Data Temuan SPI

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2009 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2008 Pengendalian atas Kendaraan di Kementerian Negara PPN/Bappenas belum Optimal a. Kementerian Negara PPN/Bappenas tidak memiliki dan/atau tidak menguasai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 14 kendaraan b. Terdapat tiga kendaraan masih dikuasai oleh pegawai yang sudah tidak berhak (sudah pensiun) c. Kementerian Negara PPN/Bappenas belum melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas satu unit kendaraan jenis Toyota Kijang dengan No. Polisi B 8942 ER yang hilang sejak tahun 1999. Kementerian PPN/Bappenas agar melakukan penertiban atas aset-aset kendaraan dan segera melakukan proses TGR terhadap kendaraan yang dinyatakan hilang. Telah diterbitkan SK pembebanan penggantian kerugian negara atas nama Abdul Haris yaitu Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.55/M.PPN/HK/04/2011. Kerugian negara telah diangsur ke Kas Negara sebanyak dua bulan. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 1. Kementerian PPN/Bappenas salah dalam menganggarkan pembelian atas 3 unit Router Firewall, Instalasi dan konfigurasi Perangkat sebesar Rp39.600.000,00 dan pembelian lisensi Subcription sebesar Rp48.070.000,00 Memerintahkan Sekretaris Menteri menegur secara tertulis Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana sebagai Penyusun Anggaran Kementerian PPN/Bappenas TA 2009 karena tidak cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menegur Kepala Renortala secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 383/SES/07/2010 tanggal 19 Juli 2010 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 2. Bendahara pengeluaran di Kementerian Negara PPN/ Bappenas tidak membuat buku kas Umum dan buku Pembantu Penatausahaan keuangan yang dikelolanya Memerintahkan Sekretaris Menteri menegur secara tertulis Kepala Biro Umum dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan a. Menegur Kepala Biro Umum secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no376/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 b. Menegur Bendahara Pengeluaran Anggaran secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no 377/SES/07/2010 tanggal 19/7/10. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 1. Sistem Pengendalian dalam Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kementerian PPN/Bappenas Kurang Memadai Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Verifikasi untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan; Disposisi Menteri kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 305/Ses/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 kepada Kepala Biro Umum agar Kabag Keuangan dan Kabag Verifikasi melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 1. Sistem Pengendalian dalam Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kementerian PPN/Bappenas Kurang Memadai Memerintahkan Inspektur Utama untuk lebih intensif dalam melakukan pembinaan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan. Disposisi kepada Irtama Bappenas No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 Memo Irtama No. 068/IU/03/2012 tanggal 21 Maret 2012 kepada IBAU agar IBAU lebih intensif dan cermat dalam melakukan pembinaan dalam proses penyusunan LK serta reviu atas TOR dan RAB. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 2. Mekanisme Penganggaran Belanja pada Pusat Data Informasi Perencanaan dan Pengembangan (Pusdatinrenbang) Kurang Cermat Memerintahkan Panitia Anggaran Kementerian PPN/Bappenas untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menganggarkan pekerjaan pengembangan sistem aplikasi agar dapat dianggarkan di belanja modal Disposisi Menteri kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011. Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 306/Ses/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 kepada Panitia Anggaran/Kepala Biro Perencana-an, Organisasi dan Tata Laksana melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dalam menganggarkan pekerjaan pengembangan sistem aplikasi agar dapat dianggarkan di belanja modal. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 2. Mekanisme Penganggaran Belanja pada Pusat Data Informasi Perencanaan dan Pengembangan (Pusdatinrenbang) Kurang Cermat Memerintahkan Inspektur Utama untuk lebih cermat dalam melakukan reviu atas TOR dan RAB. IBAU telah menindaklanjuti Memo Irtama No. 068/IU/03/2012 dengan melaporkan reviu atas TOR dan RAB TA 2011 (LHR No 8/IU/02/2011 tanggal 8 Februari 2011) dan reviu LK BA 055 dan 999 periode semesteran (LHR No LAP.208/I.01/07/2011 tgl 29 Juli 2011 dan Tahunan (LHR No 01 dan 02/I.01/01/2012 tgl 12 Jan 2012) untuk LK TA 2011. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Piutang pada Kementerian PPN/Bappenas Kurang Memadai Memperbaiki penatausahaan dan pengelolaan piutang Tagihan Penjualan Angsuran telah lunas seluruhnya sesuai bukti SSBP terlampir. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
9 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Piutang pada Kementerian PPN/Bappenas Kurang Memadai Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Bagian Keuangan sebagai pengelola piutang dan pendapatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha dalam hal ini Subbagian Penatausahaan Barang sebagai penata usaha aset dan menagih sisa tunggakan Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp3,59 juta. Telah melunasi sisa tunggakan Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp3,59 juta sesuai SSBP tanggal 5 Mei 2011. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
10 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 4. Pengendalian atas Persediaan pada Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai Segera menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan persediaan SOP tentang pengelolaan persediaan sudah disusun sesuai Lampiran Memo Sesmen No 534/Ses/12/2011 tanggal 21 Desember 2011. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
11 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 4. Pengendalian atas Persediaan pada Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai Mengembangkan sistem aplikasi persediaan yang terintegrasi satu sama lain. Membuat formulir pencatatan barang persediaan dan disampaikan kepada seluruh UKE I dan II serta PPK melalui Memo No. 416/Ses/09/2011 tanggal 30 September 2011. Melakukam workshop aplikasi SIMAK BMN dan Barang Persediaan kepada PPK setiap tahun. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan ATK, dengan rekomendasi usulan pengadaan satu pintu untuk mengintegrasi harga satuan masing-masing PPK dengan Biro Umum. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
12 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha agar Lebih cermat dalam penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan aset; PMK No 96 Tahun 2007 mengatur bahwa untuk melengkapi penghapusan BMN disertakan surat keterangan hasil audit dan penjelasan mengenai selisih belum ada/belum tuntas. Masih menunggu penyelesaian pelaksanaan inventarisasi ruangan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
13 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai Segera membuat Berita Acara Serah Terima Fasilitas Kerja atas semua aset yang digunakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai fasilitas kerja; BASTFK belum dibuat atas 6 kendaraan roda 4, yaitu Nopol B 1567 LQ, B 8942 ER, B 8445 ZH, B 8610 ZG, B 8442 ZH, dan B 1591 KQ 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
14 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 6. Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp741,80 juta Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan agar Meningkatkan koordinasi dalam proses pencatatan aset tetap lainnya ke SIMAK BMN Disposisi Menteri kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan No. Agenda: C.1462/MK/06/2011 tanggal 1 Juli 2011 Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 308 dan 309/Ses/07/2011 tanggal 7 Juli 2011 kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Pusdatinrenbang agar Kabag Perlengkapan dan TU serta Kabid Perpustakaan dan Kearsipan meningkatkan koordinasi dalam proses pencatatan aset tetap lainnya ke SIMAK BMN. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
15 2011 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010 6. Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp741,80 juta Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Melakukan inventarisasi dan penelusuran atas selisih pencatatan aset tetap lainnya sebesar Rp741,80 juta. Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha Biro Umum dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Pusat Data dan Informasi telah melakukan inventarisasi dan penelusuran atas selisih pencatatan aset tetap lainnya sebesar Rp741,80 juta dengan membandingkan hasil Laporan BMN dengan keadaan sebenarnya sesuai Berita Acara Invetarisasi Aset Tetap Lainnya Nomor 001/BAI-ATL/12/2012 tanggal 31 Desember 2012. Selisih pencatatan aset tetap lainnya telah dapat ditelusuri dan inventarisir. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
16 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 1. Pengelompokan Jenis Belanja Pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai Kegiatan yang Dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas supaya dalam penyusunan anggaran kegiatan pemeliharaan yang berakibat penambahan nilai aset tetap dikapitalisasi dengan menggunakan belanja modal Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210A, 210B/Ses/04/2012 tanggal 20 April 2012 kepada Ka Biro Renortala dan PPK TA 2012 agar melakukan ketepatan evaluasi ketepatan terhadap akun belanja modal dan belanja pemeliharaan pada DIPA 2012. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
17 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 3. Pengendalian Intern atas Pengelolaan Hibah Belum Memadai Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Bagian Keuangan supaya lebih cermat dan optimal dalam melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing proyek Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210C/Ses/04/2012 tgl 20 Apr 2012 kepada Ka Biro Umum agar Ka Bagian Keuangan lebih cermat dan optimal dalam melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing proyek hibah off treasury. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
18 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 4. Saldo Aset Tak Berwujud yang Sudah Tidak Terpakai Belum Dihapuskan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar mengajukan usulan penghapusan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan untuk tupoksi berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan Memo Ka Biro Umum No. 404/B.05/04/2012 tgl 2 Mei 2012 kepada Ka Pusdatinrenbang untuk mengklasifikasikan aset tak berwujud yang sudah tidak terpakai atau masa pakainya sudah habis. Bappenas sudah melakukan pendataan mengenai data aset tak berwujud dan telah menyampaikan surat Ka Biro Umum nomor 0073/B.05/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 mengenai Usulan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara kepada DJKN. Telah dilakukan penghapusan atas Aset berupa 5 bh software senilai Rp769,63 juta. Dokumen pendukung telah diterima: 1) BA Pemusnahan No. 001/BA-PMSH/08/2014 tanggal 13 Agust 2014 dan Foto; 2) Surat persetujuan dari Kemenkeu No. S-22/MK.6/WKN.07/2014 tgl 27 Juni 2014.; 3) SK Kepala Bappenas No. 73/M.PPN/07/2014 ttg penghapusan BMN berupa ATB Kementerian PPN/Bappenas tgl 15 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
19 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 5. Pemanfaatan Empat Unit Kendaraan Roda Enam Senilai Rp963,47 juta dan Pengamanan Sepuluh Unit Kendaraan Roda Enam Belum Optimal Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya Memanfaatkan kendaraan-kendaraan tersebut untuk kepentingan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas; Ka Biro Umum sepakat untuk mengoperasikan seluruh kendaraan untuk mendukung aktivitas Bappenas secara maksimal (surat terlampir). 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
20 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 5. Pemanfaatan Empat Unit Kendaraan Roda Enam Senilai Rp963,47 juta dan Pengamanan Sepuluh Unit Kendaraan Roda Enam Belum Optimal Membuat tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menghindari terjadinya risiko rusak dan hilang. Sudah dibuat shelter (garasi) untuk mengamankan kendaraan agar menghindari risiko hilang dan rusak 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
21 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 1. Kementerian PPN/Bappenas Tidak Menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Sewa Gedung dan Bangunan Di Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (Renortala) agar melakukan konsultasi dengan DJA mengenai kemungkinan pencantuman PNBP dalam DIPA terkait Perjanjian Bangun Guna/BOT (Build Operate and Transfer) Tanah dan gedung Bappenas PNBP telah dicantumkan dalam DIPATahun 2015, DIPA tersebut telah disampaikan ke BPK." 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
22 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 2. Terdapat Kesalahan Penganggaran Atas Kegiatan Belanja Modal Yang Dianggarkan Dalam Belanja Barang Dan Jasa Sebesar Rp1.562.858.050,00 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk Meningkatkan pengawasan dalam penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Daftar jurnal neraca per 1 Jan s.d 31 Des 2013; b. Buku besar SAI per 1 Jan s.d 31 Des 2013, 132211 Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan; c. Buku besar SAI per 1 Jan s.d 31 Des 2013, 133211 Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan; d. Buku besar SAI per 1 Jan s.d 31 Des 2013, 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap; dan e. Laporan Hasil Reviu RKA KL TA2015 Kementerian PPN/Bappenas oleh IBAU-Inspektorat Utama. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
23 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 4. Pembayaran Atas Kegiatan Paket Meeting sebesar Rp1.045.165.000,00 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Secara Memadai Memberikan sanksi kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan pekerjaan Paket Meeting sesuai ketentuan yang berlaku. Memorandum Nomor : 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
24 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 5. Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri belum sepenuhnya dilampiri dengan bukti-bukti yang memadai Memberikan sanksi kepada PPK terkait sesuai ketentuan yang berlaku Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang isinya PPK agar lebih cermat dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Memorandum No. 405/b.4/11/2014 tanggal 2014 dari Karo Renortala perihal Penyusunan standar perjalanan ke daerah kabupaten/kota memuat a.l. telah dilakukan koordinasi dengan Dirjen Anggaran dan diperoleh penjelasan bahwa mengingat jumlah kabupaten/kota maka pengaturan standar perencanaan biaya perjalanan dinas ke kabupaten/kota dipandang tidak efektif dan efisien karena perjalanan tersebut tidak bersifat rutin. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
25 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 6. Pengelolaan Barang Persediaan Kementerian PPN/Bappenas Belum Tertib Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas untuk: Menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum agar meningkatkan pengawasan atas pengelolaan barang persediaan; Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum agar meningkatkan pengawasan atas pengelolaan barang persediaan. Memorandum Nomor 401/Ses/ 07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
26 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 6. Pengelolaan Barang Persediaan Kementerian PPN/Bappenas Belum Tertib Menginstruksikan kepada PPK sebagai atasan langsung dari petugas pengelola barang persediaan agar meningkatkan pengawasan untuk mencapai tujuan penatausahaan/pengelolaan barang persediaan dan lebih intensif dalam melakukan rekonsiliasi dengan Biro Umum terkait laporan BMN/barang persediaan. Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen Register Transaksi Harian Saldo Awal, Tanggal Pembukuan 1 Juli 2014 s.d. 31 Juli 2014 terkait pencatatan buku kajian dari Aplikasi SIMAK-BMN. Telah terdapat penambahan saldo awal BMN sebanyak 27 buku kajian dengan nilai total sebesar Rp1.777.000,00. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
27 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 1. Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai meningkatkan pengawasan terkait presensi dan ketidakhadiran pegawai Pada tindak lanjut Semester I 2016, Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan dokumen berupa nota dinas dari Kepala Biro SDM kepada PIC Buku Kendali Unit Kerja Nomor 153/B.02.ND/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 mengenai Reminder Pengisian Nomor Bukti Dokumen Ketidakhadiran, dan screenshot aplikasi presensi . 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
28 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 2. Terdapat Kesalahan Penganggaran atas Kegiatan Belanja Modal BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan: Penanggung jawab unit pelaksana kegiatan supaya lebih memperhatikan ketentuan terkait penganggaran untuk pengadaan aset Terdapat memorandum dari PLT Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Para Pejabat eselon II/Penanggung Jawab dan Para PPK Nomor 874/Ses.M/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 mengenai instruksi untuk lebih memperhatikan ketentuan terkait penganggaran untuk pengadaan aset. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
29 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 4. Pengelolaan Barang Persediaan pada Kementerian PPN/ Bappenas Belum Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya merevisi dan menetapkan SOP Persediaan yang lebih komprehensif SOP-SOP terkait persediaan telah dimutakhirkan dan ditetapkan oleh Kepala Biro Umum, sehingga sudah sesuai rekomendasi 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
30 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 4. Pengelolaan Barang Persediaan pada Kementerian PPN/ Bappenas Belum Memadai melakukan konsolidasi persediaan secara rutin Konsolidasi persediaan antara PPK dengan biro umum sudah dilakukan secara rutin, sehingga TL sudah sesuai rekomendasi 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
31 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 4. Pengelolaan Barang Persediaan pada Kementerian PPN/ Bappenas Belum Memadai melakukan pemutakhiran data dan inventarisasi persediaan secara periodik Dalam Semester I Tahun 2016 telah disampaikan dokumen tindak lanjut berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) per 31 Desember 2015 seluruh PPK pada Kementerian PPN/Bappenas sebagai tindak lanjut pemutakhiran data dan inventarisasi persediaan 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
32 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 5. Terdapat Pemanfaatan atas Beberapa Tanah dan Bangunan Milik Kementerian PPN/Bappenas oleh Pihak Luar yang Belum Mendapat Ijin dari Pengguna Barang BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah dan bangunan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku Foto pemasangan papan nama pada BMN tanah milik Bappenas yang diatasnya berdiri bangunan liar. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengeluarkan izin penggunaan tanah dan bangunan atas pemanfaatan oleh pihak luar dan telah tertuang dalam berita acara perjanjian penggunaan BMN. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
33 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 6. Kementerian PPN/Bappenas Belum Melakukan Penatausahaan Secara Memadai atas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin di Gudang BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya melaksanakan penelitian dan penelusuran nilai ke SIMAK BMN atas barang rusak berat di gudang serta segera mengusulkan penghapusan BMN yang rusak berat ke Kemenkeu sesuai ketentuan yang berlaku Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Penelitian dan penelusuran nilai BMN rusak berat, serta telah dilakukan penghapusan atas BMN rusak berat sebagaimana tertuang dalam SK Penghapusan 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
34 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 1. Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Belum Berpedoman pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk segera menetapkan kebijakan terkait pengadaan tenaga kerja kontrak di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terkait proses seleksi, pengangkatan, disiplin kerja dan pemberhentian pegawai tidak tetap. 1. Memorandum Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas No. 510/SES.M/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Penyampaian Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT); dan 2. Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT) Kementerian PPN/Bappenas. Pengelolaan PTT akan dilakukan secara bertahap dan akan diberlakukan secara efektif pada Tahun Anggaran 2018. Kebijakan terkait pengadaan PTT khususnya terkait proses seleksi, pengangkatan, disiplin kerja dan pemberhentian pegawai tidak tetap telah termuat dalam Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak tetap (PTT) Kementerian PPN/Bappenas. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
35 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 5. Aset Tak Berwujud Senilai Rp23.567.461.409,00 Belum Diamortisasi BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memperhitungkan amortisasi pada aset tak berwujud sesuai SAP. Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Laporan Amortisasi BMN audited 2016; b. Laporan Posisi BMN di Neraca; dan c. CALBMN. Sesuai dengan dokumen laporan amortisasi BMN audited 2016 dan Laporan Posisi BMN di Neraca, telah dilakukan amortisasi aset tak berwujud pada Tahun Anggaran 2016. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
36 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 4. Pelaksanaan Empat Pekerjaan pada PPK P2SPAB Tidak Sesuai Ketentuan Memerintahkan Kepala Bagian Urdal untuk memantau dan menyelesaikan pengurusan IMB Gedung Arsip; Dokumen Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor. 179/8.1/31.74/-1.785.51/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Gudang Arsip telah terbit. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
37 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 4. Pelaksanaan Empat Pekerjaan pada PPK P2SPAB Tidak Sesuai Ketentuan Menganggarkan kegiatan pengadaan sistem pendingin ruangan, sistem pengaman kebakaran, dan lift pada Gedung Arsip. sudah dianggarkan dan sudah ditindaklanjuti melalui proses pengadaan di ULP. Sistem pendingin ruangan, sistem pengaman kebakaran dan lift pada gedung gudang arsip telah terealisasi pada TA 2016 . Selain itu, Inspektorat telah melakukan review Reviu Rencana Kerja dan Anggaran KL Tahun 2016. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
38 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Penganggaran Hibah Millenium Chalengge Corporation (MCC) dan Pengajuan Atas Pengesahan Pendapatan Hibah MCC Sampai Dengan Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan KPA untuk: A. Menyusun perencanaan anggaran hibah MCC sesuai ketentuan yang berlaku; dan a. Memorandum No. B.004/M.PPN/IU/ KU.05.01/06/2017 dari Menteri PPN ke Sestama, Ittama, dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan b. Memorandum Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.920/Ses.M/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 c. Surat Dirjen Plh. Direktur Pinjaman dan Hibah No. S-206/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) beserta Rupiah Murni Pendamping (RMP) TA 2018 dan Proyeksi Maju Penarikan PHLN 2019-2022 d. Undangan Rapat Dirjen Pinjaman dan Hibah No. UND-79/PR/2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Undangan Rekonfirmasi Usulan Anggaran Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman dan Hibah dalam rangka Penyusunan Pagu Anggaran RAPBN 2018. e. Berita Acara Hasil Pembahasan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TA 2018 (Pagu Anggaran 2018 Kementerian PPN/Bappenas). f. Nota Dinas Kepala Bagian Verifikasi Anggaran No. 540/B.05-VA.ND/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan. g. Berkas TL dari PPK MCC sbb: Nota Dinas PPk Pengelola Hibah MCC Nomor 159/06.13.ND/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
39 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Persediaan Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai Melakukan pembinaan kepada petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja supaya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku. a. Sesmen memerintahkan Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian BMN dan Persuratan agar melakukan pembinaan kepada petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja supaya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku Biro Umum akan melakukan: a. Pembinaan kepada petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja supaya lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku, berupa Rapat koordinasi Biro Umum dengan Petugas pengelola barang persediaan pada masing-masing unit kerja dan PPK 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
40 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: A. lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan, pengamanan dan pengendalian BMN a. Menyusun instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk membuat disposisi agar 1) Lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan, pengamanan, dan pengendalian BMN; 2) Memerintahkan Kepala Biro Umum agar lebih cermat dalam mengelola BMN dan mengamankan bukti kepemilikan BMN; 3) Berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk melakukan penilaian atas Barang-barang eks hibah sesuai ketentuan b. Sesmen akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian atas barang-barang eks hibah sesuai ketentuan c. Biro Umum akan: 1) Lebih cermat dalam mengawasi pengelolaan, pengamanan dan pengendalian berupa melaksanakan inventarisasi aset tetap melalui: a) pengendalian atas pencatatan buku gudang, b) pengendalian pelaksanaan Daftar Barang Ruangan, c) Identifikasi aset tetap yang masa manfaat telah habis untuk dihapuskan 2) Lebih cermat dalam mengelola BMN dan mengamankan kepemilikan BMN melalui penyimpanan bukti kepemilikan BMN di gedung arsip yang dikelola oleh Pusdatinrenbang 3) Menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi BMN termasuk perbedaan luas tanah hasil inventarisasi melalui: a) Mengirimkan surat ke BPN untuk menelaah perbedaan luas tanah inventarisasi b) Berkoordinasi dengan BPN 4) Inspektorat akan: a) Melakukan reviu RKBMN 2019 b) Mereviu RKA KL Biro Umum terkait belanja modal tahun 2018 c) Mereviu Laporan SIMAK BMN semesteran dan tahunan d) Mendampingi proses penilaian serah terima aset eks hibah untuk Kementerian PPN/Bappenas 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
41 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Antara Satuan Kerja BAPPENAS dengan KPPN Jakarta III Tidak Dilakukan secara Rutin Bulanan sehingga LRA berpotensi tidak akurat Sestama BAPPENAS memperingatkan kepada pengelola SAI agar dimasa mendatang melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN secara rutin bulanan Rekonsiliasi telah dilakukan secara rutin, untuk bulan Januari s.d Maret 2006 digabung karena program SAI dari Departemen Keuangan baru diterima bulan Maret 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
42 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sistem Pengendalian Atas Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Memadai Sistem pecatatan dan Pelaporan aset tetap masih dilakukan secara manual dan belum menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan penatausahaan barang juga dilakukan oleh masing-masing PPA sehingga saldo aset tetap yang disajikan dalam neraca BAPPENAS tahun 2005 tidak menggambarkan jumlah dan nilai aset yang sewajarnya Melakukan pendataan ulang untuk memperoleh saldo awal aset tetap yang akurat Telah dibentuk Tim Inventaris Tahun 2007 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
43 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sistem Pengendalian Atas Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Memadai Sistem pecatatan dan Pelaporan aset tetap masih dilakukan secara manual dan belum menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan penatausahaan barang juga dilakukan oleh masing-masing PPA sehingga saldo aset tetap yang disajikan dalam neraca BAPPENAS tahun 2005 tidak menggambarkan jumlah dan nilai aset yang sewajarnya Sestama membuat kebijakan intern untuk pengaturan kembali mekanisme pencatatan dan pelaporan aset tetap dengan mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait Telah Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas, Yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No: PER.004/M.PPN/10/2008 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
44 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sistem Pengendalian Atas Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Memadai Sistem pecatatan dan Pelaporan aset tetap masih dilakukan secara manual dan belum menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan penatausahaan barang juga dilakukan oleh masing-masing PPA sehingga saldo aset tetap yang disajikan dalam neraca BAPPENAS tahun 2005 tidak menggambarkan jumlah dan nilai aset yang sewajarnya Sestama mengadakan pengaturan kembali atas pengelolaan dan atau penatausahaa dokumen sumber pencatatan aset tetap. Sebagai contoh, setiap Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) diwajibkan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen kepemilikan lainnya kepada Biro Umum sebagai dasar pencatatan dan pelaporan aset tetap BAP Barang TA 2006 sudah dilakukan dengan seluruh PPA 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
45 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai sehingga saldo aset tetap dalam Neraca Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006 belum dapat diyakini kewajarannya Melakukan inventarisasi ulang untuk memutakhirkan laporan ofname fisik barang inventaris (LOFBI) Tahun 1999 disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan asset tetap dan kelengkapan serta mutasi yang terjadi Inventarisasi telah dilakukan antara pihak Bappenas dan KPKNL 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
46 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai sehingga saldo aset tetap dalam Neraca Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006 belum dapat diyakini kewajarannya Melakukan penilaian kembali semua aset tetap yang memiliki dan/atau dikuasai Kementerian Negara PPN/Bappenas, sesuai dengan nilai wajar, baik menggunakan harga perolehan jika aset tetap yang dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca, harga pasar, maupun harga taksiran yang wajar. Kementerian PPN/Bappenas telah menginventarisasi pegawai yang belum melunasi angsuran tanah. Pada tahun 2011 angsuran tanah sawangan telah dilunasi seluruhnya 2018-10-08 ADMIN
47 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai sehingga saldo aset tetap dalam Neraca Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006 belum dapat diyakini kewajarannya Meningkatkan koordinasi dan prosedur rekonsiliasi antara bagian Keuangan dengan Bagian Penatausahaan Barang sebagai sarana check and balance dalam pelaporan aset tetap Sesmen PPN/Sestama Bappenas telah menginstruksikan kepada pegawai yang belum melunasi pembayaran ganti rugi/angsuran tanah. Pada tahun 2011 angsuran tanah sawangan telah dilunasi seluruhnya 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
48 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Sistem pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap belum memadai sehingga saldo aset tetap dalam Neraca Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2006 belum dapat diyakini kewajarannya Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pimpinan Bappenas terhadap pelaksanaan SABMN dan memberikan sanksi yang tegas terhadap unit-unit kerja yang lalai atau kurang tertib dalam pencatatan dan pelaporan asset tetap Pengendalian dan pengawasan terhadap SABMN telah memadai sehingga nilai BMN dalam LBMN sudah sesuai dengan yang tercantum pada Laporan Keuangan 2018-10-08 ADMIN
49 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Bappenas tidak menyelenggarakan sistem administrasi pencatatan dan pelaporan atas perkembangan pembayaran ganti rugi tanah Menyelenggarakan administrasi pencatatan dan pelaporan atas penjualan angsuran tanah, sehingga dapat memonitor perkembangannya dan dapat menyajiakannya dalam laporan keuangan secara akurat Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menginventarisasi pegawai yang belum melunasi cicilan penjualan angsuran dan menyampaikan surat teguran kepada pegawai/pensiunan Bappenas agar segera melunasi angsuran tanah. 2018-10-08 ADMIN
50 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Bappenas tidak menyelenggarakan sistem administrasi pencatatan dan pelaporan atas perkembangan pembayaran ganti rugi tanah Menginstruksikan petugas SAI untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi secara berkala dengan KPPN terkait perkembangan pembayaran ganti rugi tanah Sampai dengan 31 Desember 2008 sisa pegawai yang melunasi cicilan tinggal 39 orang. Terhadap pegawai yang terlambat membayar angsuran sudah dikenakan sanksi denda 2018-10-08 ADMIN
51 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Bappenas tidak menyelenggarakan sistem administrasi pencatatan dan pelaporan atas perkembangan pembayaran ganti rugi tanah Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk melakukan peringatan dan teguran secara tertulis kepada pegawai yang lalai atau belum pernah melakukan pembayaran ganti rugi / penjualan angsuran tanah Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 2018-10-08 ADMIN
52 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Sistem Pengendalian atas pencatatan, pelaporan dan pemantauan penjualan angsuran belum memadai Memantau dan mengawasi pembayaran dan penyetoran angsuran pegawai dan memberlakukan sanksi denda kepada pegawai yang lalai membayar angsuran Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menginventarisasi pegawai yang belum melunasi cicilan penjualan angsuran dan menyampaikan surat teguran kepada pegawai/pensiunan Bappenas agar segera melunasi angsuran tanah. Sampai dengan 31 Desember 2008 sisa pegawai yang melunasi cicilan tinggal 39 orang. Terhadap pegawai yang terlambat membayar angsuran sudah dikenakan sanksi denda. 2018-10-08 ADMIN
53 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Terdapat kelemahan Perjanjian kontrak BOT antara Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan PT Bakrie Swasakti Utama dalam pembangunan gedung seluas 3.000 M2 di Jl. Rasuna Said Kav. B2 Jakarta Melakukan upaya terbaik untuk merevisi Perjanjian BOT dengan PT Bakrie Swasakti Utama yang lebih menguntungkan Negara Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT No.4300/SES/09/2004 menyatakan bahwa di samping uang setoran ke Pemerintah sebesar Rp245.917.200,00 per tahun dengan eskalasi 10% per 3 (tiga) tahun, sejak tahu 2006 Pemerintah juga menerima manfaat yang apabila dikonversikan ke dalam satuan uang sebesar Rp5.085.000.000,00 2018-10-08 ADMIN