Data Temuan SPI

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 3. Peralatan dan mesin sebesar Rp5.250.976.817,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Memerintahkan Sekretaris Menteri menegur secara tertulis Kepala Biro Umum yang tidak melaksanakan penatausahaan atas BMN yang dimilikinya secara memadai dan juga agar segera melakukan inventarisasi dan pengidentifikasian peralatan dan mesin dengan labelisasi dan Daftar Barang Ruangan, serta menelusuri selisih pencatan Peralatan dan Mesin selain angkutan darat bermotor senilai Rp5.250.976.817 Catatan Selisih pencatatan aset peralatan dan mesin senilai Rp1.190.365.333,00 belum dapat dijelaskan. Masih menunggu penyelesaian pelaksanaan inventarisasi ruangan. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai Melakukan pengidentifikasian serta penelusuran atas selisih absolut aset tetap peralatan dan mesin selain alat angkutan darat bermotor sebesar Rp2.199,44 juta. Catatan PMK No 96 Tahun 2007 mengatur bahwa untuk melengkapi penghapusan BMN disertakan surat keterangan hasil audit dan penjelasan mengenai selisih belum ada/belum tuntas. Masih menunggu penyelesaian pelaksanaan inventarisasi ruangan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 2. Kementerian PPN/Bappenas Belum Memiliki Sertifikat Tanah Sesuai Dengan Kondisi yang Sebenarnya Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar melakukan langkah-langkah penertiban dengan penerbitan sertifikat tanah yang sesuai dengan keadaan nyata kepemilikan dengan kondisi terkini a. Hasil Perbandingan Luasan Tanah HP dikurangi HM dan SK Golongan III (Daftar Tanah Hasil Inventarisasi Kementerian PPN/Bappenas); dan b. Surat Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas No.0063/SES/01/2017 pada tanggal 5 Januari 2017 perihal permohonan masukan/arahan/klarifikasi atas hasil inventarisasi. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 2. Terdapat Kesalahan Penganggaran Atas Kegiatan Belanja Modal Yang Dianggarkan Dalam Belanja Barang Dan Jasa Sebesar Rp1.562.858.050,00 Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait agar meningkatkan pengawasan dalam mengklasifikasi anggaran menurut jenis belanja sesuai ketentuan; dan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengklasifikasikan anggaran menurut jenis belanja sesuai ketentuan. Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. Namun implementasi atas memo kepada PPK belum disampaikan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 2. Terdapat Kesalahan Penganggaran Atas Kegiatan Belanja Modal Yang Dianggarkan Dalam Belanja Barang Dan Jasa Sebesar Rp1.562.858.050,00 Menginstruksikan kepada Bagian Verifikasi Anggaran agar meningkatkan pengendalian terkait klasifikasi anggaran sesuai jenis belanja. Penyampaian dokumen tambahan : 1) Memorandum Kepala Renortala Nomor: 350/B.04/09/2015 perihal Undangan penelitian RKA-KL 2015 tanggal 23 September 2014. 2) Surat Tugas Kepala Renortala Nomor 144/ST/b.04/09/2014 perihal penelitian RKA-KL, TOR, dan RAB. 3) Surat Tugas Inpektur Utama Nomor ST-213/IU/09/2014 untuk melaksanakan Reviu RKA Kementerian PPN/Bappenas TA 2015. Namun implementasi atas memo Sesmen kepada Kepala Bagian Verifikasi Anggaran belum disampaikan." 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 3. Terdapat Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp32.622.200,00 Yang Dilakukan Oleh Satker Penerima Dana Dekonsentrasi Yang Anggarannya Belum Dicantumkan Di Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Menginstruksikan kepada Sekretariat Pengelola Dekonsentrasi agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam bidang administrasi maupun bidang pengawasan terutama dalam hal Koordinasi dengan pelaksana di daerah terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana dekonsentrasi melalui kegiatan asistensi dan bimbingan teknis penyusunan RKAK/L dan penyusunan laporan keuangan; dan Telah terdapat Surat Tugas Nomor 219/ST/SES/09/2014 tanggal 22 September 2014 dalam rangka penyelenggaraan Rapat Teknis II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di Hotel Harris Kuta Beach Bali tanggal 24-27 September 2014 yang diikuti oleh pejabat/staff di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Sesuai dengan temuan, hal tersebut belum sepenuhnya menunjukkan optimalisasi Sekretariat Pengelola Dana Dekonsentrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam bidang administrasi maupun bidang pengawasan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 3. Terdapat Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp32.622.200,00 Yang Dilakukan Oleh Satker Penerima Dana Dekonsentrasi Yang Anggarannya Belum Dicantumkan Di Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi dengan daerah untuk memperbaiki alokasi pembiayaan dan penganggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dana dekonsentrasi Satker Bappeda Provinsi Sumatera Utara agar meningkatkan pengawasan dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi. belum ada jawaban dari Bappeda Sumatera Utara 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 4. Pembayaran Atas Kegiatan Paket Meeting sebesar Rp1.045.165.000,00 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Secara Memadai Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas untuk Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan; dan Namun, implementasi yaitu langkah-langkah yang dilakukan terkait pengendalian dan pengawasan atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan dokumen tambahan yang disampaikan tidak sesuai (tidak mendukung bahwa ruang rapat penuh) 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
9 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 5. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri belum sepenuhnya dilampiri dengan bukti-bukti yang memadai Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas untuk: Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan ketentuan biaya/tarif untuk kegiatan perjalanan dinas dhi. kunjungan ke lapangan (dari Provinsi ke Kabupaten/Kota); dan Bukti pendukung yang belum diperoleh tentang inventarisasi permasalahan yang ada, tingkat signifikansi dan solusi yang dilakukan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
10 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 6. Pengelolaan Barang Persediaan Kementerian PPN/Bappenas Belum Tertib Menginstruksikan kepada pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja agar meningkatkan pengendalian terkait pengelolaan barang persediaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan penyeragaman satuan barang persediaan; dan Belum terdapat dokumen yang menunjukkan terdapat penyeragaman barang persediaan sampai dengan unit terkecil 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
11 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 1. Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia supaya segera menyusun draft peraturan terkait tunjangan prestasi untuk disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Belum ada bukti bahwa draft peraturan terkait tunjangan prestasi telah disusun dan disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, sehingga TL Belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
12 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 1. Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai menyempurnakan aplikasi presensi dengan menambahkan keterangan nomor bukti dokumen atas ketidakhadiran. Dalam Semester I Tahun 2016 Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan dokumen berupa screenshot aplikasi presensi yang menunjukkan perbaikan/penyempurnaan aplikasi persensi dengan menambahkan keterangan dan nomor bukti 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
13 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 1. Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai melakukan pembinaan terhadap PIC program presensi pegawai Namun tidak disertai bukti bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap PIC program presensi pegawai, seperti notulensi pengarahan/coaching dari pimpinan. Selain itu, belum ada bukti hasil evaluasi buku kendali UKE. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
14 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 2. Terdapat Kesalahan Penganggaran atas Kegiatan Belanja Modal Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menyusun dan menetapkan prosedur koordinasi antara unit pelaksana kegiatan, PPK, dan Biro Renortala dalam menyesuaikan anggaran yang sumbernya dari dana hibah Luar Negeri dengan DIPA dalam hal penggunaan belanja. Namun, pengaturan terkait penganggaran belanja yang berasal dari hibah belum ada. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
15 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Mekanisme Penganggaran dan Belanja yang Bersumber dari Hibah MCC Belum Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan: Majelis Wali Amanat MCC untuk menginstruksikan Direktur Eksekutif supaya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Namun belum ada bukti bahwa Direktur Eksekutif telah menjalankan tugas dan wewenangnya berupa teguran dari Sestama kepada Direktur Eksekutif untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
16 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Mekanisme Penganggaran dan Belanja yang Bersumber dari Hibah MCC Belum Memadai KPA dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Namun belum ada bukti bahwa KPA dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC telah menjalankan tugas dan wewenangnya berupa teguran dari Sestama/Direktur Eksekutif kepada KPA dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
17 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Mekanisme Penganggaran dan Belanja yang Bersumber dari Hibah MCC Belum Memadai KPA Satker Pengelola Hibah MCC supaya menyusun dan menetapkan prosedur koordinasi antara UPP dengan Unit Pendukung KPA dan Biro Renortala untuk menyesuaikan penganggaran Hibah MCC dengan DIPA dalam hal penggunaan akun belanja Prosedur koordinasi antara UPP dengan Unit Pendukung KPA dan Biro Renortala untuk menyesuaikan penganggaran Hibah MCC dengan DIPA dalam hal penggunaan akun belanja belum disusun dan ditetapkan, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
18 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 7. Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya menyusun dan mengusulkan pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang Kementerian PPN/Bappenas belum menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagai keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang karena masih dalam bentuk konsep/draft dan belum ditetapkan dengan keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Pengguna Barang 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
19 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Pengelolaan Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk: 1) menetapkan pedoman pengelolaan hibah yang mengatur secara rinci dan detail atas proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;" Pedoman belum mengatur pengelolaan hibah secara rinci dan detail atas proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
20 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Pengelolaan Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Belum Sepenuhnya Memadai Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyajikan LK terkait hibah langsung sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan. Belum ada dokumen yang menyatakan bahwa penyajian LK terkait hibah langsung belum sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
21 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Pengelolaan Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Belum Sepenuhnya Memadai Memerintahkan Deputi selaku penanggungjawab hibah agar memberikan teguran kepada pengelola hibah di unit kerja masing-masing untuk lebih tertib mengelola hibah langsung dan mengajukan revisi DIPA serta pengajuan pengesahan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;" Belum semua pengelola hibah mendapat surat teguran 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
22 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Pengelolaan Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Belum Sepenuhnya Memadai Menentukan jadwal konfirmasi secara berkala terkait penerimaan hibah langsung dengan pemberi Hibah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) serta sesuai ketentuan dalam pengelolaan hibah; Belum ada penentuan jadwal konfirmasi secara berkala terkait penerimaan hibah langsung dengan pemberi Hibah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
23 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Pengelolaan Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Belum Sepenuhnya Memadai Memberikan informasi secara memadai kepada Bagian Keuangan terkait pengelolaan hibah langsung pada kedeputian yang menjadi tanggung jawabnya. Konfirmasi masih dalam bentuk draft sehingga tidak diketahui apakah konfirmasi sudah dilakukan 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
24 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 3. Pengelolaan Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Tidak Tertib BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar: a. mengelola belanja pengadaan BBM/BBK secara tertib dan menyusun mekanisme penggunaan/pengelolaan BBM/BBK; Belum Sesuai Rekomendasi 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
25 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 3. Pengelolaan Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Tidak Tertib Menegur Kabag Urdal agar meningkatkan pengawasan penggunaan BBM/BBK dan memastikan bahwa BBM/BBK telah dimanfaatkan sesuai peruntukan. Laporan penggunaan RFID Sudah ada, ND terkait pengalihan penggunaan voucher ke RFID juga sudah ada, namun belum didukung dengan bukti pengalihan dari PT Pertamina Retail, daftar penerima operasional BBM/BBK, dan bukti fisik kartu BBM/BBK sehingga belum dapat diyakini apakah pemanfaatan BBM/BBK sesuai peruntukannya. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
26 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 4. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menertibkan pengelolaan aset Kementerian PPN/Bappenas dengan melakukan inventarisasi atas seluruh aset dan bukti kepemilikannya untuk selanjutnya melakukan pemutakhiran atas informasi aset dalam SIMAK BMN sesuai hasil pelaksanaan inventarisasi. Namun, laporan hasil pelaksanaan inventarisasi belum disetujui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemutakhirannya dalam SIMAK BMN belum ada 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
27 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 3. Pembayaran Narasumber atas Kegiatan Pembinaan Pegawai di PPK Dukungan Manajemen II Tahun 2015 Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp133.200.000,00 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM karena ketidakcermatannya dalam menguji SPP beserta dokumen pendukung; Belum dikenai sanksi (masih berupa draft) 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
28 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 3. Pembayaran Narasumber atas Kegiatan Pembinaan Pegawai di PPK Dukungan Manajemen II Tahun 2015 Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp133.200.000,00 Memberikan sanksi sesuai kepada PPK DM 2 karena ketidakcermatannya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Draft Surat teguran dari Setmen PPN/Sestama Bappenas kpd PPK DM II 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
29 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 4. Pelaksanaan Empat Pekerjaan pada PPK P2SPAB Tidak Sesuai Ketentuan BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK P2SPAB, konsultan pengawas, tenaga ahli pengawas, tenaga pengawas lapangan, serta masing-masing Panitia Penerima Hasil Pekerjan karena ketidakcermatannya dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan; Belum semua pihak terkait diberikan sanksi; (dokumen poin b masih berupa draft). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
30 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Penganggaran Hibah Millenium Chalengge Corporation (MCC) dan Pengajuan Atas Pengesahan Pendapatan Hibah MCC Sampai Dengan Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan KPA untuk: A. Menyusun perencanaan anggaran hibah MCC sesuai ketentuan yang berlaku; dan Catatan 1)Dokumen pengesahan pendapatan Hibah MCC; 2)Laporan keuangan yang menunjukkan pencatatan hibah MCC telah sesuai sistem dan akuntansi kebijakan pemerintah" Namun demikian, belum terdapat dokumen pelaksanaannya 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
31 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Persediaan Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar : A. Melaksanakan inventarisasi fisik persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada akhir periode pelaporan dan merekonsiliasi Catatan: Masih terdapat dokumen yang belum lengkap (belum memenuhi rekomendasi BPK terkait unventarisasi fisik persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, yaitu: 1) Dokumen disposisi/Instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen PPN/Sesmen Bappenas 2) Bukti/Hasil pelaksanaan inventarisasi fisik persediaan untuk dilaporkan kepada masyarakat 3) Bukti/Dokumen rekonsiliasi inventarisasi fisik dengan catatan persediaan Catatan: Belum ada bukti/dokumen rekonsiliasi inventarisasi fisik dengan catatan persediaan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
32 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: B. memerintahkan Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam mengelola BMN dan mengamankan bukti kepemilikan BMN Catatan: Dokumen TL belum lengkap, diantaranya yaitu: 1) Hasil koordinasi dengan BPN terkait bukti kepemilikan BMN yang hilang 2) Surat permintaan kepada BPN Depok yang ditindaklanjuti surat tanggapan dari BPN Depok 3) Terdapat daftar dokumen yang tercatat di tindak lanjut namun belum di terima Tim BPK, yaitu: a ) Undangan Rapat koordinasi dengan BPN Depok dan Direktorat BMN No. 4581/B.05/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 perihal Permohonan Narasumber b) Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.4956/SES/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Permohonan Masukan/ Arahan/Klarifikasi 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
33 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: C. berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian atas barang-barang eks hibah sesuai ketentuan; Catatan: 1) Hasil kesimpulan dan/atau tanggapan atas surat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Direktur Penilaian DJKN No. 4958/SES/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 hal Permohonan Penilaian Barang Milik Negara (BMN); 2) Langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian penilaian barang-barang eks Hibah. Catatan Belum ada hasil penilaian atas seluruh barang-barang eks hibah 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
34 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: D. menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi BMN termasuk perbedaan luas tanah hasil inventarisasi Catatan: 1) Dokumen inventarisasi ruangan belum mencakup ringkasan seluruh kegiatan inventarisasi yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas 2) Dokumen bukti pelaksanaan inventarisasi BMN atas perbedaan luas tanah hasil inventarisasi dan/atau hasil rekonsiliasi/penyesuaian yang telah ditetapkan" Belum ada dokumen bukti pelaksanaan inventarisasi BMN atas perbedaan luas tanah hasil inventarisasi dan/atau hasil rekonsiliasi/penyesuaian yang telah ditetapkan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
35 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: E. Memerintahkan APIP agar lebih cermat dalam melakukan monitoring pengelolaan BMN dan reviu atas pencatatan aset. Catatan: Belum terdapat bukti dokumen rencana kegiatan Inspektorat untuk melakukan monitoring pengelolaan BMN dan reviu atas pencatatan aset, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Aksi, yaitu: a.Melakukan reviu RKBMN 2019 b.Mereviu RKA KL Biro Umum terkait belanja modal tahun 2018 c. Mereviu Laporan SIMAK BMN semesteran dan tahunan d. Mendampingi proses penilaian serah terima aset eks hibah untuk Kementerian PPN/Bappenas" Catatan Belum terdapat laporan reviu RKA KL Biro Umum terkait belanja modal 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
36 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 Pengelolaan Pendapatan dari pemanfaatan BMN berupa tanah dan gedung di kantor Bappenas belum tertib BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP Pemanfaatan BMN di lingkungan Bappenas serta mekanisme pembayarannya. update : 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1087/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1422/B.05.ND/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penyampaian SOP Pemanfaatan BMN 4. SOP Nomor 1422/B.05/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan Periodesitas Tahun 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
37 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 Kesalahan Penganggaran atas Kegiatan Belanja Modal pada Satker Pengelola Hibah MCC Senilai Rp5.168.123.832,00 BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar : A.Melakukan pembinaan terhadap Tenaga ahli manajemen keuangan Satker MCC dalam memahami kesesuaian anggaran dan kegiatan yang dianggarkan; dan B.Memberikan sanksi kepada Inspektur Utama yang kurang optimal melakukan reviu dalam proses penganggaran dan pengawasan pelaksanaan anggaran. 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Inspektur Utama, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Biro Umum, KPA Satker Pengelola Hibah MCC dan PPK Satker Pengelola HIbah MCC No. 1088/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
38 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 Pelaksanaan Perjanjian Built, Operate and Transfer (BOT) Tanah Dan Bangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT Bakrie Swasakti Utama Tidak Tertib BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : A.berkoordinasi dengan PT BSU dan entitas terkait untuk memperoleh kejelasan IMB sesuai dengan bangunan terpasang; B.berkoordinasi dengan PT BSU untuk melakukan revisi perjanjian disesuaikan dengan Peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara; C.memberikan sanksi kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim Persiapan Pengakhiran Perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) gedung Wisma Bakrie 2 yang tidak menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan Tim Persiapan Gedung Wisma Bakrie II. *) 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1091/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Nota Dinas Kepala Biro Umum kepada Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1431/B.05.ND/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 4.Nota Kesepahaman Rencana Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah dan Gedung Kementerian PPN/Bappenas antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Bakrie Swasakti Utama Nomor 01/SES/11/2017 Nomor 028/BSU-PRESDIR/SH/XI-2017 5.Nota Kesepahaman Tambahan I Rencana Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah dan Gedung Kementerian PPN/Bappenas antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Bakrie Swasakti Utama Nomor 03/SES/02/2018 Nomor 010/BSU-PRESDIR/SH/II-2018 6.Nota Kesepahaman Tambahan II Rencana Pengakhiran Perjanjian Bangun Guna Serah Tanah dan Gedung Kementerian PPN/Bappenas antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Bakrie Swasakti Utama Nomor NKB 06/SES/05/2018 Nomor 025A/BSU-Dirut/SH/V-18 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
39 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 Pencatatan Luas Aset Tanah Pada Neraca dan SIMAK BMN Tidak Tertib melakukan koordinasi dengan BPN setempat untuk melakukan pengukuran ulang atas luas tanah yang menjadi hak Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya mencatatnya dalam SIMAK BMN 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1088/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Surat Sanksi dari Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1090/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas