Data Temuan Kinerja

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan TOR tidak sesuai dengan kerangka yang diatur dalam peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.08/M.PPN/12/2006 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di Bappenas Penanggung jawab kegiatan untuk melakukan reviu terhadap usulan kegatan yang disampaikan oleh direktorat sebelum disampaikan ke Biro Renortala dan agar Tim Anggaran lebih teliti dalam melakukan penilaian TOR sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.08/M.PPN/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB dari salah satu UKE-II di Kedeputian KKUKM dan Kedeputian Bidang Ekonomi yang telah diparaf dan ditandatangani. Namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan lembar reviu, sehingga belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Unit kerja, Biro Renortala, dan Biro Umum melakukan koordinasi dan analisa mengenai keterkaitan beban kerja dengan kebutuhan sumber daya manusia Bappenas telah menyampaikan bukti analisa beban kerja yang dilakukan oleh Biro SDM Tahun 2015. Namun demikian belum ditindaklanjuti dengan diskusi antara Biro SDM dan Unit kerja terkait analisa keterkaitan beban kerja denan sumber daya manusia sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan SDM kedepan, sehingga belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Unit kerja dan Biro Renortala memperbaiki proses perencanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan Notulensi dan absensi koordinasi penyusunan Juklak Ses 01/2012 dan Undangan dan Notulensi rapat koordinasi revisi Permen No 1 2012 pada tanggal 10 November 2015. Belum terdapat bukti hasil perbaikan proses perencanaan 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Penanggung jawab kegiatan lebih memperhatikan penyusunan KAK yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar disusun sesuai dengan ketentuan Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB yang diparaf dan ditanda-tangani, Laporan Reviu RKA KL IBKK 2016, Catatan Hasil Reviu untuk Kedeputian Bidang Ekonomi dan Kedeputian Bidang Kemiskinan. Atas dokumen tersebut belum terdapat lembar reviu KAK penyusunan KAK terkait, sehingga belum selesai. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan RAB kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.PER.004/M.PPN/09/2007 tentang pedoman penyusunan RAB kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Tim anggaran menjalankan proses penilaian usulan kegiatan dari Direktorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB yang diparaf dan ditanda-tangani, Laporan Reviu RKA KL IBKK 2016, Catatan Hasil Reviu untuk Kedeputian Bidang Ekonomi dan Kedeputian Bidang Kemiskinan. Atas dokumen tersebut. Namun belum terdapat lembar reviu revisi RKAKL terkait 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Perubahan tema kegiatan kajian tidak didukung persetujuan Tim Anggaran Tim Anggaran untuk melakukan penilaian dan evaluasi usulan kegiatan kajian dan Tim Anggaran untuk memberi persetujuan secara tertulis atas revisi TOR dan RAB yang diajukan oleh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan contoh TOR dan RAB yang diparaf dan ditanda-tangani, Laporan Reviu RKA KL IBKK 2016, Catatan Hasil Reviu untuk Kedeputian Bidang Ekonomi dan Kedeputian Bidang Kemiskinan, namun belum menyampaikan bukti penelitin dan reviu atas usulan revisi RKA-K/L 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Sarana penunjang baik secara kelembagaan maupun infrastruktur belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database Penatausahaan dokumen input, proses, dan output kegiatan pada Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM belum berjalan baik Bappenas untuk membentuk suatu unit organisasi yang melaksanakan fungsi administrasi pada unit kerja kedeputian sehingga dapat mendokumentasikan semua output parsial pelaksanaan kegiatan termasuk notulen rapat dan rincian realiasasi biaya pelaksanaan untuk setiap jenis kegiatan Kementerian PPB/Bappenas telah menyampaikan Memorandum PPK Kedeputian Ekonomi terkait penerapan central file. Central File dioptimalkan di masing-masing unit kerja pada sub bagian tata usaha. Pada tahun 2016, Kedeputian Ekonomi menjadi pilot project salah satu kedeputian yang menerapkan central file, namun belum menyampaikan surat resi dari Kemenpan/RB tentang tidak diperbolehkannya pembentukan data center. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan, kegiatan kajian, koordinasi, monitoring, evaluasi dan database belum sepenuhnya didukung ooleh sarana penunjang berupa Standard Operating Procedure (SOP) Bappenas untuk merevisi SOP yang ada untuk mengatur secara rinci dan jelas tentang muatan minimal dari keluarannya (output) dari kegiatan evaluasi, koordinasi, pemantauan database serta tentang dokumen yang menunjukkan aktivitas pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pembayaran honorarium Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan SOP berupa KepSes No 01/Juklak/SesMen/12/2012. Namun demikian, dalam Kepses tersebut hanya mengatur mengenai pengusulan RKA, KAK dan RAB; penilaian usulan kegiatan dan anggaran; pelaksanaan kegiatan; pencairan dan revisi anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan pengaturan kegiatan kajian dan koordinasi tidak dijelaskan secara khusus. Revisi peraturan terkait masih dalam bentuk draft 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
9 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan, dan database sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan Proses penetapan harga pasar tenaga ahli dan pembayaran jasa konsultan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Panitia pengadaan agar lebih ketat dalam melakukan klarifikasi honor tenaga ahli dengan mensyaratkan bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan untuk meyakini validitas penghasilan yang disebutkan dalam dokumen penawaran; Bukti bahwa pengadaan telah mensyaratkan bukti potong PPh dan bukti pengadaan telah melakukan klarifikasi terhadap bukti tersebut yang berupa Persyaratan dokumen pengadaan dan check list evaluasi kelengkapan pengadaan belum disampaikan, sehingga belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
10 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pembayaran honorarium untuk kegiatan koordinasi, pemantauan dan database belum sepenuhnya didasarkan dokumen pendukung yang lengkap berupa daftar hadir dan notulensi rapat kegiatan Deputi untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Koordinator kegiatan untuk mendokumentasikan setiap output kegiatan termasuk daftar hadir dan notulen rapat Teguran tidak diberikan secara tertulis, namun diberikan pada saat dilakukan rapat pimpinan kepada pimpinan unit kerja yang bermasalah 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
11 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses penentuan harga dan pembayaran Tenaga Ahli Individu (Individual Consultant) tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Individu tidak didukung output kegiatan Panitia pengadaan agar lebih cermat dalam melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atas pekerjaan konsultasi Bappenas telah menyampaikan dokumen Permen PPN No 6 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan. Namun Bappenas belum menyampaikan bukti-bukti terkait kecermatan dalam melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pekerjaan konsultansi, sehingga tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
12 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan evaluasi memadai terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database Biro Renortala dan IBKK lebih memperhatikan kewajibannya dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Bappenas telah menyampaikan Laporan Evaluasi LKJ UKE I tahun 2015, Laporan Kinerja Kementerian 2015, dan Laporan Reviu LKj Kementerian yang dilakukan di 2015 Laporan Evaluasi dilakukan oleh IBKK. Sedangkan sesuai dengan Juklak No.1 Tahun 2012, Bro Renortala melakukan laporan kinerja sekurang-kurangnya tiga bulan dan tidak ada kewajiban dalam juklak tersebut untuk melakukan evaluasi. Sehingga tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
13 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya mengukur pelaksanaan kinerja kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database a. Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum sepenuhnya valid dan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Pelaksana kegiatan, PPK. Biro Umum dan Biro Renortala agar lebih berkoordinasi dalam melakukan penyusunan LAKIP dan laporan pemantauan Kementerian PPN/Bappenas belum menyampaikan LAKIP TA.2015 dan Laporan Pemantauan Kegiatan untuk menunjukkan bahwa sudah tidak terdapat perbedaan jumlah SDM 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
14 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses pengukuran kinerja dan pelaksanaan kegiatan kajian, koordinasi, monitoring, evaluasi dan database belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Biro Renortala agar melakukan koordinasi secara lebih efektif dalam melakukan pengukuran kinerja antara dokumen penetapan kinerja dengan LAKIP dan agar Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM lebih cermat dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan direktorat Kementerian PPN/Bappenas belum menyerahkan dokumen dan TAPKIN dan LAKIP TA.2015 yang menggambarkan sudah tidak terdapat lagi perbedaan kegiatan. Sehingga tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas