan penilaian kembali semua aset tetap yang memiliki dan/atau dikuasai Kementerian Negara PPN/Bappenas, sesuai dengan nilai wajar, baik menggunakan harga perolehan jika aset tetap yang dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca, harga pasar, maupun harga taksiran yang wajar. Kementerian PPN/Bappenas telah menginventarisasi pegawai yang belum melunasi angsuran tanah. Pada tahun 2011 angsuran tanah sawangan telah dilunasi seluruhnya 2018-10-08 ADMIN
2 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pimpinan Bappenas terhadap pelaksanaan SABMN dan memberikan sanksi yang tegas terhadap unit-unit kerja yang lalai atau kurang tertib dalam pencatatan dan pelaporan asset tetap Pengendalian dan pengawasan terhadap SABMN telah memadai sehingga nilai BMN dalam LBMN sudah sesuai dengan yang tercantum pada Laporan Keuangan 2018-10-08 ADMIN
3 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Menyelenggarakan administrasi pencatatan dan pelaporan atas penjualan angsuran tanah, sehingga dapat memonitor perkembangannya dan dapat menyajiakannya dalam laporan keuangan secara akurat Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menginventarisasi pegawai yang belum melunasi cicilan penjualan angsuran dan menyampaikan surat teguran kepada pegawai/pensiunan Bappenas agar segera melunasi angsuran tanah. 2018-10-08 ADMIN
4 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Menginstruksikan petugas SAI untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi secara berkala dengan KPPN terkait perkembangan pembayaran ganti rugi tanah Sampai dengan 31 Desember 2008 sisa pegawai yang melunasi cicilan tinggal 39 orang. Terhadap pegawai yang terlambat membayar angsuran sudah dikenakan sanksi denda 2018-10-08 ADMIN
5 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk melakukan peringatan dan teguran secara tertulis kepada pegawai yang lalai atau belum pernah melakukan pembayaran ganti rugi / penjualan angsuran tanah Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 2018-10-08 ADMIN
6 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Memantau dan mengawasi pembayaran dan penyetoran angsuran pegawai dan memberlakukan sanksi denda kepada pegawai yang lalai membayar angsuran Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menginventarisasi pegawai yang belum melunasi cicilan penjualan angsuran dan menyampaikan surat teguran kepada pegawai/pensiunan Bappenas agar segera melunasi angsuran tanah. Sampai dengan 31 Desember 2008 sisa pegawai yang melunasi cicilan tinggal 39 orang. Terhadap pegawai yang terlambat membayar angsuran sudah dikenakan sanksi denda. 2018-10-08 ADMIN
7 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Melakukan upaya terbaik untuk merevisi Perjanjian BOT dengan PT Bakrie Swasakti Utama yang lebih menguntungkan Negara Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT No.4300/SES/09/2004 menyatakan bahwa di samping uang setoran ke Pemerintah sebesar Rp245.917.200,00 per tahun dengan eskalasi 10% per 3 (tiga) tahun, sejak tahu 2006 Pemerintah juga menerima manfaat yang apabila dikonversikan ke dalam satuan uang sebesar Rp5.085.000.000,00 2018-10-08 ADMIN
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
8 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Menata kembali mekanisme penerimaan dan pegguaan dana hibah melaui mekanisme APBN dan mencatat serta melaporkannya dalam Laporan Keuangan Kemeterian Negara PPN/Bappenas Menindaklajuti temuan tersebut, Bappenas telah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk memasukkan dana Hibah dalam DIPA. Setelah beberapa kali pembahasan, dana Hibah telah seluruhnya masuk dalam DIPA 2007 revisi 30 November 2007 2018-10-08 ADMIN
9 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Menarik kembali kendaraan yang masih dalam penguasaaan mantan pejabat yang telah pensiun untuk dipergunakan bagi operasioal kantor dan apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mengembalikan kendaraan tersebut, supaya dilaporkan kepada aparat penegak hukum Bappenas telah mengirimkan surat kepada para pensiunan yang menindaklanjuti dengan mengembalikan kendaraan tersebut kepada Bappenas. Kedua pihak telah melakukan penandatanganan BAST Kembali Kendaraan Dinas. 2018-10-08 ADMIN
10 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Membuat kesepakatan dengan koperasi Bappenas mengenai penetapan dan pengenaan biaya sewa Telah dibuat Surat kesanggupan sewa ruangan dengan koperasi Bappenas. Harga sewa sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Posisi per Juni 2011 telah buat kesepakatan dengan koperasi Bappenas mengenai biaya sewa yaitu dengan adanya memorandum Kepala Biro Umum dan Kepala Koperasi Perencana tanggal 27 Februari 2008 dan sejak saat itu telah dikenakan biaya sewa koperasi 2018-10-08 ADMIN
11 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Menyusun suatu sistem pengendalian intern secara menyeluruh sehingga pelaporan dana-dana hibah yang diterima Bappenas, dapat dilaporkan dan dicatat secara transparan pada LK Bappenas a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No : 2 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas. b. 80% penyerapan realisasi hibah pada tujuh Direktorat di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan isi perjanjian hibah dengan pihak donor. c. Kementerian Negara PPN/ Bappenas akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan departemen Keuangan perihal perlakukan akuntansi terhadap hibah masing-masing donor punya karakter sendiri-sendiri d. Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menerbitkan Peraturan Menteri negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian Negara PPN/Bappenas 2018-10-08 ADMIN
12 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Bappenas lebih memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bappenas Saat ini seluruh sertifikat tanah atas nama Kementerian Negara telah selesai. Pada masa mendatang akan menjadi perhatian Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. 2018-10-08 ADMIN
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC