Data Temuan Kepatuhan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2009 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2008 Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perumahan Pegawai Bappenas Di Jatisari dan Jatisampurna Seluas 57.229 m2 Belum Ada Ijin Dari Pengelola Barang Dan Tanah Negara di Jatisari Seluas 12.000 m2 Terlantar. Mengajukan permintaan persetujuan kepada Menteri Keuangan mengenai Permohonan Penetapan Status Tanah untuk tanah seluas 57.229 m² yang sudah terlanjur dibangun perumahan pegawai Persetujuan dari DPR dan Menteri Keuangan mengenai Permohonan Penetapan Status Tanah untuk tanah seluas 57.229 m² yang sudah terlanjur dibangun perumahan pegawai belum ada. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 5. Fasilitas Umum dan Tanah Milik Kementerian PPN/Bappenas Digunakan Tidak Sesuai Peruntukannya Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar melakukan langkah-langkah penertiban atas tanah berupa fasum dan tanah idle (sisa) yang digunakan tidak sesuai peruntukannya agar dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan tanah berupa fasum dan tanah idle (sisa) dikembalikan sesuai fungsinya. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 7. Belanja Negara pada PPK Dukungan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas Sebesar Rp7.390.647.481,00 Belum Dilakukan Pembayaran Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk segera menyelesaikan pembayaran atas belanja PPK DM IV sebesar Rp7.390.647.481,00 yang seharusnya dilakukan pada TA 2013 Dengan demikian masih kurang (belum diperoleh) bukti pembayaran senilai Rp11.882.657,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 8. Terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pada Satker Penerima Dana Dekonsentrasi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk: menginstruksikan KPA Satker Bappeda Prov. Sumut, Bappeda Prov. Jateng, dan Bappeda Prov. Sulteng agar melaksanakan pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dokumen tambahan belum diperoleh terkait implementasi untuk melakukan koordinasi dg satker Dana Dekonsentrasi. Satker Bappeda Provinsi Sumut dan Sulteng belum menyampaikan pelaksanaan Implementasi dari instruksi untuk melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 8. Terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pada Satker Penerima Dana Dekonsentrasi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan menginstruksikan KPA satker Bappeda Prov. Sumut untuk mem-black list agen travel yang terbukti menaikkan harga tiket diatas harga resmi serta menyetorkan kurang setor pajak sebesar Rp45.000,00; Belum ada surat black list agen travel 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 8. Terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pada Satker Penerima Dana Dekonsentrasi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan menginstruksikan Sekretariat Pengelola Dana Dekonsentrasi berkoordinasi dengan seluruh satker Dana Dekonsentrasi terkait dengan anggaran Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 2. Hibah Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Tahun 2014 Senilai AUD99,000,000.00 pada Kementerian PPN/ Bappenas Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Penanggung Jawab Kegiatan Hibah DFAT untuk segera melaksanakan proses registrasi hibah baru tersebut dan memproses pengesahannya sesuai dengan ketentuan. Nilai hibah yang belum sesuai ketentuan senilai AUD99.000.000,00 pada dokumen yang diserahkan belum menunjukkan kesesuaian hibah yang disahkan dengan hibah DFAT. Selain itu, masih terdapat perbedaan nilai antara nilai temuan dengan nilai hibah yang disahkan pada tahun 2016. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Biaya Hidup dan Tunjangan Biaya Buku pada Karyasiswa Beasiswa SPIRIT Tahun 2014 Minimal Senilai Rp326.922.086,81 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Pusbindiklatren untuk menyusun dan menetapkan prosedur khusus yang terintegrasi untuk mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atas pembayaran biaya beasiswa SPIRIT Prosedur khusus yang terintegrasi untuk mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atas pembayaran biaya beasiswa SPIRIT belum disusun, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
9 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Biaya Hidup dan Tunjangan Biaya Buku pada Karyasiswa Beasiswa SPIRIT Tahun 2014 Minimal Senilai Rp326.922.086,81 meningkatkan pengawasan atas pengelolaan beasiswa SPIRIT Belum ada bukti bahwa pengawasan atas pengelolaan beasiswa SPIRIT telah ditingkatkan, sehingga belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
10 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 5. Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 Belum Tertib memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran Satker Settama, Bendahara Pengeluaran Satker MCC dan BPP supaya mengelola kas yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Belum ada bentuk konkrit pembinaan kepada bendahara seperti coaching dari pimpinan atau adanya diklat, sehingga TL belum sesuai rekomendasi. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
11 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 5. Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 Belum Tertib meningkatkan pengawasan atas pengelolaan kas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Belum ada perintah dari Menteri kepada Sesmen/Sestama, Sesmen/Sestama kepada BP dan BPP terkait peningkatan pengawasan pengelolaan kas, sehingga TL belum sesuai rekomendasi 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
12 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 1. Terdapat Kesalahan Penganggaran atas Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal BPK RI merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar : a. menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan Kepala Biro Renortala untuk meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai; Belum adanya surat instruksi dari Sestama kepada Biro Renortala untuk meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
13 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp82.376.575,00 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : a. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara PPK DM 1 yang lalai tidak segera menyetorkan sisa kas kegiatan perjalanan Musrenbang ke Kas Negara; Namun sanksi belum diberlakukan (masih berupa draft). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
14 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp82.376.575,00 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas; Namun sanksi belum diberlakukan (masih berupa draft). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
15 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp82.376.575,00 Memerintahkan PPK terkait supaya menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp40.554.375,00 dan menyetorkan ke Kas Negara. Sanksi belum diberlakukan dan masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp9.245.975,00 (Rp40.554.375-(Rp31.308.400). 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
16 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Perencanaan Kegiatan Hibah Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program (EGSLP), Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture (PRISMA), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Millenium Challenge Corporation (MCC) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Tertib Menginstruksikan para Deputi di Kementerian PPN/Bappenas agar mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; Mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; (termasuk hibah yang lingkupnya lintas sektoral kementerian lembaga). 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
17 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Perencanaan Kegiatan Hibah Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program (EGSLP), Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture (PRISMA), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Millenium Challenge Corporation (MCC) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Tertib Menginstruksikan para Deputi di Kementerian PPN/Bappenas agar mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; Berkoordinasi dan melibatkan kementerian/lembaga yang menjadi penanggungjawab pada prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN terkait proyek hibah luar negeri yang lingkupnya lintas kementerian/sektoral; 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
18 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Perencanaan Kegiatan Hibah Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program (EGSLP), Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture (PRISMA), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Millenium Challenge Corporation (MCC) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Tertib Memerintahkan Sekretaris Utama untuk mengkaji ulang peraturan-peraturan yang mengatur kelembagaan dana perwalian MCAI agar selaras dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian dan PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Memerintahkan Sekretaris Utama untuk memastikan keselarasan peraturan yang mengatur kelembagaan dana perwalian MCAI dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian dan PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
19 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Perencanaan Kegiatan Hibah Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program (EGSLP), Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture (PRISMA), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Millenium Challenge Corporation (MCC) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Tertib Memerintahkan Deputi terkait untuk menyempurnakan ketidaksinkronan kegiatan satker ICCTF dengan kegiatan RAN-GRK dan output yang telah ditetapkan; Memerintahkan Deputi terkait untuk memastikan kegiatan satker ICCTF sinkron dan mendukung pelaksanaan kegiatan RAN-GRK dan output yang telah ditetapkan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
20 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Mengkaji ulang Financial Management Guidelines yang diterapkan di MCAI terkait kepemilikan rekening agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah untuk transaksi dari rekening MCA-I ke rekening pegawai, rekanan, atau pihak ketiga lainnya yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan PBI MCAI akan menyurati MCC Amerika Serikat untuk meminta konfirmasi/mengklarifikasi terkait penetapan bunga 0%, fiscal agent dan procurement agent, dengan dokumen pendukung: 1. Berita Acara Rapat Klarifikasi dengan Pihak MCC dalam rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri Tahun 2013 s.d Semester I Tahun 2016 di Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 di Gedung Jasindo. 2. Surat Executive Director MCA-I kepada Resident Country Director MCC for Indonesia tanggal 15 Maret 2017 perihal Request fo MCC's Clarification 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
21 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: B. segera menyelesaikan pelaksanaan perangkat keras dan software untuk sistem informasi manajeman perijinan yang mendukung kegiatan PmAP1 dan PmAP2 berjalan sesuai workplan yang ditetapkan; MCAI akan menindaklanjuti dengan melakukan amandemen kontrak PmAP1 dan PmAP2, dengan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
22 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: C. memerintahkan ABT Associates Inc. untuk segera menyelesaikan penyelesaian penegasan batas desa pada Kabupaten Muaro Jambi dan berkoordinasi dengan TPPBD untuk pengesahan penetapan batas desa. MCAI akan menindaklanjuti dengan melakukan amandemen kontrak PmAP1 dan PmAP2 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
23 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: D. Menegur dan memerintahkan CEO Yayasan WWF untuk: melaksanakan kegiatan sesuai dengan AWP yang telah direncanakan; melakukan penatausahaan aset secara memadai; menindaklanjuti hasil financial management review quarter 1; menghitung dan menarik denda keterlambatan kepada pihak ketiga dhi. PT Digital Imaging Geospatial yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan; dan menegur pihak ketiga dhi. Pengurus PLTMH Desa Tuo, Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Lematang, dan Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Tembesi agar segera menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada WWF-Indonesia sesuai dengan ketentuan. 1. Surat dari Sekretaris MWA MCA-Indonesia kepada Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 004/MWA/MCA-I/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri 2.Surat Perintah Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 473.1/UUP/MCA-I/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Tindak Lanjut atas Instruksi Sekretaris MWA MVA-Indonesia terkait Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Hibah MCC 3. Surat Teguran Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 470.1/UUP/MCA-I/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Surat Teguran kepada CEO Yayasan WWF-Indonesia 4. Surat Teguran Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 650/UPP/MCA-I/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Surat Teguran kepada CEO Yayasan WWF-Indonesia Catatan: Dokumen TL yang diterima baru berupa surat teguran kepada pihak-pihak terkait dan belum terdapat bukti-bukti pelaksanaan dokumen terkait langkah-langkah sesuai rekomendasi , yaitu: a. melakukan penatausahaan aset secara memadai b. menindaklanjuti hasil financial management review quarter 1; menghitung dan menyetor denda keterlambatan kepada pihak ketiga dhi. PT Digital Imaging Geospatial yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan; c. menegur pihak ketiga dhi. Pengurus PLTMH Desa Tuo, Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Lematang, dan Kelompok Kelola Restorasi Hulu Sungai Tembesi agar segera menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada WWF-Indonesia sesuai dengan ketentuan" 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
24 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: E. lebih cermat dalam menyusun isi perjanian Grant Agreement GP-SCPP dan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai langkah-langkah penyelesaian kegiatan yang tidak sesuai dengan target termasuk kegiatan yang akan diluncurkan kembali di tahun berikutnya; Akan terus memonitor kontribusi mitra Swisscontact, termasuk menegur Swisscontact Indonesia 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
25 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: F. lebih cermat dalam menyusun isi perjanian Grant Agreement GP-SCPP dan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai langkah-langkah penyelesaian kegiatan yang tidak sesuai dengan target termasuk kegiatan yang akan diluncurkan kembali di tahun berikutnya MCAI akan terus memonitor progress secara rutin melalui reviu laporan progress dan monitoring lapangan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
26 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: G. Menegur Swisscontact-Indonesia untuk: 2. menghitung dan menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan menegur pihak rekanan dhi. PT Kaltrendo untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. MCAI akan melakukan pertemuan bersama pihak Swisscontact untuk membahas SOP sekolah lapangan dan kontrak PT Kaltrendo 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
27 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: H. memerintahkan Konsorsium Hivos untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan deliverables schedule yang telah ditetapkan dalam perjanjian; MCAI akan terus memonitor progress secara rutin melalui reviu laporan progress dan monitoring lapangan, 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
28 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: I. mengkaji dan merumuskan mekanisme yang lebih detail terkait pengeluaran kegiatan Hibah Green Knowledge dengan mempertimbangkan standar biaya yang berlaku pada Universitas yang berstatus Satuan Kerja MCAI akan mengkaji keseragaman standar biaya yang digunakan Universitas untuk kegiatan Hibah Green Knowledge 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
29 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: J. memerintahkan Risk and Audit Director untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan GK Petuah Tahun 2015-2016 khususnya terkait biaya konsultan untuk seluruh anggota konsorsium serta melaporkan hasilnya kepada BPK Melakukan pemeriksaan kegiatan GK Petuah terkait biaya konsultan dan menindaklanjuti dengan mengundang wakil rektor Universitas Jambi dan Nusa Cendana untuk membahas mekanisme pengelolaan proyek dan standar honorarium Konsorsium Petuah. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
30 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA agar kedepan supaya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pengelolaan hibah EGSLP didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib dan memadai. Draft Kajian EGSLP (Penjelasan dalam Penutupan/Penyelesaian Program). EGSLP sudah closing bulan Juni 2015, (MoU yang ditandatangani tahun 2007, Program EGSLP seharusnya telah selesai pada Bulan Juni 2014, karena adanya keterlambatan dimulainya program dan kendala di lapangan, maka penyelesaian program diperpanjang sampai dengan Bulan Juni 2015) Catatan: a. Draft Kajian sebagai dokumen TL belum memenuhi rekomendasi terkait instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas b. Belum ada instruksi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA agar kedepannya supaya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pengelolaan hibah didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib dan memadai.(Memo B.002/M.PPN/lUlKU.05.01/03/2017 dari Menteri PPN perihal Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK alas Pengelolaan Hibah Luar Negeri, tidak termasuk instruksi rekomendasi ini) 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
31 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk menguji kebenaran pelaksanaan kegiatan ICCTF dan melaporkan hasilnya ke BPK a. Inspektorat Utama melalui IBAU telah menetapkan tim reviu untuk menguji kebenaran pelaksanaan kegiatan ICCTF (ST. 113/I.01.ST/03/2017 b. Disposisi Irtama No. 0376 tanggal 27 Maret 2017 tentang rencana TL LHP Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan HLN. Dan disposisi IBAU No. 472 tanggal 29 Maret 2017 tentang rencana TL LHP BPK atas pengelolaan HLN. c. Surat Tugas Inspektur Bidang Administrasi Umum No. 113/I.01/ST/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 untuk melakukan reviu/uji kebenaran atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi (Honor Narasumber dan Moderator) kegiatan Satuan Kerja ICCTF Tahun Anggaran 2015. d. Telah terbit LHR No.03/I.01.LHR/05/2017 tanggal 16 Mei 2017. LHR menyatakan kesimpulan terdapat perbedaan perhitungan menurut BPK-RI dengan hasil reviu inspektorat atas uji kebenaran dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp88.650.000,00 (Rp101.250.000,00 - Rp 12.600.000,00). e. Berita Acara Pembahasan/Klarifikasi Hasil Reviu atas Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi Kegiatan Satker ICCTF TA 2015 f. Bukti SSBP Pengembalian Belanja sebesar Rp11.320.000,00 (Rp12.600.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp1.280.000) Catatan: Dalam LHR belum terdapat analisis lengkap/mendalam terkait perbandingan antara temuan BPK sebesar Rp101.250.000,00 dengan reviu Itama yang menjadi hanya sebesar Rp12.600.000,00." 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
32 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi untuk memerintahkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menatausahakan dokumen pengelolaan hibah secara tertib, tepat waktu, dan melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengelolaan hibah sesuai ketentuan yang berlaku Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi untuk memerintahkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan pengelolaan hibah sesuai Rekomendasi BPK. Namun demikian, belum terdapat dokumen menunjukkan bahwa pelaporan hibah telah sesuai periodesasi, selain itu dalam pemeriksaan LK Tahun 2016 masih ditemukan bahwa pengesahan hibah Prisma, SPP, MAMPU, KSI, ICCTF masih belum sesuai periodisasi LK dan pada hibah MAMPU, prisma, dan KSI sebagian belum disahkan Catatan: Belum terdapat perintah atau instruksi dari Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi untuk memerintahkan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan pengelolaan hibah sesuai Rekomendasi BPK dan belum terdapat dokumen menunjukkan bahwa pelaporan hibah telah sesuai periodesasi 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
33 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Berkoordinasi dengan pihak pemberi hibah untuk menambahkan informasi yang lebih detail atas barang/jasa atas hibah EGSLP, MAMPU, SPP, KSI, dan PRISMA yang akan diserahterimakan kepada Kementerian PPN/Bappenas; dan Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur Utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar berkoordinasi dengan pihak pemberi hibah untuk menambahkan informasi yang lebih detail atas barang/jasa atas hibah EGSLP, MAMPU, SPP, KSI, dan PRISMA yang akan diserahterimakan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun demikian, belum terdapat dokumen tindak lanjut berupa koordinasi dengan pihak pemberi hibah EGSLP, MAMPU, SPP, KSI, dan PRISMA. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
34 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan: Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkordinasi dengan Pemerintah Kanada (CIDA) untuk menginventarisir kegiatan hibah EGSLP serta melaksanakan serah terima hibah EGSLP sesuai ketentuan yang berlaku; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar memerintahkan Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkordinasi dengan Pemerintah Kanada (CIDA) untuk menginventarisir kegiatan hibah EGSLP serta melaksanakan serah terima hibah EGSLP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa telah terdapat koordinasi antara Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA dengan Pemerintah Kanada (CIDA) dalam menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
35 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkordinasi dengan DFAT untuk menginventarisir kegiatan hibah MAMPU, PRISMA, dan KSI serta melaksanakan serah terima hibah sesuai ketentuan yang berlaku; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkordinasi dengan DFAT untuk menginventarisir kegiatan hibah MAMPU, PRISMA, dan KSI serta melaksanakan serah terima hibah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa telah terdapat koordinasi antara Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan DFAT dalam menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
36 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial untuk berkordinasi dengan Pemerintah Jerman (GIZ) dalam menginventarisir kegiatan hibah SPP serta melaksanakan serah terima hibah SPP sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial untuk berkordinasi dengan Pemerintah Jerman (GIZ) dalam menginventarisir kegiatan hibah SPP serta melaksanakan serah terima hibah SPP sesuai ketentuan yang berlaku.Namun demikian belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa telah terdapat koordinasi antara Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial untuk berkordinasi dengan Pemerintah Jerman (GIZ) dalam menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan rekomendasi. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
37 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan : Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA memerintahkan Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang EGSLP Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikanDeputi Bidang Kemaritiman dan SDA memerintahkan Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA untuk berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang EGSLP." 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
38 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan agar: 2. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban serah terima realisasi hibah UNICEF melalui mekanisme direct cash transfer monitoring telah sesuai ketentuan dan didukung bukti-bukti yang memadai. Selanjutnya, memproses pencatatannya di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan bukti-bukti pengesahan tersebut. Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan agar berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang EGSLP. Namun demikian, belum terdapat dokumen yang menunjukkan koordinasi terkait mekanisme direct cash transfer monitoring telah sesuai ketentuan dan proses pencatatannya Bappenas dengan antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
39 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk: 1. Bersama-sama dengan UNDP segera menyelesaikan serah terima aset dan melaporkan penutupan rekening kegiatan hibah PcDP di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan didukung bukti-bukti yang memadai; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk bersama-sama dengan UNDP segera menyelesaikan serah terima aset dan melaporkan penutupan rekening kegiatan hibah PcDP di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan didukung bukti-bukti yang memadai. Namun demikian, belum terdapat dokumen resmi serah terima aset dan penutupan rekening dari pihak UNDP dn Kementerian PPN/Bappenas atas kegiatan hibah PcDP di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan didukung bukti-bukti yang memadai 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
40 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk: 2. memerintahkan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan dan Kepala Biro Umum untuk segera melakukan serah terima barang kegiatan PcDP terkait proses pencatatan Aset di SIMAK BMN maupun penerushibahan barang ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untukmemerintahkan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan dan Kepala Biro Umum untuk segera melakukan serah terima barang kegiatan PcDP terkait proses pencatatan Aset di SIMAK BMN maupun penerushibahan barang ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun demikian belum terdapat serah terima barang kegiatan PcDP maupun penerushibahan barang. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
41 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untuk: memerintahkan Direktur Otonomi Daerah dan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor:B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku penanggungjawab hibah untu kmemerintahkan memerintahkan Direktur Otonomi Daerah dan Kepala Biro Umum untuk menyelesaikan proses penerusan hibah barang. Namun demikian belum terdapat serah terima barang kegiatan PcDP maupun penerushibahan barang. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
42 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif ICCTF segera mengesahkan pengeluaran belanja senilai Rp6.737.121.044,09 Kementerian PPN/Bappenas telah menyerahkan dokumen pengesahan pengeluaran belanja proyek hibah ICCTF melalui SPHL tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut : 1. Nomor 161400505500001 senilai 49.940.000; 2. Nomor 161400000000050 senilai 288.313.421; 3. Nomor 161400506270001 senilai 2.028.773.907; 4. Nomor 161400506270002 senilai 4.035.425.237; dan 5. Nomor 161400506270003 senilai 1,927,372.274 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
43 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hibah MCC termasuk dana persiapan hibah MCC melalui dana 609(g) sesuai mekanisme APBN, yaitu melalui penerbitan SPHL untuk hibah uang untuk kegiatan dan/atau Berita Acara Serah Terima untuk hibah barang/jasa Dokumen tindak lanjut Kementerian PPN/Bappenas berupa memorandum Nomor: B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Para Deputi, Inspektur utama perihal Rencana Tindak Lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri menginstruksikan untuk Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hibah MCC termasuk dana persiapan hibah MCC melalui dana 609(g) sesuai mekanisme APBN, yaitu melalui penerbitan SPHL untuk hibah uang untuk kegiatan dan/atau Berita Acara Serah Terima untuk hibah barang/jasa. Namun demikian, belum terdapat bukti bahwa dana hibah 609(g) telah dipertanggungjawabkan melalui penerbitan SPHL yang menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah mengesahkan belanja hibah 609g 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
44 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Hibah EGLSP, PCDP, PRISMA dan AIPD Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar: A. Memerintahkan Direktur pada Direktorat Kehutanan dan Konservasi SDA Bappenas, Direktorat Otonomi Daerah, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, dan Direktorat Kemiskinan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi sehingga progres pencapaian tujuan hibah dapat dipantau. 1. Dokumen tindak lanjut berupa nota dinas dari Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi debagai PIC proyek Hibah PCDP, belum terdapat dokumen tindak lanjut dari proyek hibah lainnya. 2. Dokumen tindak lanjut dari proyek Hibah PCDP berupa nota dinas belum disertai laporan hasil monitoring dan evaluasi sehingga progres pencapaian tujuan hibah dapat dipantau. Belum terdapat dokumen dari EGLSP, PRISMA dan AIPD sesuai rekomendasi 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
45 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Senilai Rp1.74 Triliun belum ada Berita Acara Serah Terima dan senilai Rp475,71 Miliar belum dipertangggungjawabkan secara tertib BPK RI merekomendasikan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: A. Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan hibah langsung sehingga seluruh hibah langsung pada Kementerian PN/Bappenas terlaporkan; dan Catatan: Belum terdapat SOP pengelolaan hibah langsung sehingga seluruh hibah langsung pada Kementerian PN/Bappenas terlaporkan 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
46 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Senilai Rp1.74 Triliun belum ada Berita Acara Serah Terima dan senilai Rp475,71 Miliar belum dipertangggungjawabkan secara tertib BPK RI merekomendasikan Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: B. Mengajukan pengesahan hibah langsung kas dan/atau barang/jasa sesuai periodisasi hibah Belum terdapat dokumen pengajuan pengesahan hibah langsung kas dan/atau barang/jasa pada Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan diajukan sesuai periodisasi hibah 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
47 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 senilai Rp3,83 Miliar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan penyerahan barang dhi. PT Pinang Ranti Perdana untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku serta menyetorkan sejumlah uang Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Bappenas sebagai pengganti klaim pencairan garansi bank; Catatan: Dokumen TL belum lengkap yaitu: 1.Bukti pelaksanaan penyelesaian pekerjaan 2.Bukti penambahan nilai jaminan 3.Bukti setoran ke Kas Negara 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
48 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 senilai Rp3,83 Miliar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan sesuai klausul kontrak perjanjian dan menyetorkan ke kas negara. Catatan: Belum ada bukti pengenaan denda dan setoran ke Kas Negara 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
49 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) Tanah dan Bangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT BSU Belum Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Settama Bappenas agar: 2. Mengajukan revisi perjanjian BOT atas perubahan kondisi yang berdampak terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Belum disertai: 1.Daftar hadir rapat 2.Notulensi hasil rapat 3.Perjanjian yang telah direvisi sesuai dengn TL HP Tim BPK Catatan belum terdapat perjanjian yang telah direvisi sesuai dengan TL HP Tim BPK 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
50 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2017 sebesar Rp154.281.400,00 Tidak Sesuai Ketentuan BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar mengintruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : A.memberikan sanksi kepada PPK DM III yang lalai dalam menguji dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan BPP DM III yang lalai dalam melaksanakan pembayaran; B.mengintruksikan Kepala Biro Umum agar memerintahkan bagian verifikasi melakukan pencatatan dan selalu mengumumkan apabila terjadi kegiatan maintenace pada SIMBAR. 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran No. 1092/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Surat Sanksi dari Sesmen ke Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III TA 2017 No. 1093/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 4.Surat Sanksi dari Sesmen ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Dukungan Manajemen III TA 2017 No. 1094/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
51 2018 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017 Penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk : A.memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam menyusun HPS sehingga tidak memperoleh harga yang kompetitif dan menguntungkan negara; B.menginstruksikan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP Penyusunan dan Penetapan HPS. 1.Memorandum Menteri ke Sesmen dan Irtama No. 03/M.PPN/IU/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2.Memorandum Sesmen ke Kepala Biro Umum No. 1095/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 3.Surat Sanksi dari Sesmen ke Pejabat Pembuat Komitmen P2SPAB TA 2017 No. 1096/Ses.M/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal TL LHP BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 2018-12-11 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas