Data Temuan Kepatuhan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2009 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2008 Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perumahan Pegawai Bappenas Di Jatisari dan Jatisampurna Seluas 57.229 m2 Belum Ada Ijin Dari Pengelola Barang Dan Tanah Negara di Jatisari Seluas 12.000 m2 Terlantar. Menyerahkan tanah seluas 12.000 m² yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian kepada Menteri Keuangan Kementerian Keuangan menyarankan agar status penggunaan tanah diubah menjadi pemindahtanganan/penjualan pada tanggal 19 Januari 2011. dan terhadap tanah seluas 12.000 m² agar dilakukan tindakan pengamanan secara administrasi fisik dan yuridis. Surat Ka Biro Umum kepada Dirjen KN Cq. Dir BMN No 2486/B.05/04/2012 tanggal 18 April 2012 tentang usulan pemindahtanganan dan penetapan penggunaan tanah jatisari dan jati sampurna, dan atas tanah seluas 12.000 m² tersebut telah dibuatkan peta kapling perumahan pegawai. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
2 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 1. Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp37.685.524,00 dan tidak dilengkapi bukti pendukung sebesar Rp25.998.600,00 Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menegur secara tertulis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penerbit SPM atas kelalaiannya dalam memverifikasi kelengkapan dokumen dan biaya perjalanan dinas serta menyetor kelebihan pembayaran perjalanan Dinas ke Kas Negara dan melengkapi kekurangan dokumen. a. Menegur seluruh PPK TA 2009 dan 2010 secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no.378/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 b. Menegur Pejabat penerbit SPM secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN./Sestama Bappenas no379/SES/07/2010 tanggal 19/07/2010 c. Kelebihan pembayaran yang telah disetor adalah sebesar Rp32.039.324 (Sesuai LHP no 027c/LHP/XV/04/2010 halaman 4, copy Bank/SSPB terlampir) sehingga nilai yang masih harus disetor Rp5.646.299, tanggal 21/05/2010, copy Bank Mandiri dan SSPB terlampir d. Belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung telah disetor sebesar Rp1.342.200 (sesuai LHP no 027c/LHP/XV/04/2010 halaman 5, copy bank Mandiri terlampir tanggal 17-5-2010) dan sebesar Rp24.656.400 telah dibuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perjalanan dinas(PPK Regional dan Otda). 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
3 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 2. Terdapat kelebihan harga tiket perjalanan dinas sebesar Rp88.777.600,00 dan tiket perjalanan dinas sebesar Rp113.124.600,00 yang tidak sesuai dengan konfirmasi perusahaan penerbangan Memerintahkan Sekretaris Menteri untuk menegur secara tertulis PPK, Penanggung Jawab Kegiatan, dan Pegawai atas kelebihan harga tiket dan tiket yang tidak sesuai dengan database Garuda a. Menegur seluruh PPK TA 2009 dan 2010 secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no.380/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 b. Diklarifikasi sebesar Rp30.203.675 dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp58.615.525 c. Sebesar Rp58.095.700 telah disetor ke kas negara, tiket perjalanan dinas yang tidak sesuai sebesar Rp54.156.400 telah diklarifikasi sebesar Rp23.759.800 dan Sisa sebesar Rp30.396.600 telah disetor ke kas Negara 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
4 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 3. Kementerian PPN/Bappenas terlambat dalam menetapkan tuntutan ganti rugi mobil toyota KF 40 N0. Pol B 8942 ER yang hilang atas nama Abdul haris sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp35.500.000,00 dan aset tersebut masih tercatat dalam neraca Bappenas TA 2009. Segera menetapkan penanggung kerugian atas hilangnya kendaraan. Telah diterbitkan SK pembebanan penggantian kerugian negara atas nama Abdul Haris yaitu Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.55/M.PPN/HK/04/2011. Kerugian negara telah diangsur ke Kas Negara sebanyak dua bulan. posisi per Juni 2011 yang disetorkan ke Kas Negara Rp2.400.000,00 dan Rp2.380.000,00 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
5 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 3. Kementerian PPN/Bappenas terlambat dalam menetapkan tuntutan ganti rugi mobil toyota KF 40 N0. Pol B 8942 ER yang hilang atas nama Abdul haris sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp35.500.000,00 dan aset tersebut masih tercatat dalam neraca Bappenas TA 2009. Menegur secara tertulis Kepala Biro Umum atas ketidakcermatannya melakukan pengelolaan aset yang dimilikinya Tuntas 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
6 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 4. Pembayaran angsuran dan denda atas penjualan tanah di Sawangan serta ganti rugi atas kehilangan kendaraan dinas tidak tertib yang menyebabkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp99.048.854,98 dan Rp4.400.000,00 Menegur secara tertulis Kepala Biro Umum atas ketidakcermatannya melakukan pengelolaan aset yang dimilikinya. Menegur Kepala Biro Umum secara tertulis dengan memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas no.382/SES/07/2010 tanggal 19/7/2010 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
7 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 4. Pembayaran angsuran dan denda atas penjualan tanah di Sawangan serta ganti rugi atas kehilangan kendaraan dinas tidak tertib yang menyebabkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp99.048.854,98 dan Rp4.400.000,00 Lebih intensif melakukan penagihan atas pembayaran angsuran tanah di Sawangan dan ganti Rugi Kendaraan yang hilang Menindaklanjuti dengan surat penagihan atas pembayaran angsuran tanah di Sawangan no4342/B.05/07/2010 tanggal 7 Juli 2010 dan atas kendaraan hilang no 4586/B.05/07/2010 tanggal 16 Juli 2010. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
8 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 5. Terdapat aset berupa tanah kavling seluas 620 m² yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Menegur secara tertulis Kepala Biro Umum karena tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan secara memadai atas BMN yang dikuasai Telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian tanah kavling berupa: Penilaian ulang (appraisal) rumah dan kavling oleh KPKNL Kemenkeu pada tanggal 1 April 2011 dan menetapkan bobot dan kriteria calon penerima tanah kavling pada tanggal 20 Mei dan 7 Juni 2011. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
9 2010 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2009 5. Terdapat aset berupa tanah kavling seluas 620 m² yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Segera menentukan status tanah kavling seluas 620 m² Telah diterbitkan 3 SK Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai Bappenas. 2018-05-25 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
10 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 1. Realisasi Pembayaran Kegiatan Pada Dua PPK Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp5,80 juta BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk Menarik kembali kelebihan pembayaran biaya paket meeting senilai Rp5,80 juta dan menyetorkannya ke kas negara; dan Pihak ketiga telah melakukan penyetoran sebesar Rp5.800.000,00 dengan surat setoran pajak (SSP) dengan NTPN 0910061008111111 sebesar Rp5.040.000,00 dan SSP dengan NTPN 0902090613150506 sebesar Rp760.000,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
11 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 1. Realisasi Pembayaran Kegiatan Pada Dua PPK Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp5,80 juta Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengujian atas pertanggungjawaban belanja paket meeting. Ka Biro Humas dan TU Pimpinan menyampaikan surat teguran (sanksi) kepada PPK untuk bekerja lebih cermat 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
12 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 2. Realisasi Belanja Akun 524119 Pada Kegiatan No. 2936 dan Akun 522113 Pada Kegiatan No. 2937 Melebihi Pagu Anggaran Sebesar Rp21,56 juta Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas supaya menginstruksikan kepada PPK, pejabat pengujian dan perintah pembayaran (penerbit SPM) dan Kepala Bagian Verifikasi agar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya lebih optimal dan selanjutnya supaya dalam penyerapan anggaran dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Memo Sesmen No. 210E/Ses/04/2012 tgl 20 April 2012 kepada PPK TA 2012, Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM TA 2012 dan Kabag Verifikasi Anggaran agar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya lebih optimal dan selanjutnya supaya dalam penyerapan anggaran dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
13 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 3. Terdapat Kurang Potong PPh Pasal 23 Sebesar Rp7,06 juta atas Pembayaran Beberapa Paket Pekerjaan Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan kepada pejabat pengujian dan perintah pembayaran (penerbit SPM), dan bendahara pengeluaran supaya lebih cermat dalam melaksanakan peraturan perpajakan Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210F/Ses/04/2012 tgl 20 April 2012 kepada Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM TA 2012 dan Bendahara Pengeluaran TA 2012 agar lebih cermat dalam melaksanakan peraturan perpajakan. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
14 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 4. Aset Tanah Kavling Seluas 460 m² Senilai Rp372,36 juta Digunakan oleh Pihak Lain Tanpa Hak Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar melakukan langkah-langkah pengosongan atas aset (rumah negara) yang masih dalam penguasaan pihak yang tidak berhak untuk dipergunakan bagi yang berhak. SK Sesmen PPN/Sestama Bappenas tentang Penetapan Pengalihan Penggunaan Tanah Kavling No. B-95 Perumahan Pegawai Bappenas Sawangan, Kedaung, Depok seluas 140 m² ditargetkan minggu ke-4 Juni sudah terbit. SK Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. KEP.47 dan 48/M.PPN/HK/03/2012 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Kavling No. A-128 dan No. A-54 Perumahan Pegawai Bappenas; menetapkan pengguna tanah kavling agar membayar uang muka dan cicilan kredit rumah serta diwajibkan mengembalikan tanah kavling tersebut kepada Sesmen PPN up. Ka Biro Umum. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
15 2012 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011 6. Dokumen Pemindahtanganan Kendaraan Milik USAID Kepada Kementerian PPN/Bappenas Belum Lengkap Menteri PPN/Kepala Bappenas memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya menyelesaikan permasalahan aset tersebut kepada USAID Memo Sesmen PPN/Sestama Bappenas No. 210G/Ses/04/2012 kepada Kepala Biro Umum agar menyelesaikan permasalahan aset tersebut kepada USAID. Memo Kepala Biro Umum No. 370A/B.05/04/2012 tanggal 23 April 2012 kepada Direktur Hukum dan HAM agar pengembalian kendaraan kepada USAID segera diproses dan telah mendapat tanggapan dari USAID tanggal 26 September 2013 bahwasanya aset tersebut dapat diproses register balik nama dari In-ACCE ke Bappenas. Selanjutnya, kendaraan Kijang Mini Bus sebanyak 1 unit telah dilakukan pencatatan BMN pada Tahun 2013 dengan kondisi baik. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
16 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 1. Terdapat Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp10.233.640,83 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana serta bendahara pengeluaran atas ketidakcermatan dalam pengendalian terkait dokumen pembayaran perjalanan dinas Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan PPK Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk lebih cermat dalam pengendalian terkait dokumen pembayaran perjalanan dinas. Memorandum Nomor 401/Ses/07/ 2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
17 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 2. Terdapat Pelaksanaan Kegiatan Paket Meeting Sebesar Rp75.590.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK IRSDP atas ketidakcermatan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan konsinyering Telah dilakukan penyetoran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan NTPN 0815051314021115 tanggal 25 April 2014 sebesar Rp12.350.000,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
18 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 3. Terdapat Kemahalan Harga Sewa Laptop/Komputer Sebesar Rp7.000.000,00 dan Pekerjaan Konsultan Telah Diserahterimakan Sebelum Pekerjaan Selesai Seluruhnya Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK Kedeputian Bidang Sarana Prasarana atas ketidakcermatan dalam pengendalian terkait dokumen pembayaran pelaksanaan kegiatan. Telah dilakukan penyetoran SSBP dengan NTPN 1006120400011208 tanggal 7 April 2014 sebesar Rp7.000.000,00. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
19 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 4. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pusbindiklatren Sebesar Rp102.817.855,00 Tidak Sesuai Ketentuan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk: memberi sanksi kepada Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas ketidakcermatan dalam pengendalian terkait hasil pelaksanaan kegiatan; dan Telah dilakukan penyetoran SSBP dengan NTPN 0813001511120209 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp91.033.622,00 (Rp84.797.282,00 + Rp3.691.973,00 + Rp2.544.367,00). Untuk Rp2.544.367,00 merupakan pembayaran atas kelebihan pembayaran pekerjaan tambah daya listrik PLN gedung Pusbindiklatren sebesar 5.910.000,00 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
20 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 4. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pusbindiklatren Sebesar Rp102.817.855,00 Tidak Sesuai Ketentuan menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum agar segera memanfaatkan aset berupa pesawat telephone. Dokumen Tanda Terima BMN berupa pesawat telepon. Kementerian PPN/Bappenas telah mendistribusikan aset berupa pesawat telephone ke unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas." 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
21 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 5. Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Tambah Daya Listrik PLN Gedung Pusbindiklatren Sebesar Rp5.910.000,00 Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk memberi sanksi kepada PPK P2SPAB dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas ketidakcermatan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatannya. Telah dilakukan penyetoran dengan 2 SSBP dengan NTPN 0813001511120209 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp2.544.367,00 dan NTPN 1112060302070113 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp3.365.633,00. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
22 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 6. Terdapat Perangkat Ruang Decision Support System (DSS) dan Alat Perangkat Video Conference Ruang Sesmen Senilai Rp5.078.010.160,00 Yang Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Kepala Pusdatin dan Kepala Biro Umum agar segera menetapkan petugas operasional perangkat Vicon dan memanfaatkan Perangkat Ruang Decision Support System (DSS) dan Alat Perangkat Video Conference Ruang Sesmen sesuai dengan ketentuan. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan Kepala Pusdatin Renbang dan Kepala Biro Umum agar berkoordinasi untuk menetapkan petugas operasional perangkat Video Conference dan memanfaatkan perangkat ruang DSS dan Alat Perangkat Video Conference Ruang Sesmen. Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
23 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 9. Sisa Uang Persediaan sebesar Rp362.809.251,00 dan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp34.810.707,00 Tahun Anggaran 2013 Terlambat di Setor oleh Bendahara Pengeluaran Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk memberi sanksi kepada: BPP pada masing-masing PPK atas ketidakcermatan dalam pengendalian atas penyetoran sisa UP/TUP; dan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada BP dan BPP agar lebih cermat dalam pengendalian atas penyetoran sisa UP/TUP Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
24 2014 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013 9. Sisa Uang Persediaan sebesar Rp362.809.251,00 dan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp34.810.707,00 Tahun Anggaran 2013 Terlambat di Setor oleh Bendahara Pengeluaran PPK atas ketidakcermatan dalam pengawasan terhadap bendahara dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas telah menginstruksikan kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap BPP dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Memorandum Nomor 401/Ses/07/2014 tanggal 23 Juli 2014. 2018-05-31 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
25 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 1. Sewa Gedung dan Bangunan pada Kementerian PPN/Bappenas Belum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar segera mengajukan permohonan persetujuan atas sewa gedung dan bangunan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas kepada Kemenkeu sehingga segera dapat dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan pemanfaatan sewa BMN Kementerian PPN/Bappenas melalui Sesmen PPN/Sestama Bappenas telah mengajukan permohonan persetujuan sewa BMN berupa sebagian tanah dan bangunan kepada Kepala Kanwil VII Jakarta, DJKN, Kemenkeu dengan surat nomor 7074/SES/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015; 4. Telah dilakukan Pemeriksaan Fisik dan Survey Lapangan oleh Tim Kanwil DJKN DKI Jakarta atas BMN berupa sebagian tanah dan bangunan yang disewakan pada tanggal 29 September 2015 yang tertuang dalam Berita Acara. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
26 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 1. Sewa Gedung dan Bangunan pada Kementerian PPN/Bappenas Belum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya lebih memperhatikan ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan sewa BMN. "Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Surat KPKNL Jakarta I Nomor S-22/MK.6/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara (BMN) berupa sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian PPN/Bappenas; b. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 62/SES/HK/03/2017 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian PPN/Bappenas; c. Surat DJKN DKI Jakarta Nomor S-28/MK.6/WKN.07/2016 tanggal 11 Agustus 2016 perihal Persetujuan Sewa Atas sebagian Tanah dan Bangunan Pada Kementerian PPN/Bappenas; dan d. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.113/SES/HK/09/2016 tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Kementerian PPN/Bappenas." 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
27 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Biaya Hidup dan Tunjangan Biaya Buku pada Karyasiswa Beasiswa SPIRIT Tahun 2014 Minimal Senilai Rp326.922.086,81 memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM dan PPK DM IV agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas 1. Terdapat SK Ka Biro Umum Nomor KEP 3091/B.05/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada PPSPM; 2. Terdapat SK Kapusbindiklatren Nomor KEP 2413/P.01/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada PPK DM IV Tahun 2014. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
28 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Biaya Hidup dan Tunjangan Biaya Buku pada Karyasiswa Beasiswa SPIRIT Tahun 2014 Minimal Senilai Rp326.922.086,81 menginstruksikan kepada PPK DM IV supaya menagih kelebihan pembayaran biaya tunjangan hidup dan tunjangan buku Tahun 2014 senilai Rp326.922.086,81 kepada karyasiswa dan segera menyetorkan ke Kas Negara Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. Bukti Setor Ke Kas senilai Rp36.198.700 tanggal 20 Januari 2017 dengan bukti NTPN D5F961D7U720AR48 a.n Desak Nyoman; b. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp2.180.000 tanggal 23 Februari 2016 dengan bukti NTPN 655408CRQ91H6LNG a.n Wiliyanti; c. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp2.180.000 tanggal 23 Februari 2016 dengan bukti NTPN 578278CRNUHB8DNG a.n Wiliyanti; d. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp2.180.000 tanggal 23 Februari 2016 dengan bukti NTPN 45D878CRMFV7HGNG a.n Wiliyanti; e. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp13.080.000 tanggal 21 September 2016 dengan bukti NTPN A731429VHCHELG4P a.n Wiliyanti; dan f. Bukti Setor Ke Kas Negara Rp6.540.000 tanggal 29 Oktober 2016 dengan bukti NTPN 077438P3G4DTVUQP a.n Wiliyanti. g. Sebesar Rp15.486.500,00 pada tanggal 1 Februari 2017 dengan NTPN Nomor 5D8B7598M0O6424P. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
29 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Biaya Hidup dan Tunjangan Biaya Buku pada Karyasiswa Beasiswa SPIRIT Tahun 2014 Minimal Senilai Rp326.922.086,81 menginstruksikan kepada PPK DM IV supaya menghitung kelebihan pembayaran biaya tunjangan hidup dan tunjangan buku Tahun 2013 kepada karyasiswa dan segera menyetorkan ke Kas Negara Dalam Semester I Tahun 2016 Bappenas telah menyetorkan kelebihan senilai Rp20.534.806,00 dengan SSBP No.1309180608030504 tanggal 22 Januari 2016 menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas No.LHA-06/1.01/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perhitungan kelebihan tunjangan biaya hidup dan buku 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
30 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 4. Terdapat Kekurangan Volume atas Beberapa Pengadaan Belanja Modal di Kementerian PPN/Bappenas Senilai Rp239.439.000,00 BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp239.439.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Nilai tersebut terdiri atas: 1) PT CA senilai Rp191.553.000,00; 2) PT LE senilai Rp22.886.000,00; dan 3) PT IUJM senilai Rp25.000.000,00. Atas rekomendasi terkait kelebihan pembayaran tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyetorkan seluruh kekurangan volume pekerjaan senilai Rp239.439.000,00 ke Kas Negara 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
31 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 4. Terdapat Kekurangan Volume atas Beberapa Pengadaan Belanja Modal di Kementerian PPN/Bappenas Senilai Rp239.439.000,00 memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas (P2SPAB) serta Panitia Penerima Barang karena ketidakcermatannya dalam pengendalian pelaksanaan: 1) Pekerjaan akses jalan gudang BMN Jati Sampurna dan jalan garasi bus pegawai Jati Sari; 2) Pekerjaan perbaikan aset tanah Kompleks Bappenas Sawangan; dan 3) Pekerjaan renovasi interior Gedung Utama. 1. Terdapat SK Ka Biro Umum Nomor KEP 3092/B.05/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas (P2SPAB). 2. Terdapat SK Ka Biro Umum Nomor KEP 3093/B.05/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 mengenai pemberian sanksi/hukuman disiplin teguran lisan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun 2014. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
32 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 5. Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 Belum Tertib BPK merekomendasikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/ Sestama untuk melakukan proses kaderisasi bendahara pengeluaran Tindak lanjut Semester I 2017 berupa dokumen: a. SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 36/M. PPN/HK/04/2014 perubahan atas KEP. 103/M.PPN/HK/12/2013 tentang pengangkatan ZPejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Stuan Kerja (BPA Satker) --> Tuhu Wagiono; b. SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1/M. PPN/HK/01/2016 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Stuan Kerja (BPA Satker) --> Aryo Wicaksono. Telah dilakukan pengangkatan Bendahara Pengeluaran baru sesuai SK Menteri PPN/Bappenas. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
33 2015 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014 6. Unit Badan Lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas Belum Sepenuhnya Menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN PBL Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Penanggung Jawab UBL untuk melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan ILK dan Pernyataan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Terdapat memorandum dari Plt. Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Deputi Bidang Sarpras, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informasi Nomor 870/Ses.M/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 mengenai instruksi untuk melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan ILK dan Pernyataan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan. 2018-06-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
34 2016 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2015 1. Terdapat Kesalahan Penganggaran atas Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Menginstruksikan Inspektur Utama untuk meningkatkan kapasitas Inspektorat dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL untuk menjamin ketepatan pengklasifikasian anggaran dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran. a. Laporan Hasil Reviu RKA KL Tahun Anggaran 2015 Nomor Lap-1/IU/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014; dan b. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas No. LAP-01/IU/02/2016 tanggal 19 Februari 2016. 2018-06-22 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
35 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Perencanaan Kegiatan Hibah Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program (EGSLP), Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture (PRISMA), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan Millenium Challenge Corporation (MCC) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Tertib BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk: Memerintahkan Sekretaris Utama Bappenas untuk menyelenggarakan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan hibah; Melakukan sosialisasi peraturan pengelolaan hibah luar negeri dengan menghadirkan DJPPR Kemkeu dan Kedeputian Pendanaan Bappenas pada tanggal 15 Juni 2017 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
36 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Mengkaji kesesuaian perjanjian-perjanjian yang dilakukan MCAI sebagai wakil pemerintah RI dengan Perjanjian Hibah Compact MCC dan ketentuan pelaksanaan lainnya antara lain: perjanjian pengelola dana amanat, perjanjian fiscal agent, dan perjanjian procurement agent; Mengkaji kesesuaian perjanjian yang dilakukan MCAI sebagai wakil pemerintah RI dengan Perjanjian Hibah Compact MCC dan ketentuan pelaksanaan lainnya 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
37 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta A. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait, ABT Associates Inc. dan LEI untuk memutakhirkan database GIS dan memfasilitasi pelatihan lanjutan untuk menganalisa GIS; 1. Instruksi Menteri PPN/Kepala Bappenas sMemorandum No. B.002/M.PPN/IU/KU.05.01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal tindak lanjut LHP BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2016 2. Surat dari Sekretaris MWA MCA-Indonesia kepada Direktur Eksekutif MCA-Indonesia No. 004/MWA/MCA-I/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
38 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF, Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Memerintahkan Direktur Eksekutif MCAI agar memastikan pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek Hibah Compact MCC khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain (Abt Associates, Land Equity International, Yayasan WWF, Swisscontact, Konsorsium Hivos, dan Konsorsium Petuah) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta: G. Menegur Swisscontact-Indonesia untuk: 1. menjalankan kegiatan pelatihan sesuai dengan SOP Sekolah Lapang Petani Kakao; dan MCAI melakukan pertemuan bersama pihak Swisscontact untuk membahas SOP sekolah lapangan dan kontrak PT Kaltrendo 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
39 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Ekonomi agar: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR, TS-R2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan agar: 1. Segera melakukan pengesahan atas pengembalian dana Hibah UNICEF sebesar Rp630.703.719,00; Telah dilakukan pengesahan atas pengembalian dana Hibah UNICEF sebesar Rp1.227.023.746,00 sesuai dengan SP4HL Nomor 161400506560002 tanggal 31 Desember 2016. 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
40 2016 PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013-2016 Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Hibah EGLSP, PCDP, PRISMA dan AIPD Belum Sepenuhnya Memadai Meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dalam monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan hibah di Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan dokumen sbb: 1. Disposisi Irtama untuk melakukan TL di IU 2. Disposisi IBAU melakukan TL 3. Undangan Rapat TL Hibah 4. Nota Dinas Penyampaian Konsep Rencana TL Monev dan Pengawasan 5. Notulen Rapat 6. Daftar Hadir 7. Rencana Aksi Monev dan Pengawasan Pengelolaan Hibah 8. Permintaan Informasi Hibah 9. Inventarisasi Hibah Semester II-2017 Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yaitu dalam rangka Meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dalam monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan hibah di Kementerian PPN/Bappenas 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
41 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 senilai Rp3,83 Miliar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, Kepala Biro Umum, Plt. Kepala Bagian Urdal, PPK P2SPAB, dan Pokja IV ULP/Panita Pengadaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift Gedung Bappenas Pada Memo Instruksi Sesmen Nomor 923/Ses.M/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 menginstruksikan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, Kepala Biro Umum, Plt. Kepala Bagian Urdal, PPK P2SPAB, dan Pokja IV ULP/Panita Pengadaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift Gedung Bappenas" 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
42 2017 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Built Operate and Transfer (BOT) Tanah dan Bangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT BSU Belum Memadai BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menginstruksikan Sesmen PPN/Settama Bappenas agar: 1. Meminta kepada pihak PT Bakrie Swasakti Utama untuk melaksanakan renovasi dan rehabilitasi sesuai perjanjian BOT. Memorandum Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No.925/Ses.M/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016. Pada Memo Instruksi Sesmen menginstruksikan kepada Biro Umum dan Biro Hukum untuk Meminta kepada pihak PT Bakrie Swasakti Utama untuk melaksanakan renovasi dan rehabilitasi sesuai perjanjian BOT 2018-07-02 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
43 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Penerimaan Negara sebesar RP1.796,58 juta Tidak Dikelola dalam Sistem APBN dan Tidak Tercatat Dalam Laporan Keuangan BAPPENAS Tahun 2005 Sestama BAPPENAS agar mengajukan usulan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai dasar penetapan penerimaan penyelenggaraan TPA sebagai dasar Penetapan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan TPA bukan termasuk penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai UU No. 20 Tahun 1997. Sejak tanggal 24 Mei 2006 tanggung jawab pengelolaan Unit Pelayanan Penyelenggaraan (UPP) TPA oleh koperasi Bappenas sesuai Perjanjian No. 001/PKS-TPA/05/2006 2018-10-08 Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris utama Bappenas
44 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Saldo Akun Bagian Lancar Penjualan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran Belum Disajikan Secara Akurat sehingga mengakibatkan saldo akun-akun tersebut dan akun tanah tidak disajikan secara wajar. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme pencatatan, pelaporan dan pemantauan atas pembayaran dan penyetoran angsuran ganti rugi tanah yang dilakukan oleh pegawai Sestama membuat kebijakan intern mengenai mekanisme pencatatan, pelaporan dan pemantauan atas pembayaran dan/atau penyetoran angsuran ganti rugi tanah. Pada tahun 2011 angsuran tanah sawangan telah dilunasi seluruhnya. 2018-10-08 Inspektur Bidang Administrasi Umum
45 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Saldo Akun Bagian Lancar Penjualan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran Belum Disajikan Secara Akurat sehingga mengakibatkan saldo akun-akun tersebut dan akun tanah tidak disajikan secara wajar. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme pencatatan, pelaporan dan pemantauan atas pembayaran dan penyetoran angsuran ganti rugi tanah yang dilakukan oleh pegawai Sestama mengajukan Usulan penghapusan tanah yang telah lunas angsurannya dan untuk tanah yang telah memperoleh SK Penghapusan tahun 2005 dikoreksi sebagai pengurang saldo tanah dalam Neraca Tahun 2005 SK Penghapusan No. 264a/M.PPN/07/ 2006 2018-10-08 VERIF
46 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Nilai aset tetap dalam neraca Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas TA 2005 belum dapat diyakini kewajarannya sehingga mengakibatkan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bappenas TA 2005 khususnya aset tetap pada Neraca, tidak diyakini kewajarannya. hal ini terjadi karena tidak ada rekonsiliasi data antara Sub Bagian Pelaporan Keuangan dengan Sub Bagian Persediaan dan Penatausahaan Barang dalam Penyusunan Neraca Kemeneg PPN/Bappenas Tahun 2005 Sestama membuat kebijakan intern untuk mengatur kembali mekanisme pencatatan dan pelaporan asset tetap dengan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait. Telah disusun Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No: PER.004/M.PPN/10/2008. 2018-10-08 Biro Umum
47 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Nilai aset tetap dalam neraca Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas TA 2005 belum dapat diyakini kewajarannya sehingga mengakibatkan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bappenas TA 2005 khususnya aset tetap pada Neraca, tidak diyakini kewajarannya. hal ini terjadi karena tidak ada rekonsiliasi data antara Sub Bagian Pelaporan Keuangan dengan Sub Bagian Persediaan dan Penatausahaan Barang dalam Penyusunan Neraca Kemeneg PPN/Bappenas Tahun 2005 Sestama mengadakan pengaturan kembali atas pengelolaan dan atau penatausahaan dokumen sumber pencatatan asset tetap sebagai contoh, setiap PPPA diwajibkan menyampaikan BAST atau dokumen kepemilikan lainnya kepada Biro Umum sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Telah disusun Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No: PER.004/M.PPN/10/2008 2018-10-08 Biro Umum
48 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Nilai aset tetap dalam neraca Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas TA 2005 belum dapat diyakini kewajarannya sehingga mengakibatkan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bappenas TA 2005 khususnya aset tetap pada Neraca, tidak diyakini kewajarannya. hal ini terjadi karena tidak ada rekonsiliasi data antara Sub Bagian Pelaporan Keuangan dengan Sub Bagian Persediaan dan Penatausahaan Barang dalam Penyusunan Neraca Kemeneg PPN/Bappenas Tahun 2005 Meningkatkan pengawasan atas langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan asset tetap Bagian Perlengkapan secara periodik telah menginstruksikan para PPA/PPK untuk melaporkan BMN/aset yang dimiliki 2018-10-08 Biro Umum
49 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang diterima Kementerian Negara PPN/Bapppenas Tahun 2006 sebesar Rp24.298.332.801,26 tidak melaui mekanisme APBN Menata kembali mekanisme penerimaan dan pegguaan dana hibah melaui mekanisme APBN dan mencatat serta melaporkannya dalam Laporan Keuangan Kemeterian Negara PPN/Bappenas Menindaklajuti temuan tersebut, Bappenas telah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan untuk memasukkan dana Hibah dalam DIPA. Setelah beberapa kali pembahasan, dana Hibah telah seluruhnya masuk dalam DIPA 2007 revisi 30 November 2007 2018-10-08 ADMIN
50 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Empat unit kendaraan dinas milik Kementerian Negara PPN/Bappenas senlai Rp298.050.000,00 masih dikuasai oleh pensiunan pegawai dan digunakan untuk kepentingan di luar dinas Menarik kembali kendaraan yang masih dalam penguasaaan mantan pejabat yang telah pensiun untuk dipergunakan bagi operasioal kantor dan apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mengembalikan kendaraan tersebut, supaya dilaporkan kepada aparat penegak hukum Bappenas telah mengirimkan surat kepada para pensiunan yang menindaklanjuti dengan mengembalikan kendaraan tersebut kepada Bappenas. Kedua pihak telah melakukan penandatanganan BAST Kembali Kendaraan Dinas. 2018-10-08 ADMIN
51 2007 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2006 Ruangan gedung Kementerian Negara PPN/Bappenas yang digunakan pihak ketiga tidak dikenaan biaya sewa Membuat kesepakatan dengan koperasi Bappenas mengenai penetapan dan pengenaan biaya sewa Telah dibuat Surat kesanggupan sewa ruangan dengan koperasi Bappenas. Harga sewa sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Posisi per Juni 2011 telah buat kesepakatan dengan koperasi Bappenas mengenai biaya sewa yaitu dengan adanya memorandum Kepala Biro Umum dan Kepala Koperasi Perencana tanggal 27 Februari 2008 dan sejak saat itu telah dikenakan biaya sewa koperasi 2018-10-08 ADMIN
52 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Terdapat Realisasi Hibah sebesar Rp36.957.447.185 yang tidak melalui mekanisme APBN dan belum dicatat dalam LRA Bappenas TA 2007 Menyusun suatu sistem pengendalian intern secara menyeluruh sehingga pelaporan dana-dana hibah yang diterima Bappenas, dapat dilaporkan dan dicatat secara transparan pada LK Bappenas a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No : 2 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas. b. 80% penyerapan realisasi hibah pada tujuh Direktorat di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan isi perjanjian hibah dengan pihak donor. c. Kementerian Negara PPN/ Bappenas akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan departemen Keuangan perihal perlakukan akuntansi terhadap hibah masing-masing donor punya karakter sendiri-sendiri d. Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menerbitkan Peraturan Menteri negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian Negara PPN/Bappenas 2018-10-08 ADMIN
53 2008 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2007 Terdapat Pemecahan Pekerjaan Pengurusan Surat Tanah Bappenas di Jati Asih dan Jati Sampurna, Bekasi untuk menghindari Pelelangan Bappenas lebih memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bappenas Saat ini seluruh sertifikat tanah atas nama Kementerian Negara telah selesai. Pada masa mendatang akan menjadi perhatian Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. 2018-10-08 ADMIN