FAQ — Bappenas

1. Bagaimana pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka menghadiri rapat (misal: rakortek) sebagai peserta. Apakah peserta tersebut dapat diberikan uang harian SPD?

Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 pada lampiran V, bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar dan sebagainya yang dilaksanakan di luar kantor penyelenggara (hotel/tempat lain) melewati batas kota maka komponen biaya perjalanan dinas yang diperoleh terdiri dari uang saku paket fullboard, uang transport pegawai, biaya penginapan dan uang harian. Uang harian dapat diberikan 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada kepulangan. Apabila peserta datang dan atau pulang pada hari yang sama dengan tanggal pelaksanaan kegiatan (paket fullboard) yang bersangkutan dapat diberikan uang saku fullboard. Untuk pemberian uang transport, misalnya pelaksanaannya di Bekasi termasuk melewati batas kota namun jaraknya tidak terlalu jauh, maka diperlukan penilaian kewajaran/kepatutan dari PPK.

2. Bagaimana apabila Pelaksana SPD tidak menginap di hotel yang sama dengan hotel pelaksanaan kegiatan. Apakah dapat diberikan uang harian?

Apabila peserta sudah mendapatkan uang saku rapat dari pihak penyelenggara kegiatan maka yang bersangkutan diberikan uang saku paket meeting dan dapat diberikan transport lokal.

3. Apabila peserta tidak termasuk yang dibiayai oleh penyelenggara (peserta tambahan), apakah pelaksana SPD dapat memperoleh uang harian dan uang penginapan?

Panitia penyelenggara harus menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan ditanggung peserta atau panitia penyelenggara dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. Apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD.

Pelaksana dan penyelenggara seharusnya dapat berkomunikasi terkait jumlah peserta yang akan menghadiri acara tersebut, sehingga panitia dapat menambahkan biaya paket meeting fullboard. Apabila panitia tidak bisa menambah paket, maka peserta yang tidak dibiayai penyelenggara mendapatkan uang saku rapat, biaya penginapan dan dapat diberikan uang makan dengan besaran sesuai dengan kewajaran dan kepatutan.

4. Apabila lama perjadin dalam ST adalah 3 hari, namun pelaksana SPD kembali ke Jakarta pada hari ke-4, apakah biaya transportnya dapat ditagihkan?

Bisa, hanya untuk biaya transportasi terkait tiket saja. Uang harian hari ke-4 tidak dapat diberikan, karena pembayarannya sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengacu jumlah hari yang tercantum dalam ST.

5. Organisasinya terdiri dari Direktur Eksekutif, Direktur, dan Staf, tidak ada PNS. Dapatkah ST Perjalanan Dinas diterbitkan oleh Direktur Eksekutif?

Sesuai dengan Nomor 113/PMK.05/2012 pada pasal 6, ST diterbitkan oleh:

a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan

b. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja

c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup Unit Eselon II/setingkat Unit Eselon II berkenaan

d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II

Untuk Satker KNKS, apabila melihat dalam struktur organisasinya Direktur Eksekutif dapat disetarakan dengan Kepala Satker maka Direktur Eksekutif dapat menerbitkan ST Perjalanan Dinas

6. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam negeri, pelaksana SPD telah mendapatkan uang harian serta transport, apakah dimungkinkan untuk menyewa kendaraan (terutama untuk pimpinan) karena hotel tempat menginap dan tempat pelaksanaan rapat berbeda dan jaraknya cukup jauh?

Dalam Standar Biaya Masukan TA 2019 telah diakomodasi satuan biaya sewa kendaraan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya tersebut sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi dan diperuntukkan bagi:

a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan

b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukakan secara selektif dan efisien.

Harus diperhatikan apabila sudah mendapatkan biaya sewa kendaraan maka tidak boleh diberikan uang transport (pembiayaan ganda). Untuk pejabat selain yang diatur diatas sewa kendaraan diperbolehkan menggunakan uang transport yang diberikan (patungan).

7. Bolehkah mempertanggungjawabkan fee travel agent dalam pembayaran tiket pesawat?

Untuk saat ini fee travel agent belum diatur dalam SBM sehingga belum bisa diakomodir, namun permasalahan tersebut dapat menjadi usulan/masukan untuk penyusunan SBM tahun berikutnya.

8. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas (Pejabat Eselon I) batal melakukan perjalanan dinas dikarenakan ada perintah/penugasan Menteri untuk hadir di tempat lain, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?

Apabila terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, maka biaya pembatalannya dapat dibebankan pada DIPA Satker yang berkenaan. Pembebanan biaya pembatalannya meliputi:

a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah

b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan

c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK

d. Dapat juga dilengkapi dengan dokumen pendukung disposisi penugasan Menteri.

Surat penyataan tersebut dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII PMK Nomor 113/PMK.05/2012.

9. Apabila Deputi atau Direktur Perjalanan Dinas, apakah diperbolehkan menyewa kendaraan selama perjalanan dinas?

Prinsipnya jangan sampai ada pemberian yang diterima yang bersifat sama sebanyak 2 kali. Jika memang memerlukan kendaraan dengan mobilitas yang tinggi dapat melakukan sewa kendaraan insidentil sesuai dengan SBM tahun 2019. Namun tidak berhak mendapatkan uang transport begitu juga sebaliknya.

10. Apakah pembatalan perjadin karena sakit dapat tetap dipertanggungjawabkan?

Pembatalan perjadin karena sakit belum diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012, yang diatur hanya pembatalan perjadin karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda. Pembatalan perjalanan dinas karena sakit saat ini menjadi salah satu bahan dalam pembahasan perubahan PMK 113/PMK.05/2012

11. Apabila pelaksana SPD datang pada H-1 dan kembali pada hari terakhir pelaksanaan rapat. Apakah dapat diberikan uang harian perjalanan dinas untuk kedua hari tersebut?

Selama pelaksana SPD menjadi peserta rapat maka yang bersangkutan berhak mendapatkan uang saku rapat. Dalam PMK 113/PMK.05/2012, dalam rangka menghadiri rapat maka uang harian dapat diberikan 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada kepulangan

1. Pelaksanaan Konsiyering di hari Libur (Sabtu/Minggu) apakah diperbolehkan?

SBM belum mengatur pelaksanaan Konsinyering pada hari diluar hari kerja, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan penjelasan dalam lampiran SBM diantaranya pelaksanaan konsinyering dilakukan untuk penyelesaian pekerjaan yang perlu secara intensif dan bersifat koordinasi, sifatnya lintas dan memiliki urgensi tinggi.

2. Penyelenggaran Rapat diluar kantor (instansi pemerintah), yang mengenakan tarif sewa ruangan apakah dapat dipertanggungjawabkan menggunakan MAK Belanja Paket Meeting?

Biaya sewa ruangan tersebut dapat di pertanggungjawabkan dengan dilampiri invoice/bukti pembayarannya. Untuk MAK nya dapat menggunakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

1. Apakah jika menjadi narasumber dalam acara konsinyering bisa mendapatkan uang saku RDK?

Bisa, dikarenakan RDK satuanya OK (Orang/Kali) sedangkan Narasuber OJ (Orang per Jam) dengan syarat harus beda PPK

2. Apakah dalam satu hari yang sama, dapat mengikuti kegiatan RDK dan Konsinyering?

RDK dan Konsinyering berada dalam satu MAK yang sama, dengan satuan Orang Hari, sehingga pelaksanaan RDK dan konsinyering tidak bisa dilakukan bersamaan

1. Perjanjian Hibah setidaknya memuat apa saja?

Perjanjian Hibah paling sedikit memuat:

a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;

b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;

c. jumlah Hibah;

d. peruntukan Hibah; dan

e. ketentuan dan persyaratan.

2. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan saat pengajuan pengembalian pendapatan hibah?

a. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)

b. Bukti setoran pengembalian

c. Surat penyertaan/keterangan donor telah diterima pengembalian

d. Salinan rekening koran atas rekening hibah

3. Sanksi apa yang diberikan kepada K/L apabila tidak melaporkan hibah kepada Menteri Keuangan?

Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 ( dua) tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun- tahun anggaran berikutnya

4. Syarat apa yang harus dipenuhi oleh K/L agar sanksi tersebut dicabut?

Sanksi tersebut dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

1. Pemberian Honorarium Narasumber untuk peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan total peserta 40 orang, 20 orang peserta daerah yang berkontribusi aktif di FGD akan diberikan honor narsum, apakah diperbolehkan?

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Untuk acara FGD, sudah pasti peserta yang diundang harus berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan, sehingga tidak harus diberikan honorarium narasumber.

b. Harus dilihat dari sisi kepatutan dan kelayakannya, apakah layak 20/40 orang (50% dari peserta undangan) diberikan honorarium narasumber.

c. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 menit baik panel maupun individual.

2. Bagaimana persyaratan Narasumber Praktisi?

Dalam SBM dijelaskan bahwa honorarium narasumber praktisi/pakar diberikan kepada narasumber yang mempunyai keahlian/profesionalitas dalam ilmu/bidang tertentu. Tidak dijelaskan secara detail persyaratannya. Bila unit kerja akan mengundang narasumber dan diberikan honorarium narasumber praktisi, dapat disebutkan didalam undangannya (mengundang sebagai ahli/pakar/praktisi dalam bidang XXXX) dan didukung dengan CV yang menyebutkan keahliannya tersebut

3. Bagaimana kelayakan pemberian honorarium narasumber/moderator untuk acara trilateral meeting?

Pemberian honorarium narasumber/moderator dapat diberikan selama:

a. Diberikan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi, dst tidak termasuk diklat

b. Peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat

1. Keanggotaan dalam Tim Pelaksana Kegiatan apakah harus PNS/boleh Non PNS?

Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Unit Kerja Pelaksana Kegiatan dan dari luar Unit Kerja Pelaksana Kegiatan, termasuk dari instansi pemerintah lain apabila diperlukan.

2. Apakah tim pelaksana kegiatan yang sedang cuti diperbolehkan untuk menerima honor OB?

Tidak, dikarenakan honor OB diberikan atas dasar output yang dihasilkan, apabila cuti maka tidak menghasilkan output.

3. Apakah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dimasukkan ke kategori anggota tim pelaksana kegiatan?

Tidak diperbolehkan, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/Juklak/Sesmen/08/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran, kualifikasi anggota tim yaitu pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Staf Khusus Menteri/ Staf Perencana pada Kementerian PPN/Bappenas/Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional dari instansi pemerintah lain. Sedangkan kualifikasi CPNS masuk kedalam tenaga pendukung

1. Apabila isteri pejabat negara yang diizinkan untuk mengikuti perjalanan dinas jabatan luar negeri diperbolehkan mendapatkan uang harian?

Uang harian yang diberikan kepada isteri Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, anggota Polri dan pejabat lainnya yang diizinkan untuk mengikuti perjalanan dinas jabatan paling tinggi sebesar 80% dari uang harian suami

2. Bagaimana persyaratan pemberian uang harian untuk waktu perjalanan dengan tarif 100% dari uang harian?

Ketentuan pemberian uang harian dengan tarif 100% dari uang harian pada waktu perjalanan dinas:

a. Diperlukan waktu penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi

b. Diperlukan penginapan setibanya di tempat tujuan di luar negeri

3. Bagaimana mekanisme pembayaran uang representasi untuk perjalanan dinas luar negeri dan dokumen pendukung yang harus dilampirkan?

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada PMK No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan untuk kepentingan kelancaran tugas misi/delegasi. Ketentuan mengenai uang representasi jaga dapat dilihat pada Keppres No. 38 Tahun 1980.

4. Apabila PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, menggunakan paspor hijau (paspor biasa), dapatkah seluruh pembiayaannya dipertanggungjawabkan?

Dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2015 terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak diatur mengenai penggunaan paspor (hijau/ biru). Apabila perjalanan dinas yang dilakukan terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, maka seharusnya dapat dibiayakan. Penggunaan paspor (hijau/biru) dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri.

5. Blangko SPD Perjalanan Dinas Luar Negeri apabila tidak ada stempelnya apakah masih dapat dipertanggungjawabkan? Karena penyelenggara tidak menyediakan stempel. Stempel hanya untuk dokumen perjanjian: Agreement dengan Kepala Negara atau wakilnya

SPD tersebut tetap dapat diajukan pertanggungjawabannya (sah) karena tidak semua negara memberikan cap/stempel. Untuk kebenaran keberangkatan, bagian verifikasi dapat mengeceknya dari dokumen/invoice hotel. Oleh karena itu invoice hotelnya agar dilampirkan

Inspektorat Utama

Frequently Asked Questions (FAQ)