Data Temuan Kinerja

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database belum sepenuhnya didukung perencanaan yang memadai Tim Anggaran belum menilai seluruh usulan kegiatan, proses penilaian usulan kegiatan tidak didukung dokumen indikator output dan outcomes, dan hasil penilaiannya tidak didukung dengan berita acara hasil penilaian Biro Renortala untuk melakukan penilaian usulan kegiatan dari direktorat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.KEP.024/Ses/07/2003 tentang pedoman penilaian usulan kegiatan pembangunan kantor kantor Menteri PPN/Bappenas atau melakukan perubahan ketentuan pedoman penilaian usulan kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan waktu yang dimiliki oleh Bappenas Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan beberapa dokumen antara lain 1. Draft Revisi atas Permen PPN NO 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran 2. Juklak Ses No 1 Tahun 2014 3. Draft revisi Juklak ses No 1 Tahun 2014 4. Laporan Reviu RKA KL 2016 5. Catatan hasil reviu Deputi Bid Ekonomi dan Deputi Bid Kemiskinan 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan, dan database sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan Proses penetapan harga pasar tenaga ahli dan pembayaran jasa konsultan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan PPK dalam melakukan pembayaran kepada pihak konsultan lebih memperhatikan ketentuan dalam kontrak dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung dari biaya yang ditagihkan pihak konsultan Ketentuan kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan terkait syarat-syarat pengajuan SPP Tahun 2015. persyaratan akan pengajuan SPP oleh PPK telah ditetapkan bagian verifikasi, diharapkan pengendalian tersebut akan bisa mencegah PPK tidak mengajukan pembayaran tidak sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan LK 2015 tidak ada temuan terhadap kekurangan berkas tenaga konsultan, dengan demikian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Penyusunan output dan laporan pelaksanaan kegiatan kajian/evaluasi dan prakarsa strategis, kegiatan koordinasi, kegiatan pemantauan dan kegiatan penyusunan database tidak sesuai dengan ketentuan Biro Renortala melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan pada tahun berjalan dan mengatur ketentuan tentang batas akhir penyampaian laporan kegiatan dan sanksi jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan dan jika direktorat tidak menyampaikan laporan kemajuan Biro Renortala telah melakukan pemantauan dan laporan kegiatan dari direktorat namun belum didukung dengan bukti-bukti pemantauan tersebut 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pembayaran honorarium untuk kegiatan koordinasi, pemantauan dan database belum sepenuhnya didasarkan dokumen pendukung yang lengkap berupa daftar hadir dan notulensi rapat kegiatan Bappenas untuk melakukan revisi terhadap Permen No.04 Tahun 2009 tabel 9 untuk mewajibkan notulensi rapat dan daftar hadir sebagai dokumen pendukung dalam pembayaran honorarium. Bappenas telah merevisi Permen No.o4 tahun 2009 dengan Permen No 1 tahun 2012. Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa Permen No. 04 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan terkait bukti pendukung dalam pembayaran adalah ketentuan pada verifikasi SPP yang mensyaratkan notulensi rapat dan daftar hadir untuk pencairan honorarium. Syarat verifikasi telah disampaikan, sehingga tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Pembayaran narasumber belum didukung dengan dokumen yang lengkap dan valid serta tidak sesuai dengan standar Pelaksana kegiatan, koordinator kegiatan, dan PPK untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya melengkapi bukti pembayaran kegiatan secara akuntabel dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku Kedeputian Kemiskinan: Hingga saat ini, pendokumentasian bukti-bukti semakin diperhatikan, didokumentasikan dengan lebih baik. 'Memorandum Deputi Bidang Ekonomi Nomor 111/D-IV/08/2011 tanggal 2 Agustus 2011 menyampaikan agar pelaksanaan anggaran lebih memperhatikan SOP dan mendokumentasikan bukti pembayaran. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses penentuan harga dan pembayaran Tenaga Ahli Individu (Individual Consultant) tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Individu tidak didukung output kegiatan Sestama Bappenas untuk menegur secara tertulis PPK dan memerintahkan PPK untuk lebih teliti dalam menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan Memorandum No.329/Ses/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Kegiatan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, dan Deputi Bidang Ekonomi pada Kementerian PPN/Bappenas, dinyatakan mengintruksikan kepada PPK Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM TA 2009 dan PPK Kedeputian Bidang Ekonomi TA 2009 agar lebih teliti dalam menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan jasa konsultan 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Proses penentuan harga dan pembayaran Tenaga Ahli Individu (Individual Consultant) tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Individu tidak didukung output kegiatan Deputi teknis terkait menegur secara tertulis koordinator dan memerintahkan koordinator pelaksana kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bappenas telah menyampaikan laporan kegiatan dari masing-masing tenaga konsultan terkait, sehingga rekomendasi telah ditindaklanjuti 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS KINERJA KEGIATAN DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM SERTA DEPUTI BIDANG EKONOMI PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan evaluasi memadai terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan yaitu kegiatan kajian, evaluasi, koordinasi, pemantauan dan database UKE I dan UKE II untuk lebih memperhatikan kewajibannya dalam membuat laporan evaluasi kinerja Kedeputian Bidang Ekonomi dan KKUKM beserta UKE 2 dibawahnya telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 dan Manual book e-performance dan aplikasi e-performance, sehingga tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas